Seratus hari. Itulah angka yang dilemparkan pemerintah ke publik, seolah-olah pemulihan Aceh, Sumbar, dan Sumut adalah tugas yang hanya menunggu tiga lembar kalender disobek. Di saat lebih dari satu juta orang masih mengungsi, negara berdiri di podium dan menyebut angka Rp51 triliun sebagai modal menuju “pemulihan awal”. Angka yang besar, tentu saja cukup besar untuk membuat headline, tetapi belum tentu cukup untuk membangunkan tiga provinsi yang separuh infrastrukturnya tenggelam.
Karena di negeri ini, kita sudah terbiasa: angka besar bisa terlihat meyakinkan, tapi kenyataan di lapangan tetap harus diselesaikan dengan cangkul, tenaga relawan, dan warga yang mencoba bertahan hidup dengan logistik seadanya.
Mari kita mulai dari Aceh. Ia menjadi provinsi dengan kerusakan paling luas, digelontor kira-kira Rp25,41 triliun, disusul Sumbar Rp13,52 triliun dan Sumut Rp12,88 triliun. Angka yang tampak serius, namun bila dibandingkan dengan ribuan rumah rusak berat, jembatan putus, jalan ambruk, dan usaha-usaha kecil yang berhenti total, rasanya seperti mencoba menambal kebocoran kapal tanker dengan lakban premium. Tentu ada niat baik. Tapi niat baik tidak pernah cukup ketika realitasnya adalah warga yang kehilangan tempat tinggal, trauma psikologis, dan ketidakpastian nafkah yang menghantui setiap malam.
Lalu pemerintah berkata: “Semua ditanggung sendiri. Tidak ada bantuan negara lain.”
Keputusan yang terdengar patriotik bila dibacakan dengan efek echo dan bendera raksasa di belakang presiden. Tapi di lapangan, keputusan ini punya terjemahan sederhana: beban yang seharusnya bisa dibagi kini dipikul sendiri—oleh negara yang selama ini masih bolak-balik tersandung saat mengurus hal-hal yang jauuuh lebih kecil dari tiga provinsi terendam.
Kalau dibawa ke ruang yang lebih sunyi, tempat pengamat dan ekonom bekerja dengan statistik, pertanyaannya berubah: apakah target 100 hari itu realistis?
Pakar manajemen bencana akan bilang bahwa pemulihan fisik saja tidak cukup. Ada trauma kolektif, ada tekanan psikologis, ada satu juta orang yang merasakan “hilang” bukan hanya sebagai kata sifat, tapi sebagai keadaan permanen. Dan waktu seratus hari tidak pernah didesain untuk itu. Seratus hari hanyalah angka politik, angka yang rapi untuk konferensi pers.
Sementara itu, ekonom akan menambahkan dimensi yang lebih pahit: pemulihan tanpa bantuan luar negeri berarti kecepatan rekonstruksi mengikuti kapasitas internal. Dan kapasitas internal kita selama ini, jujur saja, sering tersendat bukan karena kekurangan orang pintar, tetapi karena birokrasi yang membutuhkan tiga rapat untuk memutuskan satu hal yang sudah jelas sejak awal. Bila negara memilih berdikari total, maka ia juga memilih konsekuensinya: pemulihan berjalan secepat kemampuan terburuk dari sistemnya.
Indikator pemulihan pun seharusnya tidak sekadar tol yang bisa dilewati dan jembatan yang bisa diresmikan. Indikator terbaik justru yang jarang disebut: stabilitas pendapatan warga, jumlah pengungsi yang benar-benar bisa pulang tanpa rasa takut, dan kemampuan anak-anak kembali belajar di sekolah yang tak lagi berbau lumpur. Barulah setelah itu kita boleh bicara angka setahun dan bertanya apakah angka itu masih masuk akal atau hanya menjadi slogan yang mati pelan-pelan.
Karena pemulihan bukan soal timeline. Ia soal apakah hidup benar-benar kembali bisa dijalani.
Pertanyaan akhirnya pun kembali ke kita:
Apakah keputusan pemerintah menangani semua ini sendiri sudah tepat?
Jika jawabannya “ya”, maka kita percaya negara ini mampu berlari cepat tanpa tersandung.
Jika jawabannya “tidak”, maka kita sedang menonton versi lain dari tradisi lama: negara menjaga muka, rakyat menjaga hidup.
Dan dua hal itu jarang bisa selesai dalam seratus hari.
Comments
Post a Comment