Dunia CHe

  Ada sesuatu yang extremely funny dari kenyataan bahwa Prabowo Subianto sekarang lebih sering muncul di airport luar negeri daripada di tengah problem domestik negaranya sendiri. And internet, as always, menangkap itu jauh lebih cepat daripada panel diskusi politik di TV. “The Eras Tour ❌” “The Errors Tour ✅✅✅” Saya enggak tahu siapa pertama kali bikin jokes itu. But honestly? Peak Indonesian political satire. Karena memang makin lama, timeline berita tentang Prabowo mulai terasa seperti jadwal konser dunia. Hari ini di Timur Tengah. Besok di Eropa. Minggu depan summit lagi. Habis itu bilateral meeting lagi. Lalu military expo lagi. Foto turun pesawat lagi. Salaman lagi. Gala dinner lagi. Jet lagi. Carpet merah lagi.  Dan yang bikin semuanya makin absurd adalah: ini terjadi ketika pemerintah sendiri sibuk preaching soal efisiensi anggaran. Efisiensi. Kata yang sekarang dipakai terus kayak corporate buzzword habis ikut leadership seminar. Pejabat diminta hemat, kurangi seremo...

  Indonesia itu negara hukum. Katanya. Kalimat itu diulang terus sejak kita SD sampai rasanya sudah kayak backsound lift kantor pemerintahan. Sangat familiar, sangat formal, dan sangat enggak terasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena makin ke sini, publik malah merasa Indonesia punya genre hukum sendiri. Semacam cinematic universe yang isinya bukan cuma polisi, jaksa, dan pengadilan, tapi juga: ormas, backing, massa, kedekatan politik, dan aura “kami kenal orang pusat”. Which is honestly very exhausting. Belakangan publik lagi ramai ngomongin satu organisasi masyarakat yang logonya lebih sering muncul daripada logo program bantuan sosial. Namanya enggak usah disebut lah ya. Nanti juga pembaca langsung kebayang organisasi mana yang kalau masuk berita selalu vibes-nya antara “pengamanan” dan “situasi memanas”. Yang bikin disturbing bukan sekadar mereka ramai, karena Indonesia sudah terlalu terbiasa dengan ormas performative masculinity yang hobinya berdiri ramai-ramai sambil p...

  Kenap semakin serius masalah ekonominya, malah semakin santai kalimat yang keluar dari mulut pejabat di republik ini? Rupiah melemah? “Tenang.” Dollar naik? “Fundamental kuat.” Pasar mulai panik? “Rakyat desa juga nggak pakai dollar kok.” Jujuuuur, kalimat terakhir itu sounds familiar banget. Bukan karena netizen Indonesia kreatif bikin meme. Namun, karena secara historical, pola kalimat seperti ini juga muncul di negara lain yang sedang mengalami krisis kepercayaan ekonomi. Salah satu contohnya di Zimbabwe era Robert Mugabe. Kalau diperhatikan, narasinya literally sama vibes-nya. Mugabe dulu juga berkali-kali meremehkan pelemahan mata uang Zimbabwe dengan logika sederhana: rakyat kecil enggak hidup memakai dollar AS, jadi mereka supposedly enggak perlu khawatir. Kelihatannya masuk akal. Masalahnya, ekonomi modern bukan grup WhatsApp RT yang hidup terisolasi dari dunia luar. Dari situ problemnya mulai kelihatan. Orang Desa Memang Enggak Pegang Dollar. Namun, Harga Hidup Mereka Te...

  Ada momen lucu di Indonesia yang terus berulang sampai saya curiga ini bukan masalah oknum lagi, tapi already jadi operating system nasional. Ketika ada kesalahan, fokus utamanya bukan mencari apakah memang salah, tapi mencari cara supaya yang salah tetap terlihat paling benar. Dan anehnya, pola beginian muncul di mana-mana. Dari ruang rapat kementerian sampai lomba anak sekolah. Scale-nya beda. Mentalitasnya sama. Kasus LCC 4 Pilar MPR RI Kalimantan Barat 2026 kemarin misalnya. Orang-orang sibuk debat soal minus lima, soal siapa benar siapa salah, soal video viral, soal keputusan juri. Namun, semakin saya lihat, semakin terasa kalau isu sebenarnya bukan itu. Yang menarik justru reaksi setelah dikritik. Karena di Indonesia, kritik sering dianggap bukan sebagai proses koreksi, tapi sebagai ancaman harga diri. Makanya begitu ada yang mempertanyakan keputusan, respons pertama kita hampir selalu defensif. Bukan, “coba kita cek lagi” tapi, “siapa kamu berani mempertanyakan?” Very +62 ...

  Dulu pemerintah kalau mau “mengelola” opini publik biasanya mainnya lewat TV, koran, radio, atau minimal konferensi pers yang isinya bapak-bapak ngomong sambil baca kertas A4. Sekarang? Yang ditarik justru homeless media. Yes. Media-media yang lahir dari internet chaos. Media yang formatnya kadang lebih mirip meme account daripada newsroom. Media yang tumbuh bukan karena izin negara, tapi karena algoritma dan attention span publik yang makin pendek. Makanya waktu Badan Komunikasi Pemerintah alias Bakom bilang mereka sudah menjalin “kemitraan” dengan media seperti Narasi , Folkative , Creativox , Indozone , Volix Media , dan puluhan lainnya, reaksinya bukan “wah keren”. Reaksinya malah: “Wait… kemitraan yang mana?” Karena beberapa media yang disebut langsung membantah. Ada yang bilang tidak pernah merasa bermitra. Ada yang mengaku bahkan tidak tahu namanya masuk daftar. Dan tiba-tiba publik menyadari satu hal: Di republik ini, apparently bahkan definisi “partnership” aja bisa mult...

Ada sesuatu yang agak dark comedy tentang hidup di Indonesia. Negara ini suka sekali ngomong soal “kekayaan alam melimpah”. Nikel, batu bara, sawit, migas, bonus demografi, Indonesia emas, hilirisasi, Ai, dan semua jargon ekonomi yang terdengar keren dan sophisticated, yang biasanya diucapkan dengan ekspresi sangat optimistis di ballroom hotel bintang lima. Namun, lucunya… begitu buka APBN, ternyata yang paling banyak membiayai negara bukan tambang, tapi manusia yang tiap pagi ngeluh di commuter line sambil buka mobile banking dan berharap saldonya masih punya harga diri. Iya. Kamu. Kamu yang slip gajinya dipotong. Kamu yang beli kopi kena pajak. Kamu yang belanja online kena pajak. Kamu yang hidupnya already exhausting tapi tetap diwajibkan kontribusi demi “pembangunan nasional”. Dan APBN 2026 basically bilang itu secara terang-terangan. Sekitar 85% target pendapatan negara datang dari perpajakan. Which is honestly lumayan brutal kalau dipikir lama-lama. Karena artinya negara ini sebe...