Republik yang Salah Paham: Ketika Kritik Dianggap Dendam, dan Presiden Dianggap Malaikat

Di Indonesia, kritik sering dianggap sebagai gejala ganjil. Begitu seseorang membuka mulut untuk mengomentari kebijakan pemerintah, refleks sosial kita bekerja cepat seperti alarm kebakaran di gedung tua: langsung ribut, langsung panik, dan langsung cari kambing hitam. Biasanya kambingnya memakai label politik. “Oh ini pasti pendukung capres yang kalah.” Kalau capresnya dua? Tinggal pilih salah satu. Yang penting ada stempel.

Ini pemandangan yang semakin lazim sejak pemilu terakhir: orang tidak lagi bicara soal data, soal logika, atau soal dampak kebijakan. Yang dibahas justru silsilah politik imajiner lawan diskusi. Bukan, “argumenmu lemah di sini,” tapi “kamu tim siapa sebenarnya?” Seolah-olah di republik ini, isi kepala otomatis batal kalau pilihan di bilik suara dulu tidak sejalan.

Lucunya, pola ini sering datang dari barisan yang sudah menang. Secara teori, mereka seharusnya santai. Sudah dapat presiden, koalisi kuat, kursi aman. Tapi setiap kali muncul kritik, refleks mereka tetap sama: menyebut nama lawan politik yang sudah selesai dipilih rakyat. Ini mirip orang yang sudah dapat pacar tapi masih sibuk ngecek Instagram mantannya tiap malam. Katanya bahagia, tapi tangannya tetap gemetar.

Yang menarik bukan cuma soal sikap fans garis keras ini, tapi pada cara mereka memahami negara. Di kepala mereka, presiden bukan lagi seorang pejabat publik. Ia naik kelas jadi simbol eksistensial. Mengkritik dia dianggap sama dengan mengganggu harmoni semesta. Seolah-olah republik ini berdiri bukan atas konstitusi, tapi atas aura pribadi seorang tokoh.

Di sinilah letak tragedinya.

Karena republik idealnya dibangun di atas logika kebersamaan, bukan relasi antara penyembah dan yang disembah. Tapi dalam praktiknya, banyak warga memperlakukan politik seperti agama cabang baru. Ada dogma, ada syahadat tidak tertulis, dan ada dosa besar bernama “kritik.”

Kalau ada yang bertanya kenapa bisa begini, jawabannya sebenarnya tidak rumit. Banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang sangat menghormati figur. Di rumah, orang tua jarang salah. Di sekolah, guru jarang dikritik. Di kantor, atasan dianggap titisan dewa KPI. Struktur sosial kita sejak lama tidak melatih rakyat untuk nyaman berbeda dengan yang di atas. Jadi begitu konsep “presiden adalah pelayan rakyat” dimasukkan ke dalam kepala, yang terjadi bukan pembalikan logika, tapi tabrakan budaya.

Maka lahirlah generasi yang secara teori hidup di republik, tapi secara mental masih hidup di kerajaan.

Yang membuat suasana tambah absurd adalah cara kritik dibaca sebagai serangan pribadi. Anda bisa mengkritik soal beras, pupuk, energi, hutang negara, infrastruktur tiang-tiang beton yang berdiri seperti menara kesepian, tapi tetap akan dibalas dengan hal yang sama: “Sudah move on belum dari calon presiden kamu?”

Padahal mungkin yang bicara itu dulu golput, atau pemilih calon lain, atau mungkin hanya warga negara iseng yang merasa pajaknya terlalu rajin dipotong tapi suaranya terlalu jarang didengar.

Di titik ini, diskusi publik berubah dari pertukaran pikiran menjadi pertandingan emosi. Bukan siapa yang paling masuk akal, tapi siapa yang paling loyal. Bukan siapa yang paling berdasar, tapi siapa yang paling keras.

Di sinilah filsafat politik sering kalah oleh psikologi massa. Filosof-filosof lama bicara tentang negara sebagai kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian kebebasan untuk mendapatkan perlindungan. Tapi dalam praktik kita, kontraknya berubah menjadi relasi fan-club. Negara menjadi konser besar, presiden jadi vokalis, dan rakyat sibuk mengangkat lightstick.

Masalahnya, konser pun masih boleh dikritik kalau suaranya sumbang.

Hal lain yang jarang disadari: menganggap pemimpin tidak bisa salah sebenarnya bukan tanda cinta, tapi tanda malas berpikir. Karena berpikir itu melelahkan. Memilah data itu tidak semenyenangkan menyebar meme. Menimbang kebijakan itu jauh lebih repot daripada menulis komentar: “LETSGOOOO.”

Taklid politik ini lebih nyaman daripada kewargaan sadar. Karena sebagai warga sadar, kita harus siap tidak populer. Kita harus siap dianggap nyebelin. Kita harus siap berdiri sendirian di tengah kerumunan yang lebih suka tepuk tangan daripada bertanya.

Dan elite di atas sangat memahami ini. Selama rakyat sibuk bertengkar soal siapa dukung siapa, mereka bisa duduk santai menyusun deal. Politik yang bising di bawah adalah karpet merah bagi transaksi sunyi di atas.

Itulah mengapa kritik seharusnya dirayakan, bukan dimusuhi. Kritik itu bukan tanda kebencian. Kritik adalah mekanisme rem. Dan tidak ada kendaraan yang sehat tanpa rem, kecuali kalau tujuannya memang untuk celaka bersama-sama.

Yang paling ironis, para pembela pemimpin sering mengklaim diri mereka paling cinta negeri. Tapi cinta tanpa kritik itu bukan cinta, itu pengabdian tanpa otak. Dan negara tidak butuh rakyat yang pingsan secara intelektual. Negara butuh warga yang waras, meski merepotkan.

Suatu hari, mungkin kita akan sampai pada fase di mana orang bisa mengkritik pemerintah tanpa harus menjelaskan silsilah pilihan politiknya. Di mana orang bisa membahas anggaran tanpa ditanya, “kubu mana?” Di mana warga sadar bahwa presiden bukanlah ayah yang harus selalu dibela, melainkan pegawai publik yang digaji dari pajak mereka.

Sampai hari itu tiba, kita mungkin masih akan hidup dalam republik yang lucu: negara demokrasi yang panas, tapi kulitnya masih mental kerajaan.

Dan mungkin, yang paling perlu kita perjuangkan bukan sekadar siapa yang memimpin, tapi siapa yang berpikir.

Karena tanpa itu, kita hanya bangsa yang ramai. Bukan bangsa yang sadar.