Saat ini, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan di banyak penjuru Nusantara, alam kita menangis. Sungai yang dulu gemercik tenang kini bergulung deras membawa lumpur; kampung pinggir hulu menjadi korban longsor; hujan lebat sekali, tetapi air tak lagi tertahan, meluncur deras ke hilir, memporak-porandakan rumah, sawah, dan kehidupan. Kita menyaksikan bencana bukan sebagai “musibah alam semata”, melainkan sebagai jejak kesalahan kita: menggunduli hutan, mengganti pohon rindang dengan barisan sawit rapi, dan membungkusnya dengan jargon “kemajuan”, “ekonomi”, “strategis”.
Dalam pusaran itu, terdengar suara sang pemimpin:
“Enggak usah takut deforestasi, kita tambah saja lahan sawit.”
Suara itu tidak hanya membenturkan akal sehat, ia menginjak mimpi jutaan rakyat yang menggantungkan hidup pada keseimbangan alam, sungai, hutan sebagai penyangga kehidupan. Dalam esai ini, saya ingin membongkar klaim tersebut, dengan kata keras, dengan fakta ilmiah, sekaligus mengecam lambannya tanggung jawab pemerintahan ketika badai dan longsor telah menimpa.
Sawit ≠ Hutan: Sebuah Mitos yang Mahal
“Sawit bisa menggantikan fungsi pohon hutan” adalah klaim yang lebih cocok disebut mitos metaforis — dan bahaya ketika dijadikan kebijakan nyata.
Banyak penelitian ekologi dan sosiologi lingkungan menegaskan bahwa perkebunan kelapa sawit, terutama ketika dilakukan melalui konversi hutan primer/sekunder, membawa konsekuensi ekologis serius. Hutan tropis bukan hanya hamparan pohon tinggi: ia adalah sistem kompleks, dengan akar dalam, biodiversitas kaya, lapisan tanah lembab, dan siklus air yang telah terjalin jutaan tahun. Hilangkan hutan, maka dengan cepat tanah kehilangan kekuatan untuk menyerap air, menahan erosi, menstabilkan lereng. Di tempat itu, hujan lebat bukan lagi berkah, ia berubah menjadi pisau yang mengiris tubuh bumi.
Model sosiologis terhadap ekspansi sawit di Indonesia menggambarkan dua paradigma yang berseteru:
-
Paradigma Ekologis Baru (PEB): alam bukan sekadar pangkalan sumber daya untuk manusia, tetapi mitra, dengan batas-batas, hak-hak, dan kapasitas yang harus dihormati.
-
Paradigma Keterpisahan Manusia (PKM): pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat; alam dianggap sebagai objek manipulasi dan komoditas.
Klaim bahwa sawit “bisa menggantikan fungsi hutan” jelas masuk dalam logika PKM, logika yang memperlakukan alam sebagai mesin ekonomi. Namun kenyataannya, penelitian literatur dan ekologi setahun ke setahun semakin memperkuat bahwa konversi hutan menjadi kebun sawit adalah salah satu pendorong utama deforestasi, dan karenanya, penyebab nyata peningkatan risiko longsor, banjir, dan bencana ekologis di Indonesia.
Menyeramkan tapi nyata: tanah yang dulu menahan hujan, kini hanya menurunkan air ke sungai, membawa lumpur, meningkatkan debit air dengan ekstrem, lalu menyebabkan luapan atau runtuhkan lereng. Itulah hukum alam yang diabaikan demi “kemajuan”.
Dari Data ke Derita: Bencana Tidak Lagi Statistik, Ia Nyawa Manusia
Beberapa wilayah, semisal Aceh Utara, sudah merasakan langsung dampak alih fungsi lahan dan kontrol sawit gelap yang marak. Studi menemukan bahwa banjir besar 2020 di Aceh Utara, yang menenggelamkan 23 kecamatan dan merendam ribuan lahan pertanian, bukan sekadar fenomena siklus alam: ia adalah “tumbal” atas rusaknya zona hutan hulu yang makin parah akibat konversi sawit dan perkebunan ilegal.
Sementara itu, analisis terbaru terhadap deforestasi dan degradasi hutan menyimpulkan dengan tegas: penebangan skala besar, alih fungsi lahan ke kelapa sawit (atau agrikultur lain) secara signifikan meningkatkan probabilitas bencana alam seperti longsor, banjir, dan kekeringan, tergantung topografi dan kondisi lokal.
Jadi ketika hujan lebat turun di pegunungan Sumatra, dan longsor menghantam pemukiman, seringkali kita memakai narasi “musibah”, “takdir”, “kuasa alam”. Padahal, ini bukan kuasa alam: ini kuasa manusia. Kuasa yang dielukan oleh para pemegang kebijakan, yang memilih profit jangka pendek dibandingkan masa depan bersama, sebagai komoditas, kita diperhitungkan. Tapi sebagai ekosistem? Kita dilenyapkan.
Pemerintah & Pemimpin: Dari Janji Sawit ke Hening Saat Bencana
Dan di titian kekuasaan itulah, kita menjumpai paradoks pahit. Di satu sisi, ada pernyataan optimis: “Tambah sawit, jangan takut deforestasi.” Di sisi lain, ketika bencana melanda, pemerintah lamban, ragu, nyaris diam.
Ambil contoh peristiwa banjir/longsor di Sumatera baru-baru ini. Respons yang terlambat, status tanggap darurat yang enggan ditetapkan, komunikasi yang molor, menunjukkan bahwa prioritas “ekonomi sawit” lebih cepat disahkan daripada prioritas “keamanan hidup rakyat + alam”.
Ini bukan sekadar soal kebijakan yang buruk, ini soal moral. Bahwa ketika kita memilih untuk menganggap alam sebagai ladang emas, ketika kita memberi izin atas nama “kemajuan”, maka kita sekaligus menandatangani vonis bagi masyarakat yang tinggal di bawah aliran sungai, di kaki bukit, di pinggir hutan yang kini tinggal nama.
Korbannya? Nyawa. Masa depan. Kesuburan tanah. Eksistensi komunitas.
Ketika Manusia Mencoret Hutan, Sesungguhnya Ia Mencoret Takdirnya Sendiri
Dunia modern mengajarkan kita dominasi, kita diberi “fitrah” untuk menaklukkan, menguasai, mengeksploitasi alam. Namun, fitrah itu tidak identik dengan kewarasan. Fitrah tak ubahnya kapasitas; apakah kita menjalankannya dengan arif, atau dengan rakus?
Pohon hutan bukan sekadar batang kayu, ia adalah memori lembab bumi, penahan bencana, penjamin siklus air, tempat puluhan ribu makhluk hidup bergantung. Ketika kita menebang dan menggantinya dengan sawit, kita menuliskan ulang sejarah bumi, bukan sebagai rumah, tapi sebagai ladang korporasi. Kita mereduksi hutan menjadi angka hektar, menjadi kolom pemasukan, lupa bahwa manusia bukan hanya hidup dari ekonomi, ia hidup dari tanah, sungai, udara, dan keseimbangan yang rapuh itu.
Ketika pemimpin bergeming di balik jargon “sawit aman”, padahal data dan sungai yang meluap menunjukkan sebaliknya, maka kita menyaksikan nihilisme lingkungan: alam dikebiri demi dominasi ekonomi. Dan dalam nihilisme itu, rakyat adalah korban diam-menyayat.
Kenapa Kita Tidak Cukup Diam: Tuntutan, dan Harapan
Saya menulis ini bukan sebagai unek-unek emosional semata. Saya menulis ini sebagai peringatan: bahwa kalau kita terus membiarkan narasi sawit menenggelamkan akal sehat, maka bencana sungguh akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masa depan kita.
Apa yang harus dilakukan, dan diawasi, dengan keras oleh publik, aktivis, akademisi, dan generasi mendatang:
-
Stop narasi “sawit bisa menggantikan hutan”. Itu mitos, dan mitos itu telah menimbun lumpur di sungai, dan memecah benteng lereng.
-
Terapkan moratorium konversi hutan primer/sekunder untuk sawit, terutama di daerah rawan bencana: pegunungan, hulu DAS, lereng curam.
-
Evaluasi perizinan, penegakan hukum terhadap deforestasi masif dan perkebunan ilegal. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebun sawit tumbuh atas bekas lahan ilegal, mafia lahan, tata ruang longgar.
-
Bangun kembali penyangga ekologis, reforestasi, rehabilitasi hulu DAS, konservasi tanah & air, jaringan komunitas lokal, restorasi lanskap.
-
Pemerintah harus responsif, transparan, dan prioritas pada kehidupan manusia & alam, bukan hanya craving devisa, ekspor, dan statistik PDB.
Ambang Surga atau Neraka Hijau? Kita Pilih Sendiri
Sawit bisa berlipat kekayaan. Sawit bisa menjadi komoditas ekspor, kelapa sawit bisa jadi sumber devisa. Namun, jangan sampai sawit juga menjadi tombak yang menusuk punggung bumi, rumah kita, masa depan anak-cucu.
Prabowo bilang “sawit aman, kita tambah saja.” Jika ia jujur, maka ia harus siap dengan konsekuensi penuh: sawit bukan hanya tanaman. Ia adalah saksi bisu keputusan manusia: memilih antara rimba dan rapeseu, antara riverine sustainabilty atau banjir lumpur, antara hutan sebagai rumah dan hutan sebagai ladang.
Kita pantas menuntut lebih: bukan kebijakan sawit yang mematikan, tapi kebijakan yang melindungi, hidup, tanah, air, manusia, semua makhluk yang bergantung. Kita pantas menuntut keharmonisan, bukan dominasi, bukan mitos, tetapi akal sehat, keadilan ekologis, dan moral publik.
Kalau kita terus diam, terus membiarkan para pemimpin mengganti hutan dengan barisan sawit, maka bukan surga hijau yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang, melainkan neraka lumpur, longsor, air bah, erosi, kemiskinan ekologis.
Dan surga? Surga hanya bisa kita wariskan kalau kita berani berkata tidak pada mitos. Surga hanya bisa kita pelihara jika kita menanam pohon, memelihara hutan, merawat sungai, bukan mengeksploitasinya.
Comments
Post a Comment