Skip to main content

Lapangan Kerja yang Dijanjikan, Pemutusan yang Diterima: Rezim Omong Kosong dan Negara PHK


Tiap kali musim kampanye tiba, udara dipenuhi aroma janji manis. Salah satu yang paling harum: “Kami akan membuka jutaan lapangan kerja.” Ya, lapangan kerja. Seolah-olah pemerintah punya kunci ajaib ke dunia paralel tempat semua orang sibuk bekerja, tertawa riang, dan tak ada satu pun yang kena PHK—kecuali mungkin yang ketahuan korupsi. Tapi sayangnya, di dunia nyata, yang dibuka bukan lapangan kerja. Yang dibuka malah pintu keluar dari pabrik, kantor, dan proyek.

I. Janji: Lapangan Kerja Made in PowerPoint

Pemerintah begitu percaya diri: investasi akan datang berbondong-bondong seperti jamaah haji ke tanah suci. Sementara rakyat disuruh bersabar karena pekerjaan akan terbuka seperti jalan tol di hari peresmian. UU Cipta Kerja pun dihadirkan seperti dewa penolong, disusun buru-buru dalam malam gelap saat rakyat tertidur, lalu disahkan dengan semangat gotong-royong lintas partai yang tiba-tiba sangat kompak—mungkin hanya bisa disaingi kekompakan mafia parkir.

Tapi semua itu ternyata lebih cocok jadi slide presentasi daripada kenyataan hidup. Lapangan kerja yang dijanjikan ternyata kerja-kerja serabutan dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan tanpa masa depan. Cocok untuk pekerja yang sudah menyerah pada harapan.

II. Realita: Republik Pemutusan Hubungan Kerja

Sementara janji kerja terus didengungkan dari podium dan baliho, di lapangan, kenyataannya justru seperti parade pemakaman massal bagi para pekerja. PHK terjadi bergelombang: dari industri tekstil yang konon sudah bernapas sejak zaman kolonial, sampai startup yang katanya unicorn tapi ternyata berubah jadi kuda lumping—hilang modal, buang orang.

Lucunya, setiap kali ada PHK massal, negara mendadak hilang dari layar. Seperti sinyal ponsel di daerah terpencil, dia hanya muncul kalau ada pencitraan. Tapi begitu rakyat butuh perlindungan, negara berubah jadi makhluk gaib: tidak terlihat, tidak terdengar, dan tentu saja—tidak bertanggung jawab.

III. Retorika Negara: Dari Buzzer ke Basi

Pejabat pun mulai menghibur diri. “Tenang, angka pengangguran menurun!” katanya. Tapi tak dijelaskan bahwa penurunannya karena banyak yang akhirnya jadi ojek online, dropshipper, atau buzzer politik. Semua dihitung sebagai “pekerja”—padahal kenyataannya, lebih mirip pejuang bertahan hidup.

Ironi terbesar adalah ketika para petinggi menyalahkan rakyat sendiri: “Kurangnya skill.” Padahal yang kekurangan skill justru banyak duduk di pemerintahan. Mereka tak tahu bagaimana sulitnya cari kerja, tapi sangat tahu bagaimana menyusun narasi indah untuk menyembunyikan bencana ekonomi.

Kita hidup di negara di mana yang diberhentikan bukan hanya buruh, tapi juga logika. Di mana narasi lebih penting daripada nasi.

IV. Pembangunan untuk Siapa?

Pembangunan terus digenjot, katanya demi kemajuan bangsa. Tapi kita tahu, yang paling menikmati jalan tol bukan buruh, tapi mobil dinas. Yang mendapat insentif bukan pedagang kaki lima, tapi investor besar yang bahkan tak bisa menyebut nama kota tempat mereka berinvestasi.

Rakyat disuruh bersabar, bekerja keras, dan jangan iri pada yang kaya. Tapi tak ada yang menjelaskan mengapa orang kaya makin kaya justru saat rakyat semakin dipaksa hidup dari utang dan cicilan. Negara ini bukan hanya gagal membuka lapangan kerja—ia sedang menutup harapan.

V. Kesimpulan: Rezim yang Kerjanya Memecat

Jika rezim ini terus-menerus gagal memenuhi satu janji paling dasar—yakni hak rakyat untuk bekerja dengan layak—maka pantas jika rakyat bertanya: untuk apa kekuasaan itu kalian genggam? Untuk memecat lebih banyak orang?

Barangkali rezim ini memang ahli membuka sesuatu—tapi yang mereka buka bukan lapangan kerja, melainkan peluang bagi korporasi memeras buruh. Mereka jago membuka akses—tapi akses bagi pengusaha menurunkan gaji. Mereka sukses membuka peluang—peluang PHK massal yang dibungkus dengan kata “restrukturisasi.”

Dan dalam semua ini, yang benar-benar bekerja keras hanyalah para buzzer. Membela kebijakan tanpa logika, menyerang rakyat dengan narasi murahan, dan menjaga citra pemerintah seolah semuanya baik-baik saja.

Kalau begini caranya, mungkin lebih jujur kalau pemerintah mencetak kartu kerja dengan tulisan: “Selamat datang di Republik Pemutusan Hubungan Kerja. Silakan antri di bawah bayang-bayang janji.”

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Velocity: Dari Konsep Ilmiah Menjadi Joget Viral, Kemunduran atau Evolusi?

  Di era digital, istilah “velocity” mengalami perubahan yang cukup mencolok. Dulu, kata ini erat kaitannya dengan ilmu Fisika, di mana velocity merujuk pada besaran vektor yang menggambarkan kecepatan sekaligus arah gerak suatu objek. Namun kini, jika Anda menyebut kata “velocity” di depan anak-anak muda, besar kemungkinan mereka akan mengaitkannya dengan sebuah joget viral di media sosial, bukan dengan hukum Newton atau persamaan gerak. Lalu, bagaimana bisa konsep ilmiah yang serius berubah menjadi tarian yang penuh efek slow motion dan beat catchy? Apakah ini kemunduran intelektual, atau justru bentuk evolusi bahasa dan budaya pop? Dari Kelas Fisika ke TikTok: Perjalanan Istilah Velocity Velocity dalam ilmu Fisika adalah konsep fundamental yang menjelaskan gerak suatu benda. Ia memiliki arah, bukan hanya sekadar besarannya seperti speed. Tanpa memahami velocity, kita tidak bisa menjelaskan fenomena seperti bagaimana pesawat terbang, bagaimana mobil bisa melaju dengan stabil, ata...
Post a Comment
Read more

Pedang yang Tak Pernah Mereka Pegang, Tapi Darahnya Menggenang

Mereka bilang Islam menyebar dengan pedang. Itu sudah lagu lama. Kaset usang yang terus diputar ulang, bahkan saat listrik mati akal sehat. Dari ruang kelas hingga siaran televisi, dari artikel ilmiah yang pura-pura netral hingga obrolan kafe yang penuh superioritas samar—semua ikut bernyanyi dalam paduan suara yang berlagak objektif, tapi sebenarnya penuh kebencian dan ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun. Konon, agama ini ekspansionis. Konon, para penganutnya doyan perang. Tapi mari kita berhenti sejenak. Tarik napas. Lihat sekeliling. Lihat reruntuhan di Irak yang bahkan belum sempat dibangun kembali. Lihat anak-anak di Gaza yang hafal suara drone lebih daripada suara tawa. Lihat reruntuhan peradaban yang ditinggal pergi oleh para pembawa “perdamaian.” Lalu tanya satu hal sederhana: siapa sebenarnya yang haus darah? Barat menyukai wajahnya sendiri di cermin. Tapi bukan cermin jujur—melainkan cermin sihir seperti di kisah ratu jahat. Di dalamnya, wajah pembantai bisa te...
Post a Comment
Read more

Hari Buruh dan Parade Kepedulian Palsu

Selamat Hari Buruh, kata mereka. Tanggal 1 Mei, tiba-tiba semua mendadak pro-buruh. Elite politik, pejabat negara, pemilik modal, bahkan para pesohor digital yang biasanya lebih sibuk endorse skincare, kini berlomba-lomba mengucapkan “Selamat Hari Buruh” seolah-olah itu mantera pembebasan kelas pekerja. Ada yang menggelar rapat membahas nasib buruh di ruangan rapat ber-AC polar, mengenakan jas seharga lima kali upah minimum, sepatu enam kali UMP, dan jam tangan yang kalau dijual, bisa buat menggaji satu keluarga buruh selama sepuluh tahun penuh. Mereka berdiskusi penuh keprihatinan tentang upah layak sambil menyeruput kopi yang harganya setara kebutuhan dapur satu rumah kontrakan selama seminggu. Ironis? Belum cukup. Yang satu lagi tak mau kalah: update status. “Buruh adalah tulang punggung bangsa!” katanya. Diketik dari dalam mobil seharga 1.000 bulan gaji pembantunya. Sambil duduk nyaman di jok kulit sambil ditemani aroma mobil baru dan asisten pribadi di kursi sebelah. Buruh, d...
Post a Comment
Read more