Dunia CHe

  Nama yang sama, vibe yang beda jauh, tapi sama-sama bikin orang uncomfortable, dengan alasan yang nggak interchangeable. Versi pertama lahir di Eropa tahun 1930-an. “Erika” ditulis oleh Herms Niel dan kemudian melekat kuat dengan militer N4z1 Germany di era Perang Dunia II. Secara tekstual, ini lagu yang almost innocent. Ceritanya tentang seorang pria yang merindukan perempuan bernama Erika, yang juga diasosiasikan dengan bunga heather. Soft, bahkan agak wholesome kalau dilepas dari konteks. Masalahnya, lagu itu nggak pernah hidup di ruang hampa. Begitu jadi bagian dari keseharian tentara N4z1, “Erika” berubah fungsi. Bukan cuma hiburan, tapi juga elemen pembentuk identitas kolektif militer. Ritmenya repetitif, mudah diingat, gampang dinyanyikan bareng, perfect untuk bonding pasukan. Dan di situlah letak problemnya, lagu ini ikut melekat pada rezim yang bertanggung jawab atas kekerasan sistemik dan gen0s1da. Respon publik hari ini cenderung konsisten: cautious. Di banyak konteks,...

  Ada momen aneh yang sekarang makin sering kejadian: orang berhenti di tempat berbahaya… cuma buat foto. Dan makin aneh lagi kalau yang melakukan itu bukan orang random, tapi rombongan pejabat. Kasus yang lagi ramai, rombongan yang diduga dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang , sebenarnya simpel. Mereka berhenti di tikungan tajam di jalur Sumatera Barat, turun dari mobil, lalu foto-foto. Tidak ada konteks heroik. Enggak ada urgensi. Cuma… berhenti dan ambil gambar. Yang bikin ini jadi problem bukan karena “pejabat kok foto-foto”. Itu mah semua orang juga lakukan. Yang jadi masalah itu lokasinya. Tikungan tajam, visibilitas terbatas, jalur aktif. Tempat di mana orang lain berharap semua kendaraan tetap jalan normal, bukan tiba-tiba ada yang parkir dadakan. Dan di situ mulai terasa ada disconnect. Seolah-olah ada dua realitas berjalan paralel. Di satu sisi, jalan itu ruang bersama, semua orang punya ekspektasi yang sama soal perilaku dasar: jangan berhenti sembarangan, jangan bikin bli...

  Narasi “peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia” adalah sebuah narasi lama yang nyaman, tapi makin sulit dipertahankan tanpa terlihat… selective. Tiga prajurit TNI gugur di Lebanon Selatan. Bukan dalam konteks perang terbuka Indonesia, tapi saat menjalankan mandat perdamaian. Secara teknis, ini bagian dari kontribusi global. Secara politis, ini mulai terasa seperti posisi yang ambigu, bahkan kontradiktif. Indonesia selama ini cukup konsisten: pro-Palestina, anti-agresi, dan selalu positioning diri sebagai negara yang berdiri di sisi hukum internasional. Namun, sekarang muncul satu pertanyaan yang uncomfortable, kalau dua aktor utama dalam Board of Peace justru adalah pihak yang dianggap agresor oleh sebagian besar publik Indonesia, sebenarnya Indonesia sedang duduk di meja yang mana? Ini bukan soal moral outrage semata. Ini soal coherence. Karena begini, kamu tidak bisa secara konsisten mengecam tindakan militer Israel di satu forum, lalu di saat yang sama tetap berada ...

Kalimat “pokoknya ada” itu bukan sekadar slip of the tongue. Itu problem komunikasi yang kelihatan banget di era sekarang, karena standar publik sudah naik, tapi cara jawabnya masih pakai pola lama. Waktu Teddy Indra Wijaya ditanya soal sumber anggaran, publik sebenarnya enggak minta hal yang aneh. Pertanyaannya straight forward: duitnya dari mana? Ini bukan pertanyaan filosofis, ini pertanyaan teknis. Jadi ekspektasinya juga simpel: kasih informational clarity . Yang terjadi malah sebaliknya. Jawaban yang keluar terasa seperti message avoidance , secara teknis menjawab, tapi secara substansi enggak address core question. Di sinilah publik langsung nangkep: ini bukan lack of information aja, tapi ada gap di cara framing jawabannya. Kalau ditarik ke belakang, pola kayak gini sebenarnya bukan hal baru. Di era Soeharto, komunikasi pejabat memang heavily structured. Figur seperti Moerdiono adalah contoh textbook dari high-context political communication . Semua kalimatnya clean, formal, da...

  So here's the thing, seorang videografer, Amsal Sitepu , didakwa korupsi karena dianggap nge-markup proyek video profil desa di Sumatera Utara. Angkanya? Rp30 juta per video. Totalnya 13 video. Semua disepakati di awal, dikerjakan, direvisi, diserahkan, dibayar. Clean. Done. Terus negara datang, lihat itu, dan bilang: “ini markup!”  And suddenly, we pretend this is corruption. Masalahnya bukan cuma di angka. Masalahnya ada di cara berpikir yang, frankly, feels outdated and borderline ignorant. Di persidangan, jaksa dan auditor menyimpulkan bahwa proses kreatif berupa pencarian ide, pengembangan konsep, sampai editing itu nilainya Rp0 di RAB. Literally dianggap enggak ada. Sebentar... Kalau kamu pernah kerja di industri kreatif kamu pasti tau ini bukan cuma salah, tapi insulting. Ini bukan sekadar beda persepsi harga. Ini denial terhadap eksistensi kerja kreatif itu sendiri. Ide itu bukan bonus. Konsep itu bukan dekorasi. Editing itu bukan tombol “export” doang. Dan negara, l...

Pemerintah mau hemat BBM dengan cara mengurangi mobilitas siswa lewat PJJ mulai April. Kedengarannya logis. The problem is, logika ini berhenti di permukaan. Konsumsi BBM terbesar di Indonesia itu bukan dari orang tua yang nganter anak sekolah. Itu datang dari sektor logistik, distribusi barang, industri, dan transportasi komersial. Truk-truk besar, rantai pasok, aktivitas ekonomi skala besar. Jadi ketika kebijakan penghematan energi justru menyasar siswa, ini already feels off target. Ini bukan soal mobilitas ke sekolah nol dampak. Tapi kontribusinya kecil dibanding sektor lain. Jadi kalau tujuan utamanya adalah saving BBM secara signifikan, PJJ bukan lever yang paling impactful. Ini lebih ke kebijakan yang “kelihatan kerja”, bukan yang benar-benar kerja. Pemerintah bilang skemanya nanti fleksibel. Enggak akan seketat pandemi. Praktikum tetap tatap muka. Ada penyesuaian. Fine. Namun, ini justru bikin satu hal jadi makin jelas: kebijakan ini setengah-setengah. Kalau memang mau mene...