Dunia CHe

Indonesia punya e-KTP dari 2011. Naumn, sampai hari ini, kamu masih disuruh fotokopi. Di era semua orang udah scan QR buat bayar parkir, birokrasi kita masih minta kertas yang literally hasil copy dari kartu yang katanya… elektronik. Ini bukan ironi lagi. Ini udah habit. Isu ini naik lagi gara-gara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai nanya hal yang sebenarnya semua orang udah lama kepikiran, ke Bima Arya, " kalau datanya udah digital, kenapa kita masih hidup di mesin fotokopi?" And the answer is so predictable. Katanya karena Identitas Kependudukan Digital masih belum optimal. Baru sekitar 10% data yang ke-input. Which basically means, sistemnya belum jadi. Yang agak lucu atau mungkin menyedihkan, ini bukan masalah baru. e-KTP dari awal dijual sebagai “solusi.” Satu identitas, semua beres. Enggak perlu bawa dokumen ini-itu, enggak perlu isi ulang data berkali-kali. It was supposed to be the system. But somehow, 15 tahun kemudian, kita malah bikin sis...

  Awalnya “cuma bercanda”. Ujungnya, 16 mahasiswa terancam sanksi etik sampai dikeluarkan. Kasus di Universitas Indonesia ini nunjukin satu hal yang sebenarnya sudah lama ada: garis antara “jokes” dan kekerasan itu sering banget di-blur, terutama di ruang online. Begitu masuk ranah digital, candaan seksis bisa berubah jadi KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) . Dan menurut Komnas Perempuan, ini sudah masuk kategori kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS. Jadi, ini bukan lagi soal “sensitif atau enggak”. Ini sudah masuk ranah hukum. Kampusnya sendiri sudah bergerak, satgas internal turun tangan, para terduga pelaku dinonaktifkan sementara. Namun, reaksi publik langsung naik level: banyak yang minta transparansi, bahkan dorong supaya kasusnya dibawa ke ranah pidana. Dan di sini pertanyaannya mulai tricky, "Cukup enggak sih, cuma diselesaikan di dalam kampus?" Secara aturan, kampus memang punya kewajiban. Di Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, setiap perguruan ...

  Nama yang sama, vibe yang beda jauh, tapi sama-sama bikin orang uncomfortable, dengan alasan yang nggak interchangeable. Versi pertama lahir di Eropa tahun 1930-an. “Erika” ditulis oleh Herms Niel dan kemudian melekat kuat dengan militer N4z1 Germany di era Perang Dunia II. Secara tekstual, ini lagu yang almost innocent. Ceritanya tentang seorang pria yang merindukan perempuan bernama Erika, yang juga diasosiasikan dengan bunga heather. Soft, bahkan agak wholesome kalau dilepas dari konteks. Masalahnya, lagu itu nggak pernah hidup di ruang hampa. Begitu jadi bagian dari keseharian tentara N4z1, “Erika” berubah fungsi. Bukan cuma hiburan, tapi juga elemen pembentuk identitas kolektif militer. Ritmenya repetitif, mudah diingat, gampang dinyanyikan bareng, perfect untuk bonding pasukan. Dan di situlah letak problemnya, lagu ini ikut melekat pada rezim yang bertanggung jawab atas kekerasan sistemik dan gen0s1da. Respon publik hari ini cenderung konsisten: cautious. Di banyak konteks,...

  Ada momen aneh yang sekarang makin sering kejadian: orang berhenti di tempat berbahaya… cuma buat foto. Dan makin aneh lagi kalau yang melakukan itu bukan orang random, tapi rombongan pejabat. Kasus yang lagi ramai, rombongan yang diduga dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang , sebenarnya simpel. Mereka berhenti di tikungan tajam di jalur Sumatera Barat, turun dari mobil, lalu foto-foto. Tidak ada konteks heroik. Enggak ada urgensi. Cuma… berhenti dan ambil gambar. Yang bikin ini jadi problem bukan karena “pejabat kok foto-foto”. Itu mah semua orang juga lakukan. Yang jadi masalah itu lokasinya. Tikungan tajam, visibilitas terbatas, jalur aktif. Tempat di mana orang lain berharap semua kendaraan tetap jalan normal, bukan tiba-tiba ada yang parkir dadakan. Dan di situ mulai terasa ada disconnect. Seolah-olah ada dua realitas berjalan paralel. Di satu sisi, jalan itu ruang bersama, semua orang punya ekspektasi yang sama soal perilaku dasar: jangan berhenti sembarangan, jangan bikin bli...

  Narasi “peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia” adalah sebuah narasi lama yang nyaman, tapi makin sulit dipertahankan tanpa terlihat… selective. Tiga prajurit TNI gugur di Lebanon Selatan. Bukan dalam konteks perang terbuka Indonesia, tapi saat menjalankan mandat perdamaian. Secara teknis, ini bagian dari kontribusi global. Secara politis, ini mulai terasa seperti posisi yang ambigu, bahkan kontradiktif. Indonesia selama ini cukup konsisten: pro-Palestina, anti-agresi, dan selalu positioning diri sebagai negara yang berdiri di sisi hukum internasional. Namun, sekarang muncul satu pertanyaan yang uncomfortable, kalau dua aktor utama dalam Board of Peace justru adalah pihak yang dianggap agresor oleh sebagian besar publik Indonesia, sebenarnya Indonesia sedang duduk di meja yang mana? Ini bukan soal moral outrage semata. Ini soal coherence. Karena begini, kamu tidak bisa secara konsisten mengecam tindakan militer Israel di satu forum, lalu di saat yang sama tetap berada ...

Kalimat “pokoknya ada” itu bukan sekadar slip of the tongue. Itu problem komunikasi yang kelihatan banget di era sekarang, karena standar publik sudah naik, tapi cara jawabnya masih pakai pola lama. Waktu Teddy Indra Wijaya ditanya soal sumber anggaran, publik sebenarnya enggak minta hal yang aneh. Pertanyaannya straight forward: duitnya dari mana? Ini bukan pertanyaan filosofis, ini pertanyaan teknis. Jadi ekspektasinya juga simpel: kasih informational clarity . Yang terjadi malah sebaliknya. Jawaban yang keluar terasa seperti message avoidance , secara teknis menjawab, tapi secara substansi enggak address core question. Di sinilah publik langsung nangkep: ini bukan lack of information aja, tapi ada gap di cara framing jawabannya. Kalau ditarik ke belakang, pola kayak gini sebenarnya bukan hal baru. Di era Soeharto, komunikasi pejabat memang heavily structured. Figur seperti Moerdiono adalah contoh textbook dari high-context political communication . Semua kalimatnya clean, formal, da...