Skip to main content

PJJ Buat Hemat BBM?

Pemerintah mau hemat BBM dengan cara mengurangi mobilitas siswa lewat PJJ mulai April. Kedengarannya logis. The problem is, logika ini berhenti di permukaan.

Konsumsi BBM terbesar di Indonesia itu bukan dari orang tua yang nganter anak sekolah. Itu datang dari sektor logistik, distribusi barang, industri, dan transportasi komersial. Truk-truk besar, rantai pasok, aktivitas ekonomi skala besar. Jadi ketika kebijakan penghematan energi justru menyasar siswa, ini already feels off target.

Ini bukan soal mobilitas ke sekolah nol dampak. Tapi kontribusinya kecil dibanding sektor lain. Jadi kalau tujuan utamanya adalah saving BBM secara signifikan, PJJ bukan lever yang paling impactful. Ini lebih ke kebijakan yang “kelihatan kerja”, bukan yang benar-benar kerja.

Pemerintah bilang skemanya nanti fleksibel. Enggak akan seketat pandemi. Praktikum tetap tatap muka. Ada penyesuaian. Fine. Namun, ini justru bikin satu hal jadi makin jelas: kebijakan ini setengah-setengah. Kalau memang mau menekan mobilitas, kenapa masih ada aktivitas fisik ke sekolah? Kalau masih ada, berarti penghematan BBM-nya juga otomatis terbatas.

So, di sini kontradiksi mulai kelihatan.

Karena di saat yang sama, ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang distribusinya berbasis sekolah. Artinya siswa tetap harus datang untuk ambil makanan. Jadi skenarionya: enggak sekolah, tapi tetap ke sekolah.

Ini bukan satire. Ini kebijakan.

Kalau siswa tetap harus datang, maka mobilitas tidak benar-benar hilang. Orang tua tetap keluar rumah. Kendaraan tetap jalan. BBM tetap terbakar. Jadi tujuan awal—mengurangi konsumsi energi—langsung kehilangan basisnya.

Even worse, ini jadi double inefficiency. Pendidikan dibuat tidak optimal, tapi penghematan energi juga tidak maksimal.

Jujurly, kita sudah pernah coba PJJ dalam skala nasional. Dan hasilnya enggak bagus.

Selama pandemi COVID-19, Indonesia mengalami learning loss yang cukup parah. Bukan sekadar penurunan nilai, tapi penurunan motivasi, keterlibatan, dan kemampuan belajar secara keseluruhan. Studi dari Save the Children pada Juli 2020 menunjukkan 7 dari 10 anak Indonesia mengaku jarang belajar atau hanya belajar sedikit selama PJJ.

Kenapa? Bukan hal baru. Akses internet tidak merata. Banyak siswa tidak punya perangkat. Materi tidak optimal. Dan yang paling sering diabaikan, enggak semua siswa bisa belajar mandiri tanpa bimbingan langsung.

Jadi ketika kebijakan ini diangkat lagi, pertanyaannya bukan “bisa dijalankan atau tidak,” tapi “kenapa kita mengulang sesuatu yang sudah terbukti gagal, untuk tujuan yang bahkan tidak tepat sasaran?”

Pemerintah mungkin akan bilang kali ini beda. Akan ada subsidi kuota, pendekatan adaptif, dan lain-lain. Tapi problem utamanya bukan di teknis. Problemnya di premise. Kebijakan ini dibangun di atas asumsi bahwa mobilitas siswa adalah faktor signifikan dalam konsumsi BBM. Padahal enggak.

Dan ketika asumsi dasarnya saja sudah lemah, semua turunannya ikut goyah.

Kalau memang serius mau hemat energi, opsinya jelas ada di depan mata: efisiensi logistik, pembatasan kendaraan berat, optimalisasi transportasi publik, bahkan pengaturan distribusi barang. Itu sektor yang benar-benar menyedot BBM dalam jumlah besar.

Namun, itu juga sektor yang lebih kompleks, lebih mahal secara politik, dan lebih sulit disentuh. Jadi, yang dipilih adalah yang paling mudah, siswa.

Ini yang bikin kebijakan ini terasa bukan cuma tidak efektif, tapi juga misplaced priority. Pendidikan dikorbankan untuk dampak yang enggak signifikan. Sementara sumber masalah utamanya dibiarkan relatif utuh.

Dan kita belum bicara soal efek jangka panjang.

Learning loss itu bukan efek sementara. Itu bisa berdampak ke kualitas SDM dalam jangka panjang. Ketika siswa kehilangan momentum belajar, itu enggak otomatis bisa “dikejar” begitu saja. Ada gap yang terbentuk, dan seringkali gap itu menetap.

Jadi sekarang posisinya agak absurd: kita berpotensi mengulang kerusakan yang sama di sektor pendidikan, demi penghematan BBM yang bahkan tidak jelas skalanya.

At some point, ini bukan lagi soal kebijakan teknis. Ini soal prioritas dan cara berpikir. Apakah kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah energi, atau hanya ingin terlihat seperti sedang melakukan sesuatu?

Karena kalau jawabannya yang kedua, ya PJJ untuk hemat BBM ini… makes perfect sense.

Comments

Popular posts from this blog

Velocity: Dari Konsep Ilmiah Menjadi Joget Viral, Kemunduran atau Evolusi?

  Di era digital, istilah “velocity” mengalami perubahan yang cukup mencolok. Dulu, kata ini erat kaitannya dengan ilmu Fisika, di mana velocity merujuk pada besaran vektor yang menggambarkan kecepatan sekaligus arah gerak suatu objek. Namun kini, jika Anda menyebut kata “velocity” di depan anak-anak muda, besar kemungkinan mereka akan mengaitkannya dengan sebuah joget viral di media sosial, bukan dengan hukum Newton atau persamaan gerak. Lalu, bagaimana bisa konsep ilmiah yang serius berubah menjadi tarian yang penuh efek slow motion dan beat catchy? Apakah ini kemunduran intelektual, atau justru bentuk evolusi bahasa dan budaya pop? Dari Kelas Fisika ke TikTok: Perjalanan Istilah Velocity Velocity dalam ilmu Fisika adalah konsep fundamental yang menjelaskan gerak suatu benda. Ia memiliki arah, bukan hanya sekadar besarannya seperti speed. Tanpa memahami velocity, kita tidak bisa menjelaskan fenomena seperti bagaimana pesawat terbang, bagaimana mobil bisa melaju dengan stabil, ata...

Strategi Teh Pucuk Harum Menggeser Teh Botol Sosro: Dari “Pucuk-pucuk” ke Puncak Pasar

Di dunia minuman teh dalam kemasan, satu nama pernah begitu sakral: Teh Botol Sosro . Tagline legendarisnya— “Apapun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro” —menjadi mantra yang menggema di ruang makan, restoran, hingga warung-warung. Produk ini tak cuma minuman, tapi bagian dari budaya populer. Tapi cerita berubah. Menurut Top Brand Index fase 1 tahun 2022 , posisi puncak tak lagi dipegang Teh Botol Sosro, melainkan Teh Pucuk Harum , pemain yang terhitung baru tapi agresif dan taktis. Bagaimana bisa pemain yang baru diluncurkan pada tahun 2011 ini berhasil menggeser “raja” yang sudah bertakhta sejak 1970-an? Jawabannya adalah kombinasi cerdas antara diferensiasi, konsistensi branding, agresivitas pemasaran, serta kemampuan membaca perubahan perilaku pasar. Mari kita uraikan satu per satu. 1. Diferensiasi: Pucuk Daun, Pucuk Ingatan Teh Pucuk Harum tak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan satu pesan sederhana tapi kuat: “Teh terbaik ada di pucuknya.” Kalimat ini bukan b...

Hari Buruh dan Parade Kepedulian Palsu

Selamat Hari Buruh, kata mereka. Tanggal 1 Mei, tiba-tiba semua mendadak pro-buruh. Elite politik, pejabat negara, pemilik modal, bahkan para pesohor digital yang biasanya lebih sibuk endorse skincare, kini berlomba-lomba mengucapkan “Selamat Hari Buruh” seolah-olah itu mantera pembebasan kelas pekerja. Ada yang menggelar rapat membahas nasib buruh di ruangan rapat ber-AC polar, mengenakan jas seharga lima kali upah minimum, sepatu enam kali UMP, dan jam tangan yang kalau dijual, bisa buat menggaji satu keluarga buruh selama sepuluh tahun penuh. Mereka berdiskusi penuh keprihatinan tentang upah layak sambil menyeruput kopi yang harganya setara kebutuhan dapur satu rumah kontrakan selama seminggu. Ironis? Belum cukup. Yang satu lagi tak mau kalah: update status. “Buruh adalah tulang punggung bangsa!” katanya. Diketik dari dalam mobil seharga 1.000 bulan gaji pembantunya. Sambil duduk nyaman di jok kulit sambil ditemani aroma mobil baru dan asisten pribadi di kursi sebelah. Buruh, d...