Jakarta baru saja dianugerahi mahkota baru dari PBB: kota terbesar dunia. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling ramah, tapi yang paling… penuh. Empat puluh dua juta jiwa—angka yang bahkan terdengar seperti kesalahan ketik kalau tak disertai diagram resmi. Dan tentu saja, ini bukan tentang penduduk DKI Jakarta. Ini tentang tubuh raksasa yang bangunannya sambung-menyambung, seperti apartemen rusak yang tak pernah selesai direnovasi, membentang dari Kuningan sampai Leuwiliang, dari SCBD sampai ke rumah-rumah yang bahkan sepatu kita pun malas mengunjunginya.
Jakarta, kota yang entah sejak kapan memutuskan bahwa batas administratif hanyalah saran. Bahwa Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang secara fungsional hanyalah bagian dari sistem pernapasannya. Dan kalau ada yang tersinggung, Jakarta akan mengangkat alis dan berkata, “Loh, gue kan emang selalu gini.”
Tapi angka 42 juta itu bukan sekadar statistik internasional yang terdengar prestisius. Ia adalah barisan manusia yang tiap hari menyerahkan hidupnya di jalan. Ia adalah wajah-wajah yang jam tidurnya dipangkas bukan oleh ambisi, tetapi oleh jarak. Dan kisah paling polos untuk menggambarkan absurditas itu datang dari seorang tenaga pendidik yang setiap hari bangun pagi di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, lalu menarik napas panjang dan berbisik, “Baiklah, mari kita ke Jakarta lagi.”
Perjalanan orang ini bukan sekadar rutinitas. Ia adalah ritual harian untuk memeluk kenyataan pahit bahwa Jakarta adalah pusat ekonomi yang magnetnya terlalu kuat, tetapi sekaligus kota yang tidak mampu—atau mungkin tidak mau—menyediakan ruang hidup yang layak bagi para pekerjanya. Kota yang membutuhkan tenaga mereka, tapi menolak kehadiran mereka secara fisik. Persis seperti hubungan toxic yang semua orang tahu, tapi pura-pura normal demi keberlangsungan hidup.
Setiap hari, ia bergerak dari Leuwiliang ke Kuningan. Sebuah lintasan yang mungkin terlihat pendek di kepala pejabat yang mengira Indonesia itu cuma seluas PowerPoint. Tapi bagi tubuh manusia, itu adalah perjalanan pulang-pergi yang menggerus usia. Bukan hanya usia fisik, tapi usia kesabaran—yang ironisnya selalu lebih pendek daripada usia utang infrastruktur negara.
Dan begitulah, PBB pun menetapkan Jakarta sebagai kota dengan penduduk urban terpadat di dunia. Pemerintah merespons dengan bahasa yang manis—manis seperti brosur pengembang yang menjanjikan “hanya 15 menit ke pusat kota” sambil lupa memberi catatan kaki tentang kondisi jalan. Mereka menjelaskan bahwa angka 42 juta itu bukan penduduk DKI, melainkan kawasan terbangun yang “secara fungsional” membentuk satu kota. Ya tentu saja. Karena setiap pagi jutaan pekerja seperti sang tenaga pendidik itu berbondong-bondong masuk ke Jakarta, lalu malamnya kembali ke pinggiran, menjalani pola migrasi harian yang bahkan burung pun enggan tiru.
Sementara itu, manusia-manusia yang menggerakkan ekonomi kota ini tetap tinggal di wilayah yang jauh lebih terjangkau—dan jauh lebih tidak dianggap. Mereka tinggal di Bogor atau Bekasi karena Jakarta memandang harga rumah sebagai semacam ujian nasional: siapa yang tak lulus, silakan tinggal di luar batas kota. Tapi jangan salah: kota tetap menuntut kehadiran mereka setiap pagi. Tanpa mereka, ekonomi Jakarta hanya akan berupa gedung-gedung mewah yang terang benderang tanpa manusia. Kota ini mirip kerajaan yang dibangun di atas tenaga kerja yang setiap hari harus menempuh odyssey modern, tapi tak pernah diundang untuk menetap.
Di titik ini, Anda mulai memahami bahwa megacity bukan sekadar istilah keren dalam laporan global. Ia adalah ekspansi ekonomi yang mengubah tubuh manusia menjadi fungsi. Ia adalah sistem yang bergerak dengan asumsi bahwa waktu, tenaga, dan mental jutaan pekerja adalah komoditas perpanjangan tangan dari pusat kota. Megacity bukan sekadar ‘besar’. Ia adalah organisme yang memakan jarak, dan ironisnya tumbuh subur dari ketidakmampuan penduduknya tinggal di dalam dirinya sendiri.
Kisah tenaga pendidik itu hanyalah pintu kecil untuk melihat tubuh raksasa bernama Jakarta. Pintu kecil yang mengarah ke cerita besar tentang bagaimana sebuah kota bisa menjadi pusat ekonomi bagi jutaan orang yang tak pernah mengalami kemewahan hidup di dalamnya. Kota yang menggerakkan dunia, tapi tidak menggerakkan diri untuk menyediakan ruang manusiawi. Kota yang dibanggakan pemerintah sebagai “terbesar di dunia”, tapi menjadi raksasa justru karena terlalu banyak orang terpaksa tinggal di luar batasnya.
Dan begitulah kita hidup: dalam sebuah megacity yang meluas bukan karena visi, tetapi karena kebutuhan. Karena para pekerja tetap harus datang meski kotanya tak ingin mereka menetap. Karena ekonomi tetap harus bergerak meski manusia yang menjalankannya semakin terhimpit oleh jarak, lelah, dan harga tanah yang lebih tinggi dari rasa percaya diri pejabat publik.
Jakarta mungkin terbesar di dunia. Tapi bagi sebagian orang, ia tak lebih dari tujuan perjalanan yang tak pernah selesai. Kota yang semua orang datangi, tapi sedikit sekali yang benar-benar bisa tinggali. Sebuah pusat urban yang begitu rakus sehingga harus meminjam wilayah kota-kota lain untuk menampung penghuninya, namun terlalu mahal untuk memberi tempat bagi mereka yang membuatnya berdenyut.
Pada akhirnya, megacity hanyalah nama lain untuk kontradiksi yang dipoles: kota yang menjadi pusat kehidupan sambil mencuri waktu dari mereka yang menghidupinya. Kota yang tumbuh karena keterpaksaan massal. Kota yang terus membesar karena orang-orang seperti tenaga pendidik itu tidak punya pilihan lain.
Dan mungkin, seperti jutaan pekerja lain, ia tahu bahwa setiap hari ia berangkat bukan untuk mengejar mimpi, tetapi untuk menyambung hidup di kota yang tidak berniat memberinya rumah. Kota yang meminta begitu banyak, memberi begitu sedikit, dan tetap dipuji dunia sebagai “yang terbesar”.
Kadang, gelar memang bukan soal prestasi. Kadang gelar hanya menegaskan kenyataan bahwa kita telah lama hidup dalam sesuatu yang terlalu besar untuk peduli pada kita.
Comments
Post a Comment