Dunia CHe

Ada sesuatu yang agak dark comedy tentang hidup di Indonesia. Negara ini suka sekali ngomong soal “kekayaan alam melimpah”. Nikel, batu bara, sawit, migas, bonus demografi, Indonesia emas, hilirisasi, Ai, dan semua jargon ekonomi yang terdengar keren dan sophisticated, yang biasanya diucapkan dengan ekspresi sangat optimistis di ballroom hotel bintang lima. Namun, lucunya… begitu buka APBN, ternyata yang paling banyak membiayai negara bukan tambang, tapi manusia yang tiap pagi ngeluh di commuter line sambil buka mobile banking dan berharap saldonya masih punya harga diri. Iya. Kamu. Kamu yang slip gajinya dipotong. Kamu yang beli kopi kena pajak. Kamu yang belanja online kena pajak. Kamu yang hidupnya already exhausting tapi tetap diwajibkan kontribusi demi “pembangunan nasional”. Dan APBN 2026 basically bilang itu secara terang-terangan. Sekitar 85% target pendapatan negara datang dari perpajakan. Which is honestly lumayan brutal kalau dipikir lama-lama. Karena artinya negara ini sebe...

  Malam itu, 27 April 2026, chaos terjadi di Bekasi Timur. Dua kereta tabrakan. Bukan tabrakan kecil. Ini violent, sampai gerbong KRL ditembus. Ada orang meninggal. Puluhan luka. Ada yang harus mecahin kaca buat keluar. Ada yang kejebak di logam berjam-jam. Dan di tengah semua itu, muncul dua jenis suara. Yang pertama datang dari PT Kereta Api Indonesia . Straightforward. Mereka bilang maaf. Mereka acknowledge kepanikan penumpang. Mereka ngomong soal evakuasi, keselamatan, koordinasi. Basic, yes. Tapi at least, grounded. Yang kedua datang dari Green SM Indonesia . Dan ini yang bikin saya pause sebentar. Karena kalau kamu baca pelan-pelan, statement mereka itu… technically fine. Bahkan bisa dibilang “rapi”. Tapi juga, weirdly empty. “menaruh perhatian penuh…” “mendukung proses investigasi…” “menyampaikan informasi kepada pihak berwenang…” Kalimat-kalimat yang aman. Terlalu aman, malah. Dan di situ masalahnya mulai keliatan. Secara kronologi awal, armada taksi mereka k...

Di sebuah timeline yang penuh dengan overthinking, cicilan, dan harga ayam yang tiba-tiba jadi emotional damage, muncul satu narasi yang diulang-ulang kayak lagu yang diputer di kafe tapi bukan yang enak, lebih ke yang bikin pengen bilang, “ini seriusan?” Dari Prabowo Subianto, kita dengar: “Indonesia gelap? Matanya burem.” “Mau kabur? Kabur aja. Mungkin ke Yaman.” “Buka berita. Kita negara paling aman di dunia.” Kalimat-kalimat ini tuh kalau dibaca sepintas, vibes-nya kayak bapak-bapak di grup WhatsApp yang lagi kesel sama status anak muda. Tapi ini bukan grup WA. Ini realitas politik. Dan yang ngomong bukan random om-om—ini kepala negara. Narasi yang Diulang: Bukan Kebetulan, Ini Strategi Kalau satu kali ngomong, mungkin kita bisa bilang “keceplosan”. Dua kali? “Ya udah lah.” Tapi kalau berkali-kali dengan tone yang sama, ini bukan slip of the tongue. Ini deliberate. Dalam komunikasi politik, pengulangan itu bukan bug. Itu fitur. Kenapa? Karena semakin sering sesuatu diulang, semakin...

  Rencana Prabowo Subianto buat nambah konser K-Pop langsung terasa janggal, bukan karena konsernya, tapi karena timing-nya. Di saat PHK naik, pengangguran jutaan, kebijakan yang di-highlight justru… hiburan. Dan itu bukan sekadar tone-deaf. Itu problem framing. Narasinya dibungkus rapi: diplomasi budaya hasil pertemuan dengan Lee Jae-myung . Bahkan disebut sebagai sesuatu yang “dirasakan langsung oleh rakyat.” Sounds good. Clean. Marketable. Namun, kalau kamu tarik sedikit ke bawah permukaan, klaim ini langsung goyah. “Dirasakan langsung” implies broad impact. Mass. Inclusive. Konser K-Pop? Not even close. Aksesnya terbatas. Tiket mahal. Lokasi di kota besar. Audience-nya spesifik. Ini bukan kebijakan publik yang menyentuh mayoritas, ini event-driven consumption untuk segmen tertentu. Jadi, kalau ini dijual sebagai kebijakan yang “pro-rakyat,” kita harus jujur: rakyatnya itu highly segmented. Sekarang tarik ke konteks yang lebih real. Data menunjukkan sekitar 88 ribu p...

Indonesia punya e-KTP dari 2011. Naumn, sampai hari ini, kamu masih disuruh fotokopi. Di era semua orang udah scan QR buat bayar parkir, birokrasi kita masih minta kertas yang literally hasil copy dari kartu yang katanya… elektronik. Ini bukan ironi lagi. Ini udah habit. Isu ini naik lagi gara-gara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai nanya hal yang sebenarnya semua orang udah lama kepikiran, ke Bima Arya, " kalau datanya udah digital, kenapa kita masih hidup di mesin fotokopi?" And the answer is so predictable. Katanya karena Identitas Kependudukan Digital masih belum optimal. Baru sekitar 10% data yang ke-input. Which basically means, sistemnya belum jadi. Yang agak lucu atau mungkin menyedihkan, ini bukan masalah baru. e-KTP dari awal dijual sebagai “solusi.” Satu identitas, semua beres. Enggak perlu bawa dokumen ini-itu, enggak perlu isi ulang data berkali-kali. It was supposed to be the system. But somehow, 15 tahun kemudian, kita malah bikin sis...

  Awalnya “cuma bercanda”. Ujungnya, 16 mahasiswa terancam sanksi etik sampai dikeluarkan. Kasus di Universitas Indonesia ini nunjukin satu hal yang sebenarnya sudah lama ada: garis antara “jokes” dan kekerasan itu sering banget di-blur, terutama di ruang online. Begitu masuk ranah digital, candaan seksis bisa berubah jadi KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) . Dan menurut Komnas Perempuan, ini sudah masuk kategori kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS. Jadi, ini bukan lagi soal “sensitif atau enggak”. Ini sudah masuk ranah hukum. Kampusnya sendiri sudah bergerak, satgas internal turun tangan, para terduga pelaku dinonaktifkan sementara. Namun, reaksi publik langsung naik level: banyak yang minta transparansi, bahkan dorong supaya kasusnya dibawa ke ranah pidana. Dan di sini pertanyaannya mulai tricky, "Cukup enggak sih, cuma diselesaikan di dalam kampus?" Secara aturan, kampus memang punya kewajiban. Di Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, setiap perguruan ...