Dunia CHe

  Indonesia itu negara hukum. Katanya. Kalimat itu diulang terus sejak kita SD sampai rasanya sudah kayak backsound lift kantor pemerintahan. Sangat familiar, sangat formal, dan sangat enggak terasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena makin ke sini, publik malah merasa Indonesia punya genre hukum sendiri. Semacam cinematic universe yang isinya bukan cuma polisi, jaksa, dan pengadilan, tapi juga: ormas, backing, massa, kedekatan politik, dan aura “kami kenal orang pusat”. Which is honestly very exhausting. Belakangan publik lagi ramai ngomongin satu organisasi masyarakat yang logonya lebih sering muncul daripada logo program bantuan sosial. Namanya enggak usah disebut lah ya. Nanti juga pembaca langsung kebayang organisasi mana yang kalau masuk berita selalu vibes-nya antara “pengamanan” dan “situasi memanas”. Yang bikin disturbing bukan sekadar mereka ramai, karena Indonesia sudah terlalu terbiasa dengan ormas performative masculinity yang hobinya berdiri ramai-ramai sambil p...

  Kenap semakin serius masalah ekonominya, malah semakin santai kalimat yang keluar dari mulut pejabat di republik ini? Rupiah melemah? “Tenang.” Dollar naik? “Fundamental kuat.” Pasar mulai panik? “Rakyat desa juga nggak pakai dollar kok.” Jujuuuur, kalimat terakhir itu sounds familiar banget. Bukan karena netizen Indonesia kreatif bikin meme. Namun, karena secara historical, pola kalimat seperti ini juga muncul di negara lain yang sedang mengalami krisis kepercayaan ekonomi. Salah satu contohnya di Zimbabwe era Robert Mugabe. Kalau diperhatikan, narasinya literally sama vibes-nya. Mugabe dulu juga berkali-kali meremehkan pelemahan mata uang Zimbabwe dengan logika sederhana: rakyat kecil enggak hidup memakai dollar AS, jadi mereka supposedly enggak perlu khawatir. Kelihatannya masuk akal. Masalahnya, ekonomi modern bukan grup WhatsApp RT yang hidup terisolasi dari dunia luar. Dari situ problemnya mulai kelihatan. Orang Desa Memang Enggak Pegang Dollar. Namun, Harga Hidup Mereka Te...

  Ada momen lucu di Indonesia yang terus berulang sampai saya curiga ini bukan masalah oknum lagi, tapi already jadi operating system nasional. Ketika ada kesalahan, fokus utamanya bukan mencari apakah memang salah, tapi mencari cara supaya yang salah tetap terlihat paling benar. Dan anehnya, pola beginian muncul di mana-mana. Dari ruang rapat kementerian sampai lomba anak sekolah. Scale-nya beda. Mentalitasnya sama. Kasus LCC 4 Pilar MPR RI Kalimantan Barat 2026 kemarin misalnya. Orang-orang sibuk debat soal minus lima, soal siapa benar siapa salah, soal video viral, soal keputusan juri. Namun, semakin saya lihat, semakin terasa kalau isu sebenarnya bukan itu. Yang menarik justru reaksi setelah dikritik. Karena di Indonesia, kritik sering dianggap bukan sebagai proses koreksi, tapi sebagai ancaman harga diri. Makanya begitu ada yang mempertanyakan keputusan, respons pertama kita hampir selalu defensif. Bukan, “coba kita cek lagi” tapi, “siapa kamu berani mempertanyakan?” Very +62 ...

  Dulu pemerintah kalau mau “mengelola” opini publik biasanya mainnya lewat TV, koran, radio, atau minimal konferensi pers yang isinya bapak-bapak ngomong sambil baca kertas A4. Sekarang? Yang ditarik justru homeless media. Yes. Media-media yang lahir dari internet chaos. Media yang formatnya kadang lebih mirip meme account daripada newsroom. Media yang tumbuh bukan karena izin negara, tapi karena algoritma dan attention span publik yang makin pendek. Makanya waktu Badan Komunikasi Pemerintah alias Bakom bilang mereka sudah menjalin “kemitraan” dengan media seperti Narasi , Folkative , Creativox , Indozone , Volix Media , dan puluhan lainnya, reaksinya bukan “wah keren”. Reaksinya malah: “Wait… kemitraan yang mana?” Karena beberapa media yang disebut langsung membantah. Ada yang bilang tidak pernah merasa bermitra. Ada yang mengaku bahkan tidak tahu namanya masuk daftar. Dan tiba-tiba publik menyadari satu hal: Di republik ini, apparently bahkan definisi “partnership” aja bisa mult...

Ada sesuatu yang agak dark comedy tentang hidup di Indonesia. Negara ini suka sekali ngomong soal “kekayaan alam melimpah”. Nikel, batu bara, sawit, migas, bonus demografi, Indonesia emas, hilirisasi, Ai, dan semua jargon ekonomi yang terdengar keren dan sophisticated, yang biasanya diucapkan dengan ekspresi sangat optimistis di ballroom hotel bintang lima. Namun, lucunya… begitu buka APBN, ternyata yang paling banyak membiayai negara bukan tambang, tapi manusia yang tiap pagi ngeluh di commuter line sambil buka mobile banking dan berharap saldonya masih punya harga diri. Iya. Kamu. Kamu yang slip gajinya dipotong. Kamu yang beli kopi kena pajak. Kamu yang belanja online kena pajak. Kamu yang hidupnya already exhausting tapi tetap diwajibkan kontribusi demi “pembangunan nasional”. Dan APBN 2026 basically bilang itu secara terang-terangan. Sekitar 85% target pendapatan negara datang dari perpajakan. Which is honestly lumayan brutal kalau dipikir lama-lama. Karena artinya negara ini sebe...

  Ada satu kalimat yang belakangan makin sering terdengar di Indonesia: “Ah, background itu enggak penting. Yang penting leadership.” Secara teori? Ya, valid. Memang enggak semua posisi harus diisi orang yang textbook banget. Banyak pemimpin hebat lahir dari lintas disiplin. Orang teknik bisa jago bisnis. Orang militer bisa bagus di birokrasi. Orang non-olahraga bisa sukses memimpin federasi olahraga. Itu bukan hal mustahil. Masalahnya, publik Indonesia sekarang sudah terlalu sering disuruh percaya pada eksperimen, sementara hasil akhirnya malah makin absurd. Dan lucunya, setiap hasilnya jelek, narasinya selalu sama: “Jangan salahkan satu orang.” “Masalahnya kompleks.” “Ada faktor global.” Yang bikin capek bukan penjelasannya, tapi polanya. Karena aneh aja gitu. Kalau hasilnya bagus, jabatan tinggi cepat-cepat dijadikan bahan pencitraan personal. Namun, kalau hasilnya mulai berantakan, tiba-tiba semuanya berubah jadi “kesalahan sistem.” Convenient sekali. Kasus yang paling fresh...