Pemerintah Indonesia lagi punya ide baru: anak di bawah 16 tahun mau dibatasi aksesnya ke media sosial. Nggak setengah-setengah, platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, sampai Roblox nantinya diwajibkan menerapkan verifikasi usia. Kalau akun pengguna terdeteksi milik anak di bawah 16 tahun, aksesnya bisa dibatasi. Bahkan ada rencana menonaktifkan akun-akun tersebut mulai 28 Maret 2026.
Alasannya? Perlindungan anak.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan ancaman di ruang digital makin nyata.
“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata.”
Kalimat ini sulit dibantah. Internet hari ini memang bukan playground yang polos lagi. Ada cyberbullying, konten ekstrem, predator online, sampai algoritma yang bikin anak scroll tanpa henti. So yes, niatnya kedengarannya sangat baik.
Namun, masalahnya adalah, kebijakan digital biasanya cuma keren di niat, dan selalu gagal di implementasi. Rencana pembatasan ini akan diatur lewat Peraturan Menteri Komdigi sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS), aturan tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Jika berjalan, Indonesia bahkan akan menjadi salah satu negara non-Barat pertama yang mewajibkan platform digital melakukan verifikasi usia pengguna.
Di atas kertas, ini terdengar progresif. Negara hadir, anak dilindungi, platform dipaksa bertanggung jawab. Semua terlihat rapi. Sampai kamu mulai bertanya satu hal sederhana, "bagaimana cara internet tahu umur seseorang?"
Karena pada akhirnya, verifikasi usia selalu berujung pada beberapa opsi yang sama. Upload identitas, face recognition, verifikasi nomor telepon, atau sistem identifikasi digital lainnya. Dan di sinilah percakapan mulai menjadi sedikit… uncomfortable.
Indonesia masih punya sejarah panjang soal kebocoran data. Dari data pelanggan, data lembaga pemerintah, sampai data kesehatan, semua pernah bocor di internet. Jadi ketika negara mengatakan platform harus mengumpulkan lebih banyak data untuk memastikan umur pengguna, pertanyaan berikutnya otomatis muncul, "siapa yang menyimpan data itu?"
Platform?
Pemerintah?
Vendor teknologi pihak ketiga?
Karena kalau yang dikumpulkan adalah data anak, sensitivitasnya otomatis naik satu level.
Masalah kedua bahkan lebih klasik. Internet punya satu hukum tidak tertulis, “kalau ada batas umur, selalu ada cara buat ngakalin.”
Anak-anak di seluruh dunia sudah lama tahu trik ini. Ubah tanggal lahir, selesai. Kalau verifikasi diperketat? Internet selalu punya jalan belakang.
VPN.
Akun orang tua.
Akun teman yang lebih tua.
Bahkan, kita juga bisa beli akun yang already verified.
Artinya pembatasan usia kadang berakhir dengan situasi yang agak ironis, aturan ini paling rajin dipatuhi oleh pengguna yang memang sudah patuh dari awal.
Tapi cerita ini tidak berhenti di Indonesia. Negara lain juga mulai khawatir dengan efek media sosial terhadap anak. Australia dan Denmark sedang membahas pembatasan akses platform digital bagi anak. Bahkan Presiden Emmanuel Macron dari France sempat menyampaikan apresiasi terhadap langkah Indonesia.
Artinya kegelisahan ini memang global. Seluruh dunia sedang mencoba menjawab pertanyaan yang sama, “how do you actually protect kids dari algoritma media sosial?”
Sampai sekarang, belum ada negara yang menemukan jawaban yang benar-benar works perfectly.
Di sisi lain, sebagian pengamat juga mengingatkan bahwa perlindungan anak di internet tidak bisa hanya bergantung pada pembatasan akses.
Organisasi advokasi digital seperti Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet, misalnya, sering menekankan bahwa keamanan anak di ruang digital juga bergantung pada hal-hal yang lebih fundamental, seperti pengawasan orang tua, literasi digital, dan tanggung jawab platform dalam memoderasi konten. Karena pada akhirnya, anak tidak akan hidup di luar internet selamanya.
Pertanyaan yang lebih penting mungkin bukan sekadar “bagaimana membatasi anak dari internet.” Namun, “internet seperti apa yang actually aman untuk mereka?”
Apakah platform yang punya moderasi konten kuat? Apakah ruang digital yang melindungi data anak? Atau ekosistem digital yang memang didesain untuk interaksi yang lebih sehat?
Jawaban untuk pertanyaan itu… jauh lebih kompleks daripada sekadar mengisi form verifikasi umur.
Jadi apakah pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun ini ide buruk? Belum tentu.
Ini mungkin percakapan yang memang harus dimulai. Internet hari ini jauh lebih agresif daripada sepuluh tahun lalu, dan anak-anak sering menjadi target yang paling rentan. Namun, kalau kebijakan ini ingin benar-benar bekerja, satu hal tidak boleh dilupakan, infrastruktur dan kesiapan sistem.
Tanpa itu, regulasi digital sering berubah menjadi sesuatu yang sangat Indonesia, terlihat tegas di atas kertas, tapi di dunia nyata semua orang tahu cara melewatinya.
Dan kalau itu yang terjadi, anak-anak tidak benar-benar terlindungi. Kita hanya berhasil menambahkan satu fitur baru ke internet, "form verifikasi umur yang semua orang isi dengan tanggal lahir palsu."
Comments
Post a Comment