Bill Gates, Prabowo, dan Hibah Rasa Investasi: Indonesia Jadi Lab Raksasa?

Bill Gates datang ke Istana Negara. Senyumnya ramah, tubuhnya tidak berbaju zirah, dan tangannya tidak menggenggam senjata—tapi efek kedatangannya bisa jadi lebih dahsyat daripada invasi. Di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Gates disebut telah memberi “hibah” senilai 159 juta dolar AS kepada Indonesia. Angka yang mencolok dan—dalam situasi ekonomi seperti sekarang—tentu saja disambut dengan tepuk tangan, bahkan mungkin sujud syukur nasional.

Tapi tunggu sebentar. Mari kita kulik sedikit isi "kado" dari sang filantropis global ini.

Disebut hibah, tapi bentuknya bukan uang tunai. Yang datang bukan koper berisi dolar, melainkan tiga paket “kemajuan” yang, jika tak dicermati, bisa jadi Indonesia sedang menandatangani kontrak jangka panjang sebagai kelinci percobaan:

1. Vaksin mRNA eksperimentatif, untuk diuji coba pada penduduk Indonesia. Karena, tentu saja, nyawa warga dunia ketiga dianggap cocok sebagai bahan riset murah meriah.

2. Benih GMO, ditanam di ladang-ladang petani kecil yang bahkan belum selesai disulap jadi “petani digital”.

3. Pabrik pengolahan tepung serangga maggot, bahan dasar daging sintetis masa depan. Indonesia tidak kebagian steaknya—kita kebagian mengurus ulatnya.

Total 159 juta dolar itu tidak lain adalah biaya awal untuk membuka lahan uji coba raksasa bernama Nusantara. Jika eksperimen ini berhasil, produk-produk inovatif tersebut akan dijual ke dunia. Siapa yang untung? Tentu bukan rakyat Indonesia. Kita hanya menyumbang tanah, tubuh, dan tangan kerja murah.

Ini bukan hibah. Ini investasi dengan imbal hasil eksponensial—tanpa perlu bayar pajak keuntungan, tanpa harus bangun pabrik sendiri di negara asal. Bahkan bisa diklaim sebagai “amal”.

Lebih dari itu, ini memperlihatkan bagaimana konsep “filantropi global” kadang menjelma jadi wajah baru kolonialisme: bukan dengan bedil, tapi dengan benih, vaksin, dan ulat. Dulu kita dijajah karena rempah-rempah, sekarang karena genom dan protein sintetis.

Sementara itu, elite kita tersenyum, berfoto, dan mungkin sudah menyusun pidato ucapan terima kasih—bukan sebagai pemimpin negara, tapi sebagai tuan rumah yang baik bagi eksperimen global.

Ketika Yayasan Jadi Negara Bayangan

Yayasan-yayasan filantropi besar seperti Bill & Melinda Gates Foundation kini memainkan peran yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh negara adikuasa: menentukan agenda kesehatan global, arah pertanian dunia, hingga masa depan pangan umat manusia. Tapi bedanya, mereka tidak perlu menghadapi pemilu, tidak perlu menjawab interpelasi parlemen, apalagi demo buruh. Mereka tidak punya kewajiban akuntabilitas publik—cukup laporan tahunan yang penuh grafik warna-warni dan foto anak-anak kulit cokelat yang tersenyum setelah divaksin.

Ini adalah negara bayangan yang tidak terdaftar di PBB, tapi bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang layak jadi uji coba. Dan sayangnya, negara-negara berkembang sering kali justru membuka pintu lebar-lebar untuk kekuatan ini—atas nama kemajuan, atas nama bantuan.

Indonesia, dalam hal ini, bukan korban, tapi juga partisipan yang antusias. Dari reformasi sistem pertanian ke arah benih rekayasa genetik (GMO), sampai penyambutan teknologi vaksin mRNA eksperimental tanpa debat publik—semuanya diterima dengan tangan terbuka dan sedikit rasa bangga.

Padahal, di balik narasi “transformasi”, tersembunyi kepentingan geopolitik yang sangat pragmatis: siapa yang bisa menguasai benih, menguasai pangan. Siapa yang menguasai vaksin, menguasai kesehatan. Siapa yang menguasai substitusi protein, mengendalikan kelangsungan hidup.

Dan Indonesia, dengan kekayaan biodiversitas dan populasi besar, adalah lahan emas yang terlalu menggiurkan untuk dilewatkan.

Kita Masih Merdeka, atau Sudah Jadi Franchise Global?

Ada pergeseran besar yang sedang terjadi: dari penjajahan militer menjadi penjajahan biologis dan teknologi. Senjatanya bukan meriam, tapi grant proposal. Benderanya bukan panji negara asing, tapi logo yayasan internasional. Dan semua itu ditanamkan atas nama kemanusiaan—kata yang begitu manis, hingga kita lupa membaca kontrak di baliknya.

Kita diajak berpikir bahwa menerima benih GMO adalah modernisasi, bukan ketergantungan. Kita disuruh percaya bahwa memakan daging dari serangga bukan kemunduran, tapi inovasi. Kita diminta percaya bahwa vaksin eksperimental adalah berkah, bukan kemungkinan risiko massal yang tak disetujui oleh rakyatnya sendiri.

Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab jika eksperimen ini gagal? Bukan Bill Gates. Bukan yayasannya. Mereka akan angkat kaki, meninggalkan laporan kegagalan dengan bahasa akademik yang dingin. Seperti para misionaris dulu yang kabur setelah meninggalkan wabah dan kebingungan budaya.

Yang tertinggal adalah rakyat biasa—yang kebunnya rusak karena benih tak bisa ditanam ulang. Yang gizinya malah turun karena mengganti lauk hewani dengan bubuk maggot. Yang kesehatannya dijadikan data statistik untuk diseminarkan di Davos.

---

Dari Sukarno ke Serangga

Dulu Sukarno menggaungkan “Go to hell with your aid.” Hari ini, para pemimpin kita bilang, “Selamat datang dengan hibah 159 juta dolar.” Tapi ketika hibah itu adalah kamuflase dari proyek investasi eksperimental, maka kita perlu bertanya: sebenarnya siapa yang sedang diuji coba—teknologinya, atau kedaulatan kita?

Karena jika kita tidak sadar sekarang, maka Indonesia bukan hanya jadi pasar. Kita akan jadi produk.

Peta Kekuasaan di Balik 'Hibah'

Untuk memahami lebih dalam dinamika di balik dana "hibah" Bill Gates, perlu kita tengok ekosistem kekuasaan filantropi global:

1. Bill & Melinda Gates Foundation bukan hanya yayasan amal, tapi aktor geopolitik. Yayasan ini mendanai WHO, GAVI (Aliansi Vaksin Dunia), PATH, dan berbagai organisasi riset di bidang bioteknologi dan pertanian. Artinya, ketika Gates menyumbang ke WHO, lalu WHO menyarankan kebijakan vaksinasi global, di baliknya ada konflik kepentingan yang dikemas rapi dalam label “sains”.

2. GAVI dan CEPI, yang disebut sebagai inisiator vaksin untuk negara berkembang, punya hubungan dana silang dengan Gates Foundation. Jadi ketika Indonesia menerima vaksin mRNA “hibah”, kemungkinan besar formulanya, patennya, dan pasarnya sudah dirancang oleh jejaring yang sama.

3. Monsanto/Bayer dan Syngenta, raksasa benih GMO yang selama ini menjalin kemitraan dengan berbagai proyek pertanian Gates Foundation di Afrika dan Asia. Proyek ini sering dikritik oleh LSM agraria karena menyebabkan ketergantungan petani terhadap benih impor dan pestisida spesifik.

4. BlackRock dan Vanguard, dua manajer aset terbesar dunia, yang punya saham di perusahaan-perusahaan yang terkait vaksin, GMO, bahkan pangan sintetis. Dana Gates mengalir ke yayasan, yayasan mendanai riset, riset melahirkan produk, produk diinvestasikan kembali lewat pasar modal. Ini bukan amal, ini ekosistem laba abadi.

---

Reaksi Publik: Di Antara Kekaguman dan Ketidakpercayaan

Opini publik di Indonesia pun mulai terbagi. Sebagian media arus utama menyambut Gates seperti pahlawan kemanusiaan. Tapi di akar rumput, mulai muncul nada sinis: mengapa rakyat Indonesia selalu jadi bahan uji? Mengapa elite tampak begitu bangga menjadi “penerima” tanpa bertanya balik: siapa yang diuntungkan?

Beberapa kelompok kritis seperti koalisi petani lokal, aktivis lingkungan, dan komunitas kesehatan holistik mulai bersuara:

• “Benih GMO tidak membuat petani mandiri. Justru memperkuat ketergantungan pada korporasi global.”

• “Mengganti lauk rakyat dengan bubuk serangga adalah bentuk neoliberalisme nutrisi.”

• “Vaksin eksperimental seharusnya tidak diuji coba pada populasi tanpa transparansi penuh.”

Namun sayangnya, kritik semacam ini sering dicap “anti-sains” atau “konspiratif”, karena narasi dominan dikuasai oleh institusi yang juga didanai oleh yayasan besar tadi.

---

Akhir Kata: Kedaulatan Itu Mahal, Tapi Ketergantungan Lebih Mahal Lagi

Jika negara tidak bisa membedakan antara hibah dan jebakan berlapis kebaikan, maka jangan kaget bila suatu saat nanti Indonesia hanya jadi laboratorium murah bagi teknologi dunia pertama.

Dan jika rakyatnya sendiri tidak diberi hak suara dalam kebijakan sains, pangan, dan kesehatan, maka “kesejahteraan” itu cuma mimpi—yang dibayar mahal dengan tanah, tubuh, dan masa depan kita sendiri.