Dua dekade kemudian, rakyat Indonesia duduk di ruang tamu, menyaksikan tayangan yang jauh lebih absurd: Dunia Nyata. Isinya bukan hantu, melainkan pemerintah yang berakting seolah tak ada yang salah. Padahal aroma kegagalan sudah seperti bau anyir dari kulkas mati.
Mari kita mulai dari episode favorit rezim saat ini: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini katanya dibuat untuk memberantas stunting — penyakit kronis hasil dari kemiskinan struktural dan kegagalan gizi lintas generasi. Tapi bagaimana cara memberantas stunting jika distribusi makanan saja tidak merata? Di satu daerah, anak-anak makan ayam suwir dan susu kotak. Di daerah lain, menunya nasi kering dan telur separuh matang — bukan karena setengah matang itu tren, tapi karena memang tidak sempat dimasak penuh.
Dan jangan lupakan tragedi paling ironi: kasus keracunan massal.
Bayangkan: program yang bertujuan memperbaiki gizi malah bikin anak-anak muntah berjamaah. Di Riau, di Maluku, di Kalimantan, laporan serupa mengalir. Bahkan kepala dinas pendidikan di salah satu kabupaten mengaku, "Kami belum tahu prosedur pemeriksaan makanan yang tepat." Luar biasa. Pemerintah bermain di dapur masyarakat tanpa tahu cara cuci tangan.
Tapi jangan khawatir, katanya anggaran sudah disiapkan.
Benar. Pemerintah menggelontorkan Rp71 triliun lebih hanya untuk MBG. Tapi seperti biasa, tidak ada jaminan bahwa uang sebesar itu akan sampai ke perut anak-anak. Karena sebelum sampai ke perut rakyat, uang itu harus melewati banyak “pintu”—pintu tender, pintu markup, pintu birokrasi lamban, dan kadang pintu belakang.
Menurut laporan PATTIRO, tidak ada payung hukum yang jelas untuk MBG. Program ini berjalan seperti orang tidur sambil jalan. Ada, tapi tidak sadar. Jalan, tapi tak tahu arah.
Tidak ada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Artinya, kita bahkan tidak bisa mengukur apakah program ini berhasil atau tidak. Ini seperti lomba lari tanpa garis finish. Semua lari, tapi tidak ada yang tahu kapan berhenti — atau ke mana sebenarnya tujuan.
Tentu saja, semua ini tidak bisa dilepaskan dari penyakit lama bangsa ini: korupsi.
Laporan Transparency International tahun 2024 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi — jauh di bawah rata-rata global. Kita lebih dekat ke skor Somalia ketimbang ke Singapura.
Penegakan hukum lemah. Banyak pasal multitafsir. Sistem pengawasan longgar. Budaya impunitas menjalar. Bahkan pelaku korupsi besar bisa tampil di TV sambil tersenyum, mengangkat tangan layaknya selebritas. Sementara rakyat yang nyolong sandal dijemur di depan kantor RW.
Akses informasi publik? Terbatas.
Proses pengadaan barang dan jasa? Tidak transparan.
Anggaran negara? Diatur oleh orang yang bisa merangkap tiga jabatan dalam satu waktu — pelaksana, pengawas, dan penerima manfaat. Semua demi efisiensi katanya. Padahal lebih mirip centralized looting mechanism.
Di sisi lain, rakyat diminta tetap positif. Diminta sabar. Diminta jangan baper. Karena katanya ini semua demi masa depan cerah. Seperti slogan Prabowo: "Sorry ye, masa depan Indonesia cerah."
Tapi kenapa rasanya gelap?
Kenapa listrik padam terus?
Kenapa yang terang justru iklan di televisi, bukan lampu di rumah rakyat kecil?
Kenapa anak-anak disuruh makan bergizi sementara ibu mereka sibuk mencicil utang dari pinjol karena subsidi pangan dicabut?
Kenapa semua terasa seperti satire — kecuali yang menonton, justru tidak tertawa?
Kita sedang menghadapi semacam uji nyali nasional. Tapi kali ini, bukan hantu yang kita hadapi. Melainkan hantu-hantu modern bernama ketidakmampuan, ketidakefisienan, ketidakadilan, dan kebebalan struktural.
Dan anehnya, yang diuji nyali justru rakyat.
Rakyat yang diuji apakah mereka masih kuat melihat drama hukum yang hanya tajam ke bawah.
Rakyat yang diuji apakah mereka masih tahan hidup tanpa kejelasan arah kebijakan.
Rakyat yang terus-menerus menjadi peserta reality show bernama demokrasi, tapi selalu jadi korban editing — suara mereka dipotong, janji kampanye dibuang, kenyataan dimanipulasi.
Sementara para penguasa duduk manis, membaca naskah dari teleprompter, dan tersenyum ke kamera.
Mungkin sudah saatnya dibalik.
Bukan rakyat yang melambaikan tangan ke kamera. Tapi penguasa.
Karena kalau pilot tidak tahu cara mendarat, maka sebaiknya ia minta digantikan — bukan malah membiarkan pesawat ini menukik bebas ke jurang.
Kalau presiden tak bisa atasi rangkap jabatan, tidak mampu menahan elite partainya merampok anggaran, dan cuma bisa bicara soal masa depan tanpa bisa mengurus masa kini — mungkin sudah saatnya beliau berdiri, melihat kamera, dan melambaikan tangan.
Sebuah sinyal universal, bukan dari orang takut, tapi dari seseorang yang akhirnya sadar: bahwa keberanian terbesar adalah tahu kapan harus berhenti.
Tahu kapan harus memberi ruang pada yang lebih mampu.
Dan tahu bahwa melanjutkan kekacauan dengan percaya diri, itu bukan keberanian — tapi keangkuhan.
Jika negara ini benar-benar acara uji nyali, maka yang paling menyeramkan bukan suara genderuwo atau pintu yang terbuka sendiri.
Tapi fakta bahwa kita dipimpin oleh orang-orang yang bahkan tak tahu kapan harus menyerah.
Dan lebih menakutkan lagi, mungkin mereka tidak berniat menyerah sama sekali.
Comments
Post a Comment