Cara Baru Mengontrol Media: Bukan Dibredel, Tapi Diajak Kolaborasi

 

Dulu pemerintah kalau mau “mengelola” opini publik biasanya mainnya lewat TV, koran, radio, atau minimal konferensi pers yang isinya bapak-bapak ngomong sambil baca kertas A4.

Sekarang? Yang ditarik justru homeless media.

Yes. Media-media yang lahir dari internet chaos. Media yang formatnya kadang lebih mirip meme account daripada newsroom. Media yang tumbuh bukan karena izin negara, tapi karena algoritma dan attention span publik yang makin pendek.

Makanya waktu Badan Komunikasi Pemerintah alias Bakom bilang mereka sudah menjalin “kemitraan” dengan media seperti Narasi, Folkative, Creativox, Indozone, Volix Media, dan puluhan lainnya, reaksinya bukan “wah keren”.

Reaksinya malah: “Wait… kemitraan yang mana?”

Karena beberapa media yang disebut langsung membantah. Ada yang bilang tidak pernah merasa bermitra. Ada yang mengaku bahkan tidak tahu namanya masuk daftar. Dan tiba-tiba publik menyadari satu hal:

Di republik ini, apparently bahkan definisi “partnership” aja bisa multitafsir. And honestly, di sinilah masalahnya mulai menarik.

Karena kalau pemerintah bilang “kami sudah menjalin kemitraan”, sementara pihak yang disebut malah bilang “enggak”, berarti ada sesuatu yang aneh dalam cara negara membaca relasi dengan media.

Atau lebih awkward lagi: jangan-jangan yang disebut “kemitraan” sebenarnya cuma “kami pernah ngobrol”. Which is… kinda concerning.

Karena Bakom ini bukan lembaga netral.
Tugas mereka bukan sekadar komunikasi publik biasa. Mereka memang dibentuk untuk mengomunikasikan kebijakan dan capaian Presiden. Mereka adalah state PR machine. Government branding department with institutional power.

Jadi, ketika lembaga seperti ini mulai aktif “merangkul” homeless media dengan total reach sampai ratusan juta audiens dan miliaran views per bulan, publik jelas bakal bertanya:

Ini sekadar komunikasi? Atau pelan-pelan mulai membangun jalur influence? Dan pertanyaan itu makin valid karena kondisi media Indonesia sendiri memang already unhealthy dari awal.

Jurnalis konvensional bahkan sudah lama bicara soal sensor dan swasensor. Banyak media tahu ada topik tertentu yang technically boleh diliput, tapi practically lebih aman kalau jangan terlalu keras.

Semua orang tahu pola ini exists.
Semua orang tahu ada isu yang kalau disentuh terlalu jauh bisa bikin telepon redaksi bunyi.
Namun, semua pura-pura itu bukan masalah besar karena “ya begitulah ekosistem media”.

Padahal datanya absurd.

Sebanyak 72 persen jurnalis mengaku pernah mengalami penyensoran.
96 persen pernah mengalami pelarangan pemberitaan.
62 persen mengalami pelarangan liputan.
Dan yang paling depressing: 90 persen mengaku pernah melakukan swasensor.

That last part is the scariest one.

Karena sensor modern memang jarang datang dengan gaya diktator klasik. Sudah bukan zamannya lagi aparat masuk newsroom sambil bawa map coklat.

Sekarang sensor jauh lebih sophisticated.
Lebih halus.
Lebih corporate.
Lebih “ayo ngobrol”.

Kamu tidak perlu dibungkam kalau kamu bisa dibuat berhati-hati sendiri. Dan homeless media sebenarnya berada di posisi yang jauh lebih rentan dibanding media konvensional.

Mereka besar di internet.
Audiensnya loyal.
Engagement-nya tinggi.
Namun, secara perlindungan hukum? Abu-abu.

Mereka sering tidak masuk kategori pers formal.
Tidak punya perlindungan institusional sekuat media besar.
Tidak punya tim legal segede konglomerasi media.
Namun, tetap bisa kena pasal.
Tetap bisa dilaporkan.
Tetap bisa ditekan.

Worst combo ever: tidak dilindungi penuh sebagai pers, tapi tetap punya semua risiko sebagai pembuat konten politik.

Makanya ketika pemerintah mulai aktif “membuka jalur komunikasi” ke homeless media, banyak orang langsung defensif.

Bukan karena komunikasi itu otomatis jahat. Negara dan media memang seharusnya bisa bicara. Masalahnya adalah relasi kuasa itu tidak pernah netral.

Kalau yang mengajak “kolaborasi” adalah lembaga negara yang tugasnya menjaga citra pemerintah, maka publik wajar curiga: apakah ini engagement? Atau early-stage domestication?

Karena controlling media di era sekarang memang tidak selalu lewat pembungkaman kasar. Kadang justru lewat access.

Diundang meeting.
Diajak diskusi.
Dikasih jalur langsung.
Didekati secara personal.
Dibuat merasa “punya hubungan baik”.

Dan pelan-pelan kritik berubah nada.

Bukan karena disuruh. Namun, karena relasi terlalu dekat almost always creates hesitation.

Ini yang sering tidak dipahami banyak orang.
Ancaman terbesar terhadap independensi media bukan selalu represi brutal. Kadang justru proximity.

Begitu media terlalu dekat dengan kekuasaan, ada momen ketika kritik mulai terasa awkward. Karena manusia naturally enggan menyerang orang yang rutin duduk satu meja dengan mereka.

Dan homeless media selama ini tumbuh justru karena mereka jauh dari institusi formal.
Mereka terasa liar.
Cepat.
Nyaring.
Kadang messy.
Kadang annoying.
Namun, justru itu yang bikin publik merasa mereka lebih genuine dibanding media arus utama yang increasingly terlihat corporate dan overly steril.

Audiens datang ke homeless media karena mereka capek dengan bahasa formal pemerintah.
Capek dengan framing aman.
Capek dengan narasi yang terlalu polished.

Ironically, sekarang pemerintah justru sadar: pengaruh terbesar sudah pindah ke sana.

Bukan lagi ke headline TV primetime.
Bukan lagi ke koran halaman depan.

Namun, ke video satu menit dengan caption sarkastik dan thumbnail absurd. Dan negara obviously tidak mau kehilangan ruang itu.

Jadi, apakah ini upaya sensor?

Belum tentu. Namun,  apakah ini upaya membangun pengaruh terhadap media alternatif? Kemungkinan besar iya.

Dan di titik ini publik perlu sadar: kontrol terhadap media modern tidak selalu datang dalam bentuk larangan. Kadang justru datang sebagai invitation.

Bukan “jangan kritik kami”. Namun: “ayo kerja sama.”

Dan sering kali, itu jauh lebih efektif.