Dunia CHe

  Ada sesuatu yang ironis dalam menonton Guy Ritchie’s The Covenant (2023). Di satu sisi, film ini adalah kisah sederhana tentang utang budi dan keberanian seorang tentara yang menepati janji. Tapi di sisi lain, ia juga kisah kompleks tentang bagaimana kemanusiaan sering kali menjadi aksesori dalam perang yang katanya demi “membawa demokrasi.” Film ini mengikuti perjalanan John Kinley (Jake Gyllenhaal), sersan pasukan khusus Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan. Setelah kehilangan penerjemahnya dalam ledakan, ia merekrut Ahmed (Dar Salim), seorang warga Afghan yang tak hanya pandai berbahasa Inggris, tapi juga punya naluri hidup yang luar biasa. Dalam perang, Ahmed bukan hanya penerjemah, tapi juga penuntun — menyelamatkan John berkali-kali dari maut. Namun setelah pertempuran yang menewaskan seluruh tim, hanya mereka berdua yang tersisa. John diselamatkan dan dipulangkan, sementara Ahmed — pria yang menyelamatkannya — ditinggalkan di tanah kelahirannya, diburu oleh kelomp...

Ada satu kebohongan yang paling rajin diulang oleh negara: bahwa hukum selalu diciptakan untuk melindungi warga. Padahal, seperti pisau dapur, hukum tak pernah netral. Ia bisa memotong bawang, bisa juga menusuk perut, tergantung siapa yang memegang gagangnya. Dan belakangan ini, gagang itu terasa makin erat di tangan negara, sementara mata pisaunya menghadap ke rakyat. Usman Hamid menyebutnya tanpa basa-basi: Indonesia Darurat Hukum . Bukan darurat karena hukum tidak ada, tapi justru karena hukum terlalu ada , terlalu siap dipakai, terlalu lentur ditafsirkan, terlalu mudah dijadikan senjata. KUHP dan KUHAP baru kini resmi berlaku. Secara simbolik, kita diminta bertepuk tangan: kolonialisme hukum Belanda akhirnya ditinggalkan. Secara retoris, negara ingin kita percaya bahwa ini adalah momen kedaulatan. Tapi sejarah sering mengajarkan satu hal pahit: tidak semua yang berlabel “nasional” otomatis berpihak pada rakyat. Masalahnya bukan pada keberanian mengganti hukum lama. Masalahnya ...

  Awalnya cuma kelihatan menjijikkan. Bangkai ayam. Telur busuk. Bau. Ribet. Hal-hal yang biasanya bikin orang langsung pengin bersih-bersih dan lupa. Tapi ternyata bukan soal bau. DJ Donny cuma bicara. Soal banjir. Soal Sumatera yang tiap tahun kebanjiran tapi selalu disebut “musibah”. Soal alam yang rusak tapi selalu dimaafkan atas nama pembangunan. Tidak ada ajakan makar. Tidak ada seruan turun ke jalan. Hanya suara yang agak berisik di tengah keheningan yang rapi. Balasannya datang dalam bentuk bangkai ayam. Sherly Annavita juga begitu. Kritik. Komentar. Opini. Lalu mobilnya dicoret. Rumahnya dilempari telur busuk. Disusul surat ancaman. Bukan di kolom komentar. Bukan di debat terbuka. Tapi langsung ke ruang pribadi. Iqbal Damanik dari Greenpeace bahkan sampai harus pindah ke safehouse. Aktivis lingkungan, bukan buronan. Mengkritik kebijakan, bukan menyembunyikan kejahatan. Tapi harus bersembunyi. Di situ rasanya ada yang janggal. Bukan karena terornya, karena itu sudah ...

Ketika Mall Diharapkan Menyelamatkan Ekonomi Dulu, kerja itu urusan kantor. Meja, kursi, jam absen, dan AC yang selalu terasa terlalu dingin untuk sebagian orang dan terlalu panas untuk yang lain. Lalu pandemi datang, dan dunia kerja dipaksa beradaptasi. Lahir Work From Home, disusul Work From Anywhere. Kerja menjadi fleksibel, katanya. Lebih manusiawi, katanya. Tak lama, fleksibilitas itu menjelma gaya hidup. Work From Bali. Work From Coffee Shop. Laptop dibuka, kopi dipesan, produktivitas dipamerkan. Kerja bukan lagi sekadar kewajiban, tapi juga konten. Dan sekarang, negara memperkenalkan istilah baru: Work From Mall. WFM?!! Gaz. Kalimatnya terdengar ringan, nyaris seperti ajakan nongkrong: “Ke mall yuk, kerja sekalian.” Apalagi ini disebut-sebut sebagai bagian dari Work From Anywhere. Secara resmi, tujuannya mulia: mentransformasi mall menjadi ruang aktivitas masyarakat dan menggerakkan ekonomi. Masalahnya, ekonomi tidak pernah bergerak karena istilah. Di 2025 ini, daya beli masih ...

  Sekali lagi, dalam situasi bencana, pemerintah memperlihatkan satu refleks lama yang tak pernah benar-benar pergi: citra harus diselamatkan, apa pun kondisinya . Bahkan ketika yang sedang diselamatkan seharusnya rakyat, bukan reputasi. Pernyataan Teddy bukan sekadar klarifikasi. Ia adalah respon defensif. Dan dalam konteks bencana, sikap defensif negara selalu menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di lapangan. Ketika korban sudah menembus angka ribuan, sebagian wilayah belum terjangkau bantuan, distribusi tidak merata, dan warga berada dalam kondisi panik, kehilangan, serta marah. Itu adalah reaksi manusiawi. Yang justru bermasalah adalah ketika negara memilih tersinggung . Kalimat “kami bekerja” sering dipakai seolah ia kalimat sakti. Padahal dalam bencana, bekerja bukan indikator keberhasilan. Yang relevan hanya satu: apakah semua orang sudah tertolong atau belum . Dan jawabannya jelas: belum. “Kami bekerja” tidak sama dengan “semua orang tertolong”. Dalam kont...

  Empat hari itu sebentar. Bahkan buat jatuh cinta pun kurang. Tapi cukup untuk memperlihatkan satu hal: betapa mudahnya alam dijadikan slogan, lalu dilepas begitu saja saat sudah tidak cocok dengan rencana. 12 Desember 2025, di Tamiang, Presiden Prabowo berkata dengan nada yang aman dan terdengar dewasa: “Kita harus jaga lingkungan kita. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan.” Kalimat yang enak didengar. Kalimat yang selalu lolos dari debat. Semua orang bisa setuju tanpa perlu berpikir terlalu jauh. Empat hari kemudian, 16 Desember 2025, di Istana Negara, kepada kepala daerah se-Papua, muncul kalimat lain: “Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit.” Tidak ada jeda refleksi. Tidak ada jembatan logika. Seolah-olah dua kalimat itu hidup di dunia yang berbeda. Yang satu bicara soal menjaga, yang satu lagi bicara soal membuka. Yang satu memeluk alam, yang satunya sudah menyiapkan alat berat. Dan...