Di tengah transisi kekuasaan yang seharusnya menjadi momentum reflektif, Presiden terpilih Prabowo Subianto malah memilih menggelar pertemuan terbatas dengan enam pimpinan redaksi media nasional dan satu presenter dari TVRI. Bukan forum terbuka lintas media, bukan pula sesi dialog inklusif dengan representasi suara rakyat dari berbagai spektrum. Yang terjadi adalah semacam jamuan eksklusif, elegan di permukaan, namun menyisakan banyak kecurigaan.
Pertemuan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai pertunjukan belaka. Agenda yang katanya "dialog terbuka" itu lebih mirip panggung pencitraan, bukan forum klarifikasi atau pemaparan visi kebangsaan. Ketika ditanya wartawan soal demonstrasi dan keresahan publik, respons Prabowo malah menyentuh ranah fabel: jika banyak tikus menyerang sawah petani, maka ia akan membelikan burung hantu. Entah harus tertawa atau menangis mendengar analogi semacam itu. Untung saja burung Garuda tak nyata, jika tidak, mungkin ia juga akan dikerahkan sebagai predator politik.
Sementara itu, tikus-tikus sesungguhnya—yang berkeliaran di ruang-ruang rapat hotel mewah, membahas perubahan RUU Polri dan Kejaksaan—justru luput dari radar. Akses terhadap draf perubahan undang-undang itu bahkan tak tersedia secara terbuka di situs-situs resmi negara. Situs yang notabene dibangun dan dibiayai dengan uang rakyat.
Pertemuan dengan media elite ini seolah menjadi metafora besar dari pola pemerintahan yang belakangan muncul: eksekusi dulu, diskusi belakangan. Sahkan dulu kebijakan, nanti kalau rakyat keberatan, disuruh gugat ke MK. Ini bukan hanya soal prosedur demokrasi yang dilangkahi, tapi soal mentalitas kekuasaan yang makin jauh dari semangat transparansi.
Ketika Prabowo menyebut ingin berdiskusi dengan tokoh-tokoh "Indonesia Gelap", seperti Rocky Gerung dan Refly Harun, publik bertanya: diskusi macam apa yang dibayangkan? Sungguh ironis jika kritik disebut sebagai bagian dari demokrasi, tetapi para pengkritik justru dibatasi aksesnya untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Lebih ironis lagi, saat demonstrasi mahasiswa atau gerakan rakyat dituding sebagai pesanan asing. Stereotip lama ini seperti kaset rusak yang terus diputar ulang.
Pemerintah yang alergi terhadap kritik akan tumbuh menjadi rezim yang anti-ilmu. Sebab ilmu lahir dari debat, dari bantahan, dari gagasan yang saling menguji. Jika ruang publik hanya diisi oleh pujian, sementara suara berbeda dibungkam dengan retorika kosong atau bahkan represi, maka kita tengah menyaksikan kelahiran pemerintahan yang tidak hanya feodal, tapi juga berpotensi kriminal.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah arah militerisasi pemerintahan. Isyaratnya mulai kentara: prioritas besar terhadap aparat keamanan dalam berbagai lini struktur negara. Ketika oposisi dilemahkan, dan sipil tidak diberi ruang yang setara, maka yang tersisa hanyalah negara yang mengandalkan kekuatan, bukan kepercayaan.
Apalagi publik sendiri hari ini sering tak dididik untuk bersikap kritis secara sehat. Pendukung pemerintah berlomba-lomba memuji dengan cara FOMO: yang penting ramai, viral, penuh emoji dan stiker "Bun". Kritik pun acap kali tak kalah kosong. Sebagian hanya berniat mencaci tanpa isi, seperti kata Rocky Gerung, "Bahkan untuk menghina pun kalian tidak terdidik."
Sayangnya, kepala negara pun kadang terpeleset dalam ekspresi yang tak pantas. Seruan-seruan seperti "Hidup Jokowi!", "Terima kasih Jokowi!", atau "Ndasmu!" yang diucapkan dengan mimik mencemooh dan lidah menjulur—menunjukkan betapa miskinnya kemampuan seorang pemimpin dalam mengelaborasi kritik menjadi solusi.
Dan ketika serangan intelektual dari tokoh-tokoh kritis dijawab dengan teror, ancaman, bahkan represi aparat, maka ketakutan terbesar kita sedang jadi nyata: bahwa republik ini sedang diliputi civil phobia akut—ketakutan pada perbedaan, pada oposisi, pada rakyat itu sendiri.
Ironisnya, bangsa ini lahir dari perbedaan. Persatuan itu dicapai lewat konsensus, bukan pemaksaan. Maka tak masuk akal ketika demi persatuan, perbedaan dilarang. Dalam iklim seperti ini, media harusnya jadi benteng terakhir. Bukan sekadar pengeras suara kekuasaan, tapi jembatan yang menyambungkan suara rakyat ke ruang-ruang keputusan. Jika media gagal bersikap kritis, maka kegelapan tak hanya datang dari pemerintahan, tapi juga dari lembaran-lembaran berita yang kehilangan nyali.
Karena demokrasi yang sehat bukan diukur dari seberapa banyak media hadir dalam pertemuan elite, tapi dari seberapa berani media menyuarakan kebenaran, sekalipun menyakitkan. Dan hari ini, kita sedang kehilangan itu.
Comments
Post a Comment