.jpg)
Empat hari itu sebentar.
Bahkan buat jatuh cinta pun kurang.
Tapi cukup untuk memperlihatkan satu hal: betapa mudahnya alam dijadikan slogan, lalu dilepas begitu saja saat sudah tidak cocok dengan rencana.
12 Desember 2025, di Tamiang, Presiden Prabowo berkata dengan nada yang aman dan terdengar dewasa: “Kita harus jaga lingkungan kita. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan.”
Kalimat yang enak didengar. Kalimat yang selalu lolos dari debat. Semua orang bisa setuju tanpa perlu berpikir terlalu jauh.
Empat hari kemudian, 16 Desember 2025, di Istana Negara, kepada kepala daerah se-Papua, muncul kalimat lain: “Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit.”
Tidak ada jeda refleksi. Tidak ada jembatan logika. Seolah-olah dua kalimat itu hidup di dunia yang berbeda. Yang satu bicara soal menjaga, yang satu lagi bicara soal membuka. Yang satu memeluk alam, yang satunya sudah menyiapkan alat berat.
Dan seperti biasa, yang berdiri di tengahnya adalah Papua.
Papua Selalu Dianggap Masih Kosong
Ada kebiasaan lama yang tidak pernah benar-benar dibongkar: melihat Papua sebagai lahan yang “belum apa-apa”. Belum produktif. Belum maksimal. Belum menghasilkan. Padahal yang sering dimaksud dengan “belum” di sini hanyalah satu: belum menguntungkan bagi negara dan pasar.
Di Papua Selatan, pemerintah menargetkan pembukaan lahan sampai 1 juta hektar untuk food estate. Angka yang terdengar teknokratis, sampai kita sadar luasnya hampir setara satu negara Lebanon. Tapi karena tidak disebut negara, tidak ada yang benar-benar merasa kehilangan.
Papua tidak pernah dipotret sebagai wilayah hidup. Ia diperlakukan seperti halaman belakang yang luas, tenang, dan siap dipakai kapan saja.
Padahal dari 2001 sampai 2024, Papua sudah kehilangan 730 ribu hektar tutupan pohon. Sebelas kali luas Jakarta. Ini bukan spekulasi. Ini sudah kejadian. Dan biasanya, apa yang sudah kejadian akan diulang dengan dalih baru.
Sekarang dalihnya energi.
Sawit: Selalu Datang sebagai Penyelamat
Kelapa sawit tidak pernah datang dengan cerita buruk. Ia selalu membawa narasi penyelamatan: menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan energi, menyelamatkan masa depan. Dalam cerita resmi, sawit jarang sekali digambarkan sebagai masalah. Ia lebih sering diposisikan sebagai solusi yang kebetulan butuh hutan.
Ketika Presiden mengatakan Papua “harus” ditanami sawit supaya bisa menghasilkan BBM, terselip satu asumsi halus: Papua belum cukup berkontribusi. Seolah-olah selama ini Papua hanya diam, tidak memberi apa-apa, padahal justru ia selama ini menyumbang sesuatu yang tidak bisa diukur dengan liter atau rupiah, penyangga ekologi.
Hutan Papua bukan cadangan sementara. Ia bukan tabungan yang bebas ditarik kapan saja. Sekali dibuka, relasinya putus. Yang tersisa hanyalah nama lokasi di laporan AMDAL.
Deforestasi yang Sudah Tidak Sungkan
Tahun 2024, deforestasi Indonesia mencapai 261.575 hektar, tertinggi sejak 2021. Angka ini tidak datang tiba-tiba. Ia muncul dari kebijakan yang terus mendorong “pembangunan” sambil berharap alam bisa menyesuaikan diri.
Pemerintah juga tidak lagi berpura-pura. Kementerian Kehutanan secara terbuka menyebut nol deforestasi itu mustahil. Pembangunan tetap jalan. Hutan pasti ditebang. Yang dikejar sekarang bukan nol, tapi net zero deforestasi pada 2030 lewat skema FoLU Net Sink.
Secara sederhana, ini berarti: hutan boleh hilang di satu tempat, asal di tempat lain ada klaim penyerapan karbon. Secara filosofis, ini semacam barter moral. Satu luka dibayar dengan janji plester di tempat lain.
Masalahnya, hutan Papua bukan barang yang bisa diganti lokasi. Ia tumbuh bersama manusia, tanah, air, dan waktu yang panjang. Menyamakannya dengan proyek tanam ulang di wilayah lain itu seperti menyamakan rumah dengan brosur properti.
Pembangunan yang Selalu Menyuruh Alam Mengalah
Di atas kertas, semua terdengar rapi. Ada target. Ada peta. Ada istilah teknis yang membuat semuanya tampak terkendali. Tapi di lapangan, yang sering terjadi justru sebaliknya: alam diminta beradaptasi lebih cepat daripada manusia mau belajar dari kesalahan.
Kalimat “tidak boleh tebang pohon sembarangan” sering kali berarti: boleh ditebang, asal ada izinnya. Boleh rusak, asal disebut strategis. Boleh hilang, asal ada konferensi pers.
Papua, lagi-lagi, menjadi tempat di mana kontradiksi ini tidak dianggap masalah. Ia jauh. Ia sunyi. Dan selama ini, suaranya jarang benar-benar didengar.
Empat Hari yang Terlalu Mudah Dilewati
Empat hari antara dua pernyataan Presiden Prabowo mungkin terlihat sepele. Tapi di sanalah terlihat arah. Bukan soal salah ucap, tapi soal cara berpikir. Alam dijaga sebagai ide, tapi dinegosiasikan sebagai wilayah.
Jika sawit benar-benar masuk lebih dalam ke Papua, kita tidak perlu menunggu kiamat ekologis untuk tahu dampaknya. Kita hanya perlu melihat ke belakang, ke pola yang sama, ke janji yang sama, dan ke wilayah lain yang dulu juga disebut “masih kosong”.
Papua tidak akan hilang sekaligus. Ia akan berubah pelan-pelan. Lewat keputusan yang terdengar rasional. Lewat kalimat yang terdengar nasionalis. Lewat keyakinan bahwa semua ini demi masa depan.
Hanya saja, masa depan siapa, itu pertanyaan yang selalu dibiarkan menggantung.
Dan seperti biasa, jawabannya baru dicari setelah hutan terlanjur menjadi cerita masa lalu.
Comments
Post a Comment