Di sebuah pagi musim gugur 1991, Uni Soviet baru saja runtuh dan Moskow dilanda kegaduhan. Menteri Pertahanan Dmitry Yazov bersama para jenderal garis keras menggulingkan Presiden Mikhail Gorbachev dalam kudeta yang gagal. Alasan mereka: Gorbachev dianggap terlalu lemah, tunduk pada Barat, dan melupakan jati diri militer Soviet. Meski kudeta itu gagal dan para jenderal berakhir di penjara, peristiwa itu membekas sebagai simbol terakhir pergolakan internal di tubuh militer yang lelah dimanfaatkan kekuasaan sipil yang memanipulasi loyalitas seragam demi kelanggengan politik.
Apa yang terjadi di Indonesia mungkin tidak seekstrem itu, tetapi pola pikirnya senada. TNI—yang konon sudah kembali ke barak—tiba-tiba kembali jadi panggung tarik-ulur kekuasaan. Pada 30 April 2025, Letjen Kunto Arief Wibowo dicopot dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I dan digeser menjadi staf ahli KSAD. Posisi itu hanya bertahan empat bulan. Yang menggantikan? Laksda Hersan, seorang perwira bintang dua dari matra laut yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, bahkan pernah menjadi ajudannya.
Secara administratif, tak ada yang salah. Perwira tinggi diganti, mutasi biasa, kata mereka. Tapi publik tidak sebodoh yang dikira. Pencopotan ini datang hanya dua pekan setelah pertemuan mengejutkan 17 April 2025, saat 300-an purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan puluhan kolonel berkumpul dipimpin oleh mantan Wapres Try Sutrisno. Mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada penguasa, dan satu di antaranya paling menggetarkan: makzulkan Gibran.
Kata-kata itu, "makzulkan Gibran", bukan sembarang slogan. Ia seperti petir yang menyambar tembok istana. Dan sejak itu, mesin pembersihan mulai bergerak. Letjen Kunto, yang notabene menantu Try Sutrisno, jadi korban pertama. Coincidence? Sulit untuk dipercaya.
Jika benar ini adalah upaya untuk "mengamankan" posisi Gibran dari gelombang kritik internal militer, maka Indonesia sedang melangkah ke jurang otoritarianisme baru. Prabowo, yang sebentar lagi menjabat Presiden, punya pilihan genting. Berdiri bersama senior dan sejarah, atau tunduk pada bayang-bayang Jokowi dan melanjutkan skema kompromi kekuasaan yang dibalut senyum demokrasi semu.
Prabowo tak asing dengan aroma pengkhianatan. Ia pernah digeser, dituduh melanggar HAM, dan disingkirkan dari tubuh militer oleh kekuatan politik sipil pasca-Reformasi. Ironis jika kini, justru ia yang menjadi perpanjangan tangan rezim untuk membungkam suara-suara oposisi dari kalangan yang sama: para mantan tentara yang masih cinta negeri, bukan cinta jabatan.
Yang terjadi pada Letjen Kunto bukan sekadar mutasi jabatan. Ini simbol. Ini pesan. Bahwa siapa pun yang berseberangan, apalagi punya garis darah yang sama dengan pemberontakan moral purnawirawan, akan dibersihkan. Dan bersih-bersih ini dilakukan dengan estetika militer: cepat, diam-diam, dan mematikan secara karier.
Laksda Hersan mungkin pejabat yang sah, tetapi pengangkatannya mencerminkan gejala yang kian mengkhawatirkan: militer menjadi instrumen kekuasaan, bukan lagi penjaga republik. Presiden mendatang justru terlihat takut pada suara lantang para senior yang menolak kompromi politik dinasti. Maka pembersihan dilakukan. Demi Gibran. Demi stabilitas semu. Demi keberlangsungan warisan Jokowi yang belum tentu diinginkan rakyat.
TNI seharusnya netral. Tetapi netralitas itu lenyap ketika mutasi menjadi alat politik. Dan ketika yang dicopot adalah figur yang punya kedekatan personal dengan gerakan oposisi internal, maka kita patut bertanya: siapa sebenarnya yang sedang memerintah? Prabowo, atau bayangan Jokowi yang terus membuntutinya bahkan hingga di ruang-ruang staf ahli?
Rakyat mungkin diam, tetapi sejarah tidak pernah tidur. Setiap pembersihan punya catatan. Dan jika hari ini Letjen Kunto menjadi korban, besok bisa jadi giliran siapa pun yang bersuara untuk nurani. Bukan tak mungkin, TNI kembali menjadi teater benturan antara loyalitas dan integritas. Dan dalam sejarah republik ini, yang menang bukan selalu yang berkuasa, tapi yang diingat dengan hormat.
Pertanyaan paling tajam kini bukan tentang Gibran, bukan tentang mutasi, tapi tentang Prabowo sendiri. Apakah dia benar-benar presiden? Atau hanya pelayan kompromi yang terlalu rindu tahta hingga lupa pada janji perubahan?
Karena kalau jawabannya yang kedua, maka rakyat tak butuh pelayan. Rakyat butuh pemimpin.
Comments
Post a Comment