Ada momen lucu di Indonesia yang terus berulang sampai saya curiga ini bukan masalah oknum lagi, tapi already jadi operating system nasional. Ketika ada kesalahan, fokus utamanya bukan mencari apakah memang salah, tapi mencari cara supaya yang salah tetap terlihat paling benar. Dan anehnya, pola beginian muncul di mana-mana. Dari ruang rapat kementerian sampai lomba anak sekolah. Scale-nya beda. Mentalitasnya sama. Kasus LCC 4 Pilar MPR RI Kalimantan Barat 2026 kemarin misalnya. Orang-orang sibuk debat soal minus lima, soal siapa benar siapa salah, soal video viral, soal keputusan juri. Namun, semakin saya lihat, semakin terasa kalau isu sebenarnya bukan itu. Yang menarik justru reaksi setelah dikritik. Karena di Indonesia, kritik sering dianggap bukan sebagai proses koreksi, tapi sebagai ancaman harga diri. Makanya begitu ada yang mempertanyakan keputusan, respons pertama kita hampir selalu defensif. Bukan, “coba kita cek lagi” tapi, “siapa kamu berani mempertanyakan?” Very +62 ...
Dulu pemerintah kalau mau “mengelola” opini publik biasanya mainnya lewat TV, koran, radio, atau minimal konferensi pers yang isinya bapak-bapak ngomong sambil baca kertas A4. Sekarang? Yang ditarik justru homeless media. Yes. Media-media yang lahir dari internet chaos. Media yang formatnya kadang lebih mirip meme account daripada newsroom. Media yang tumbuh bukan karena izin negara, tapi karena algoritma dan attention span publik yang makin pendek. Makanya waktu Badan Komunikasi Pemerintah alias Bakom bilang mereka sudah menjalin “kemitraan” dengan media seperti Narasi , Folkative , Creativox , Indozone , Volix Media , dan puluhan lainnya, reaksinya bukan “wah keren”. Reaksinya malah: “Wait… kemitraan yang mana?” Karena beberapa media yang disebut langsung membantah. Ada yang bilang tidak pernah merasa bermitra. Ada yang mengaku bahkan tidak tahu namanya masuk daftar. Dan tiba-tiba publik menyadari satu hal: Di republik ini, apparently bahkan definisi “partnership” aja bisa mult...