Di panggung besar politik dan pemerintahan Indonesia, keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi telah menambahkan lapisan ironi lainnya ke dalam jalinan paradoks yang sudah begitu kaya. Mahkamah, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah memutuskan bahwa menetapkan batas usia bagi pelamar kerja tidaklah diskriminatif. Keputusan ini, yang dielu-elukan sebagai kemenangan keadilan oleh mereka yang tampaknya tidak perlu khawatir tentang hambatan usia dalam pekerjaan, datang di saat para pemimpin bangsa kita tampaknya menua seperti anggur yang berkualitas tinggi—atau mungkin lebih tepatnya, seperti susu yang kedaluwarsa.
Bayangkan ini: balai-balai kekuasaan yang terhormat dipenuhi dengan individu-individu yang, berdasarkan standar konvensional, akan dianggap sudah melewati masa jayanya dalam profesi apa pun. Anggota parlemen kita yang terhormat, pejabat pemerintah, dan bahkan calon presiden sendiri, melanjutkan tugas mereka dengan kebijaksanaan (dan ada yang mungkin berargumen, dengan kelambanan) yang hanya datang dari usia lanjut. Sementara itu, masyarakat yang sama yang merayakan usia panjang mereka dalam kekuasaan, menolak banyak individu paruh baya yang mampu untuk berkontribusi pada dunia kerja hanya karena mereka telah melewati batas usia yang sewenang-wenang.
Kita tidak bisa tidak mengagumi keberanian sistem seperti itu. Di sini kita memiliki sebuah bangsa di mana seorang septuagenarian dapat memerintah, membuat undang-undang, dan memimpin, namun seorang profesional berusia 40-an dianggap terlalu tua untuk menjadi aset bagi perusahaan. Hampir seolah-olah kita hidup di alam semesta paralel di mana aturan logika dan keadilan telah terbalik.
Bayangkan, jika para pemimpin kita mengikuti aturan yang sama dengan pelamar kerja. Mungkin mereka sudah lama pensiun dan menikmati masa tua dengan tenang. Tapi tidak, mereka tetap memimpin dengan penuh semangat (atau mungkin dengan sedikit bantuan vitamin). Nah, kalau begitu, kenapa para pelamar kerja yang usianya belum setua itu justru diabaikan? Bukankah mereka juga masih bisa berkontribusi dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki?
Pertimbangkan nasib seorang pencari kerja berusia 45 tahun yang, meskipun memiliki bertahun-tahun pengalaman dan rekam jejak yang terbukti, mendapati pintu-pintu tertutup rapat hanya karena tanggal lahir mereka. "Terlalu tua," mereka diberitahu, seolah-olah usia mereka adalah penyakit yang mungkin menyebar ke semangat muda rekan-rekan mereka yang lebih muda. Namun, dalam napas yang sama, kita diminta untuk merayakan ketahanan elit politik kita yang menua, yang bertahan di kursi kekuasaan mereka seperti barnakel di lambung kapal.
Keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini kini telah menetapkan absurditas ini dalam hukum. Batas usia bagi pelamar kerja, kata mereka, tidaklah diskriminatif. Mereka hanya praktis. Tapi praktis bagi siapa? Tentu bukan bagi para profesional yang sangat terampil dan berpengalaman yang dipaksa pensiun dini atau, lebih buruk lagi, menganggur. Seseorang mungkin berargumen bahwa ini hanya praktis untuk mempertahankan status quo, di mana yang muda terbebani dan yang berpengalaman disingkirkan, meninggalkan kelas penguasa untuk memerintah tanpa tantangan dari mereka yang mungkin benar-benar tahu satu atau dua hal tentang pemerintahan yang efektif.
Jangan lupa ironi lezat dari arena politik kita, di mana batas usia secara rutin dilanggar dan dipelintir untuk memenuhi ambisi para penguasa. Ketika seorang calon wakil presiden terlalu muda menurut undang-undang, apa yang kita lakukan? Kita ubah undang-undangnya, tentu saja! Tapi ketika seorang profesional berpengalaman mencari pekerjaan, kita invoke kesakralan peraturan untuk menolak mereka. Ini adalah kelas master dalam penerapan aturan selektif yang akan membuat bahkan ahli strategi politik paling sinis pun tersipu malu.
Pada akhirnya, keputusan ini lebih dari sekadar keputusan hukum; ini adalah cerminan dari nilai-nilai masyarakat kita—atau ketiadaannya. Ini memberitahu kita bahwa usia adalah kebajikan ketika itu sesuai dengan yang berkuasa, tetapi menjadi keburukan ketika itu datang kepada yang tidak berdaya. Ini adalah pengingat tajam bahwa di Indonesia, timbangan keadilan sering kali miring oleh beban kemunafikan.
Jadi, untuk semua pencari kerja paruh baya di luar sana, tetaplah tegar. Anda mungkin tidak cukup muda untuk dipekerjakan, tetapi Anda pasti cukup muda untuk memilih. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika pendulum keberuntungan politik berayun sekali lagi, Anda akan menemukan bahwa pengalaman dan kebijaksanaan akhirnya dihargai sebagaimana mestinya. Sampai saat itu, kita harus menavigasi lanskap Kafkaesque ini dengan campuran humor dan keputusasaan, selalu berharap bahwa akal sehat dan keadilan akhirnya akan menang.
Kita semua tahu, di dunia kerja, pengalaman adalah aset berharga. Tapi entah kenapa, kebijakan di negara kita justru seolah menutup mata pada kenyataan ini. Perusahaan lebih memilih yang muda, segar, dan 'potensial', sementara yang lebih tua dipinggirkan. Ironisnya, di sisi lain, negara kita malah mempertahankan pejabat yang usianya sudah uzur untuk tetap memegang kendali.
Mungkin sudah saatnya kita bertanya, di mana logikanya? Kalau pemimpin boleh uzur, kenapa pelamar kerja yang sedikit tua malah dicap tidak layak? Bukankah pengalaman dan kebijaksanaan mereka juga sama berharganya? Atau mungkin kita hanya suka dengan aturan yang bisa diubah-ubah sesuai kepentingan?
Sungguh, fenomena ini seperti komedi satir yang menggambarkan betapa paradoksnya kebijakan di negeri ini. Semoga suatu hari nanti, logika dan keadilan benar-benar bisa ditegakkan, bukan hanya untuk para pemimpin, tapi juga untuk para pekerja yang ingin memberikan kontribusi terbaiknya tanpa terhalang oleh batasan usia yang tidak masuk akal.
Comments
Post a Comment