Di negeri yang penuh dengan jargon “kesejahteraan”, tragedi bisa lahir dari piring makan. Ironisnya, bukan dari santapan liar di warung remang, bukan pula dari jajan sembarangan di pinggir jalan, melainkan dari sebuah program negara yang diberi label suci: Makan Bergizi Gratis.
Entah siapa yang pertama kali menyusun istilah ini—mungkin tim humas dengan niat mulia atau sekadar kreator slogan yang keranjingan kata manis—tapi hari ini kita menyaksikan ironi yang begitu telanjang: ribuan murid sekolah, anak-anak yang seharusnya sedang belajar menulis masa depan, malah masuk rumah sakit dengan perut mual dan kepala pusing. Semua karena apa? Karena mereka taat makan bergizi, sesuai instruksi negara.
Negara tampak lupa satu hal sederhana: gizi bukan sekadar soal label, tapi soal rantai panjang kualitas. Dari dapur ke panci, dari panci ke kotak makan, dari kotak makan ke perut anak. Dan dalam rantai itu, kerakusan, korupsi, dan ketergesaan bisa jadi racun yang jauh lebih cepat membunuh daripada bakteri salmonella.
Yang membuat lebih getir adalah reaksi para penguasa. Ketika laporan demi laporan keracunan massal mencuat—dari Jawa Barat, Sulawesi Tengah, hingga provinsi lain—apa yang kita dengar? Bukan jeda refleksi, bukan seruan untuk berhenti sejenak demi evaluasi, melainkan kalimat kepala batu: program harus jalan terus. Seolah-olah ribuan tubuh anak yang tergeletak di UGD hanyalah “biaya sampingan” dalam proyek mercusuar gizi nasional.
Bukankah ini absurd? Di dunia filsafat, absurditas lahir ketika janji dan kenyataan saling membentur tanpa jembatan. Camus menulis tentang manusia yang mencari makna di dunia yang bisu. Di Indonesia hari ini, absurditas itu hadir dalam bentuk keracunan makan bergizi: program yang katanya menyehatkan justru melahirkan penderitaan. Inilah Sisifus modern, bukan mendorong batu ke puncak bukit, melainkan mendorong ribuan anak ke ruang IGD demi menjaga agar program tak berhenti di tengah jalan.
Pemerintah tampak lebih takut pada citra gagal ketimbang kenyataan pahit di lapangan. Seolah-olah menghentikan program sementara adalah aib besar, padahal terus memaksakan diri dengan korban nyata jauh lebih memalukan. Filosofi apa yang sedang dipraktikkan di sini? Barangkali ini filsafat kekuasaan versi Nusantara: selama laporan bisa dipoles, rakyat bisa dibiarkan menanggung mual.
Kita harus berani menyebut ini dengan nama yang tepat: bukan sekadar “insiden”, bukan sekadar “kasus yang sedang ditangani”, melainkan tragedi yang lahir dari kebijakan tergesa-gesa. Tragedi yang tak seharusnya dibiarkan berulang.
Mungkin, suatu hari nanti, buku pelajaran sejarah akan menuliskan bab kecil tentang sebuah era ketika bangsa ini berhasil melahirkan istilah paling ironis sepanjang masa: “Keracunan Makan Bergizi.” Sebuah kalimat yang mestinya jadi lelucon pahit, tapi hari ini adalah kenyataan getir.
Dan kita, rakyat yang masih punya akal sehat, wajib terus mengingatkan: gizi sejati tidak pernah lahir dari politik pencitraan, tapi dari keberanian mengakui kesalahan, menata ulang, dan menaruh keselamatan manusia di atas harga diri penguasa.
Comments
Post a Comment