Ada satu kata yang belakangan terdengar sangat elastis: terkendali.
Kata ini bisa berarti apa saja. Bisa berarti situasi aman. Bisa berarti negara sudah bekerja. Bisa juga berarti: “tolong berhenti ribut, kami sudah capek menjelaskan.”
Presiden bilang, penanganan bencana di Sumatra terkendali. Tiga provinsi dari tiga puluh delapan. Angka yang terdengar kecil, hampir remeh. Seolah penderitaan bisa dipersentasekan. Seolah duka bisa diringkas dalam tabel Excel.
Tapi di Aceh, warga mengibarkan bendera putih.
Bukan bendera partai. Bukan simbol politik. Bukan provokasi asing seperti yang sering dicurigai negara setiap kali ada jeritan dari bawah.
Bendera putih itu bahasa paling purba manusia: tanda menyerah. Tanda sudah tidak sanggup lagi.
Dan di titik ini, kita perlu jujur bertanya: siapa sebenarnya yang terkendali?
Matematika Kekuasaan vs Realitas Lumpur
Dalam logika negara, bencana itu soal skala. Soal jumlah. Soal persentase. Tiga provinsi dianggap kecil. Masih ada tiga puluh lima yang “baik-baik saja”. Maka kesimpulannya sederhana: tidak perlu drama.
Masalahnya, logika alam tidak bekerja dengan cara itu.
Bagi orang di Bener Meriah yang akses jalannya putus, dunia itu hanya selebar desanya. Bagi warga Aceh Tamiang yang kekurangan logistik, Indonesia tidak seluas peta di dinding Istana. Ia menyempit menjadi posko yang kosong, menjadi dapur umum yang kehabisan beras.
Ketika negara bicara “tiga dari tiga puluh delapan”, warga bicara soal “hari ketiga belum makan layak”.
Ini bukan sekadar beda sudut pandang. Ini beda semesta moral.
Bendera Putih Itu Bukan Drama
Ada kebiasaan buruk rezim mana pun: menganggap ekspresi putus asa sebagai ancaman stabilitas.
Warga teriak, dicap lebay. Warga protes, dibilang ditunggangi. Warga pasang simbol, dicurigai ada aktor asing.
Padahal bendera putih di Aceh itu tidak mengancam siapa pun. Ia tidak menggulingkan negara. Ia tidak menurunkan presiden. Ia bahkan tidak meminta kekuasaan.
Ia cuma bilang satu hal: kami capek.
Dan ironisnya, justru simbol paling damai itu yang membuat negara gelisah.
Karena bendera putih tidak bisa dilawan dengan pidato. Tidak bisa dibantah dengan konferensi pers. Tidak bisa ditenggelamkan dengan jargon nasionalisme.
Ia terlalu jujur.
“Terkendali” Menurut Siapa?
Kalau situasi benar-benar terkendali, kenapa masih ada kabupaten yang akses daratnya putus?
Kalau terkendali, kenapa pemerintah daerah sampai mengirim surat ke UNICEF dan UNDP?
Tidak ada daerah yang dengan bangga mengaku tidak mampu. Surat ke PBB itu bukan gaya. Itu sinyal darurat. Itu pengakuan bahwa kapasitas lokal dan nasional sedang kewalahan.
Tapi negara punya refleks lama: alergi pada bantuan asing.
Bantuan sering dianggap bukan solidaritas, tapi ancaman kedaulatan. Seolah satu truk logistik bisa meruntuhkan republik. Seolah selimut dan air bersih datang bersama agenda geopolitik.
Ini paranoia yang mahal biayanya. Mahal karena dibayar dengan nyawa manusia.
Negara yang Takut Terlihat Lemah
Masalah utama kita bukan bencana alam. Kita negara cincin api, banjir, gempa, longsor itu keniscayaan.
Masalahnya adalah ego kekuasaan.
Negara kita lebih takut terlihat lemah daripada melihat rakyatnya lemah. Lebih khawatir citra jatuh daripada warga jatuh kelaparan.
Dalam filsafat politik klasik, negara ada untuk melindungi warganya. Tapi dalam praktik modern, sering terbalik: warga diminta memahami keterbatasan negara, bersabar demi stabilitas, menahan diri demi nama baik pemerintah.
Bendera putih Aceh adalah kritik telanjang terhadap logika ini.
Ia berkata: “Kami tidak butuh narasi. Kami butuh bantuan.”
Ketika Data Menjadi Penghibur Diri
Seribu lebih meninggal. Ratusan hilang. Lebih dari setengah juta mengungsi.
Angka-angka ini dibacakan seperti laporan cuaca. Netral. Dingin. Aman.
Data memang penting. Tapi ketika data hanya dipakai untuk menenangkan elite, ia berubah menjadi morfin politik, membuat penguasa merasa sudah cukup peduli, padahal belum cukup bertindak.
Di lapangan, angka tidak menghangatkan badan. Statistik tidak mengenyangkan perut.
Yang dibutuhkan warga bukan klaim “terkendali”, tapi kehadiran yang terasa.
Satir Paling Kejam Bernama Kenyataan
Bayangkan ironi ini:
Presiden bilang terkendali.
Mendagri bilang akan dipelajari.
Pemerintah daerah bilang butuh bantuan.
Warga bilang menyerah.
Empat suara, satu negara. Tapi tidak bertemu di satu titik.
Yang paling menyakitkan dari bendera putih Aceh bukan simbolnya, tapi fakta bahwa warga harus melakukan itu agar didengar. Seolah penderitaan baru sah jika divisualkan. Seolah negara baru menoleh jika rakyat menyerah dulu.
Ini satir yang tidak ditulis oleh penulis mana pun. Ini satir yang diciptakan oleh sistem.
Akhirnya, Pertanyaannya Sederhana
Kalau negara masih bilang terkendali, sementara warga sudah mengibarkan tanda menyerah, mungkin yang perlu dievaluasi bukan kondisi lapangan, melainkan definisi “terkendali” itu sendiri.
Karena bagi rakyat, terkendali bukan soal pidato tenang.
Bukan soal angka kecil di antara angka besar.
Bukan soal gengsi menerima bantuan.
Terkendali itu ketika tidak ada warga yang merasa sendirian di tengah bencana.
Dan selama bendera putih masih berkibar di Aceh, mungkin yang sebenarnya belum terkendali adalah cara kita memahami penderitaan orang lain, terutama ketika kita duduk jauh dari lumpur, tapi dekat dengan kekuasaan.
Comments
Post a Comment