Di negeri ini, pajak bukan sekadar kewajiban warga. Ia sudah menjadi ritual kenegaraan: semacam liturgi tahunan yang menegaskan siapa berdaulat atas siapa. Rakyat bekerja, negara memotong. Rakyat belanja, negara memungut. Rakyat menandatangani dokumen, negara menempelkan materai sepuluh ribu. Dari secangkir kopi di warung hingga langganan Netflix, setiap transaksi punya benang halus yang ujungnya bermuara di kas negara.
Kita membayar PPh 21 dari gaji bulanan. Kita menyumbang PPN 11 persen untuk setiap makanan di luar rumah. Kita bayar PBB agar tanah tempat kita berdiri tidak dianggap “menumpang di republik sendiri.” Kita bayar pajak kendaraan, pajak rokok, pajak hiburan, pajak digital, bahkan biaya admin yang katanya bukan pajak tapi tetap mengalir ke pajak.
Singkatnya, kita adalah warga yang taat.
Namun di hadapan negara yang kita biayai ini, kesetiaan rakyat tidak pernah cukup.
Janji Pertumbuhan, Nyata Stagnasi
Pada 2014, Jokowi datang dengan semangat pengusaha kecil yang menjanjikan efisiensi dan pertumbuhan. Ia berjanji membawa ekonomi tumbuh 7 persen, menghapus kemiskinan ekstrem, dan mengubah Indonesia jadi “macan Asia baru.”
Semua ditulis rapi dalam RPJMN, seperti proposal utopis yang hanya indah di PowerPoint.
Namun ketika janji harus menabrak kenyataan, hasilnya tak lebih dari catatan tahunan BPS yang kering dan getir.
Pertumbuhan hanya 5 persen. Kemiskinan masih 9 persen. Pengangguran tak pernah turun ke target 4 persen. Rasio pajak terhadap PDB justru merosot.
Rakyat yang setia membayar setiap potongan PPh tidak pernah melihat imbal balik dalam bentuk keadilan sosial, hanya papan reklame besar bertuliskan “Orang Bijak Taat Pajak!” berdiri di pinggir jalan berlubang.
Dan ketika pandemi datang, justru rakyat kecil yang disuruh “sabar”, sementara perusahaan besar yang menunggak pajak diberi restrukturisasi. Negara menagih dengan keras ke bawah, dan bernegosiasi lembut ke atas.
Pajak Naik, Akal Sehat Turun
Ketika Jokowi selesai menghitung janji yang gagal ditepati, tongkat kekuasaan berpindah ke tangan Prabowo–Gibran, duet baru yang menjual ilusi lama: pembangunan, pemerataan, efisiensi.
Namun, yang berubah hanya jargon; mentalitasnya tetap sama.
Dalam satu tahun, rezim ini memotong Rp306 triliun anggaran publik atas nama “efisiensi.”
Dana pendidikan dasar dipangkas 23 persen. Transfer ke daerah turun Rp50 triliun. Lalu, daerah menambalnya dengan cara yang paling malas tapi paling cepat: menaikkan pajak warga.
PBB melonjak gila-gilaan, di 20 daerah bahkan naik lebih dari 100 persen.
Rakyat yang sudah membayar pajak di pusat kini diperas lagi di daerah, seperti dipaksa beli tiket masuk ke rumah sendiri.
Ironisnya, uang yang dikumpulkan lewat pengorbanan rakyat itu tidak mengalir ke sekolah atau rumah sakit, melainkan ke proyek-proyek absurd bernama Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara, dan Koperasi Merah Putih.
Program yang disebut “kerakyatan”, tapi dijalankan dengan tata kelola ugal-ugalan dan aroma kroni yang pekat.
MBG, misalnya, menghabiskan Rp335 triliun dan membuat lebih dari 11 ribu anak keracunan.
Dapur-dapur program ini bukan dikelola oleh ahli gizi, tapi oleh jaringan militer, polisi, dan politisi partai.
Danantara, dengan modal Rp300 triliun pajak rakyat, menjadi lembaga superkaya yang tak bisa diaudit tanpa izin DPR.
Sementara Koperasi Merah Putih menjanjikan kredit Rp83 triliun, tapi tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, sempurna untuk melahirkan generasi baru koruptor lokal berseragam nasionalisme.
Dari Pajak ke Patronase
Di masa Jokowi, kegagalan terletak pada janji ekonomi yang tak pernah terwujud.
Di masa Prabowo–Gibran, kegagalan berubah bentuk menjadi pembenaran moral atas korupsi struktural.
Yang dulu disebut “inefisiensi” kini disebut “strategi politik.”
Yang dulu disebut “bagi-bagi jabatan” kini disebut “merangkul semua elemen bangsa.”
Dan semua dibiayai oleh pajak rakyat.
Kabinet gemuk dengan 49 kementerian dan 56 wakil menteri dibentuk bukan untuk mempercepat pelayanan, tapi memperluas lingkaran patronase.
Pejabat dengan rekam jejak kasus korupsi diangkat lagi ke jabatan strategis.
Dan ketika salah satu dari mereka tertangkap KPK, negara tak merasa malu, karena KPK sendiri sudah lama dikastrasi jadi alat pencitraan.
Rezim ini bukan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Ia mengkopi mentalitasnya, memperbesarnya, dan memberinya izin legal baru.
Kalau Jokowi mematikan harapan lewat janji-janji, Prabowo memakamkannya lewat regulasi.
Negara Penagih yang Kehilangan Malu
Kita membayar negara untuk melindungi, tapi negara justru melindungi diri dari rakyat.
Pajak rakyat membiayai aparat yang menangkap demonstran, bukan pelaku korupsi.
Ia mendanai undang-undang yang menghidupkan kembali dwifungsi militer, bukan memperkuat supremasi sipil.
Ia menyubsidi wacana “pengampunan koruptor,” bukan penegakan hukum.
Dan di atas semua itu, DPR, lembaga yang mestinya jadi penyeimbang, berubah jadi kasir pemerintah, mencatat semua transaksi kekuasaan tanpa pernah menolak satu pun struk.
470 kursi koalisi berarti 470 alasan untuk bungkam.
Bahkan ketika 11 ribu anak keracunan program MBG, tidak satu pun legislator bertanya kemana larinya Rp335 triliun itu.
Rakyat diminta setia membayar, tapi negara merasa tak wajib menjelaskan.
Itulah bentuk baru penjajahan fiskal: ketika ketaatan finansial dipaksa, tapi akuntabilitas moral ditiadakan.
Filosofi Negara Tukang Tagih
Negara, dalam bentuk paling ideal, adalah perjanjian antara rakyat dan kekuasaan: rakyat menyerahkan sebagian haknya demi perlindungan dan kesejahteraan bersama.
Namun di Indonesia, perjanjian itu berubah jadi kontrak sepihak.
Negara menagih dengan disiplin bankir, tapi bertanggung jawab dengan mental penjaga warung yang tak pernah menulis laporan.
Ia memungut cinta rakyat melalui pajak, lalu menukarnya dengan retorika nasionalisme murahan.
Filosofi politiknya sederhana: rakyat harus rajin memberi, penguasa berhak menikmati.
Dan seperti semua hubungan yang timpang, rakyat akhirnya hanya jadi sponsor dari kekuasaan yang tak pernah berhenti tumbuh.
Republik Parasitik
Kita bukan bangsa yang miskin. Kita hanya diperintah oleh sistem yang selalu menemukan cara baru untuk menyedot darah rakyat dengan senyum birokratis.
Negara hidup dari pajak rakyat, tapi mati dari integritasnya sendiri.
Ia meminta kita percaya, tapi tak pernah memberi alasan untuk percaya lagi.
Di negeri ini, pajak adalah bentuk kesetiaan.
Tapi setelah dua dekade rezim yang silih berganti, satu hal tetap sama:
kita membayar, mereka berpesta, dan setiap tahun, nota pajak tetap datang tepat waktu.
Comments
Post a Comment