So here's the thing, seorang videografer, Amsal Sitepu , didakwa korupsi karena dianggap nge-markup proyek video profil desa di Sumatera Utara. Angkanya? Rp30 juta per video. Totalnya 13 video. Semua disepakati di awal, dikerjakan, direvisi, diserahkan, dibayar. Clean. Done. Terus negara datang, lihat itu, dan bilang: “ini markup!” And suddenly, we pretend this is corruption. Masalahnya bukan cuma di angka. Masalahnya ada di cara berpikir yang, frankly, feels outdated and borderline ignorant. Di persidangan, jaksa dan auditor menyimpulkan bahwa proses kreatif berupa pencarian ide, pengembangan konsep, sampai editing itu nilainya Rp0 di RAB. Literally dianggap enggak ada. Sebentar... Kalau kamu pernah kerja di industri kreatif kamu pasti tau ini bukan cuma salah, tapi insulting. Ini bukan sekadar beda persepsi harga. Ini denial terhadap eksistensi kerja kreatif itu sendiri. Ide itu bukan bonus. Konsep itu bukan dekorasi. Editing itu bukan tombol “export” doang. Dan negara, l...
Pemerintah mau hemat BBM dengan cara mengurangi mobilitas siswa lewat PJJ mulai April. Kedengarannya logis. The problem is, logika ini berhenti di permukaan. Konsumsi BBM terbesar di Indonesia itu bukan dari orang tua yang nganter anak sekolah. Itu datang dari sektor logistik, distribusi barang, industri, dan transportasi komersial. Truk-truk besar, rantai pasok, aktivitas ekonomi skala besar. Jadi ketika kebijakan penghematan energi justru menyasar siswa, ini already feels off target. Ini bukan soal mobilitas ke sekolah nol dampak. Tapi kontribusinya kecil dibanding sektor lain. Jadi kalau tujuan utamanya adalah saving BBM secara signifikan, PJJ bukan lever yang paling impactful. Ini lebih ke kebijakan yang “kelihatan kerja”, bukan yang benar-benar kerja. Pemerintah bilang skemanya nanti fleksibel. Enggak akan seketat pandemi. Praktikum tetap tatap muka. Ada penyesuaian. Fine. Namun, ini justru bikin satu hal jadi makin jelas: kebijakan ini setengah-setengah. Kalau memang mau mene...