Skip to main content

Dari Buku ke Kurikulum: Jalan Sunyi Sebuah Otoritas

Ada kegelisahan yang tidak dijawab tuntas sejak peluncuran itu: buku ini sebenarnya mau jadi apa?

Ia disebut bukan sejarah tunggal, tapi diterbitkan negara. Ia disebut terbuka dikritik, tapi dicetak massal. Ia bukan kurikulum, tapi sangat mungkin menjadi rujukan. Ia bukan kitab suci, tapi berpotensi duduk di rak yang sama dengan buku pelajaran.

Di Indonesia, jarak antara “bukan buku ajar” dan “akhirnya masuk kelas” sering kali sangat pendek. Terutama jika buku itu datang dengan stempel negara.

Dan di sinilah sejarah bekerja bukan sebagai disiplin ilmu, melainkan sebagai infrastruktur kekuasaan yang halus. Buku tidak perlu memerintah. Ia cukup direkomendasikan. Guru tidak perlu dipaksa. Ia cukup diarahkan. Pelajar tidak perlu diyakinkan. Mereka cukup diuji.

Perlahan, narasi tertentu menjadi normal. Yang lain menjadi tambahan. Sisanya menguap sebagai catatan kaki yang tak pernah sempat dibaca.

Ini Bukan Pertama Kali Negara Menulis Sejarah

Sejujurnya, ini juga bukan hal baru. Indonesia sudah beberapa kali punya proyek sejarah nasional. Dari yang terang-terangan ideologis, sampai yang mengklaim ilmiah. Bedanya hanya satu: sekarang negara lebih pandai berbahasa.

Dulu sejarah ditulis untuk membenarkan kekuasaan. Sekarang sejarah ditulis untuk mengelola persepsi. Dulu musuh disebut musuh. Sekarang ia disebut kompleks. Dulu korban dihapus. Sekarang ia disebut masih diperdebatkan.

Bahasa berubah, logika dasarnya tidak.

Dan sampai hari ini, Indonesia masih belum punya satu buku sejarah yang benar-benar komprehensif, bukan karena kurang sejarawan, tapi karena terlalu banyak kepentingan yang ingin tetap terlihat bersih. Sejarah tentang kekerasan negara, tentang penghilangan paksa, tentang konflik agraria, tentang peran korporasi, tentang darah yang tidak pernah masuk headline, semuanya selalu hadir dengan volume yang dikecilkan.

Bukan dihilangkan. Dikecilkan. Karena mengecilkan lebih aman daripada menghapus.

Partisipasi Publik yang Datang Terlambat

Negara berkata publik masih bisa berpartisipasi. Kritik dibuka. Masukan diterima. Diskusi dipersilakan. Tapi semua itu datang setelah buku diluncurkan.

Partisipasi yang datang setelah keputusan utama dibuat bukan partisipasi, melainkan koreksi kosmetik. Ia memberi rasa dilibatkan, tanpa benar-benar memberi kuasa untuk menentukan arah.

Sejarah keburu dicetak. Narasi keburu dilegalkan. Publik datang sebagai penonton yang dipersilakan berkomentar setelah tirai dibuka.

Dan kita tahu bagaimana akhirnya: kritik dianggap dinamika. Buku tetap buku. Negara tetap negara.

Sejarah yang Selalu Paling Banyak Hilang

Setiap kali negara menulis sejarah, ada satu pola yang konsisten: yang paling sering hilang bukan peristiwa besar, melainkan manusia kecil. Mereka yang tidak punya arsip. Tidak punya memoar. Tidak punya koneksi ke kampus atau kementerian.

Petani yang lahannya dirampas. Buruh yang mogoknya disebut kerusuhan. Perempuan yang tubuhnya jadi medan perang. Daerah yang selalu disebut pinggiran. Semua itu ada, tapi tidak pernah cukup penting untuk jadi pusat cerita.

Negara tidak perlu menyangkal keberadaan mereka. Cukup menempatkan mereka di pinggir halaman.

Sejarah sebagai Arena, Bukan Kesepakatan

Sejarah nasional seharusnya tidak pernah disepakati secara final oleh negara. Ia seharusnya dipertahankan sebagai arena, tempat narasi saling berbenturan, saling mengganggu, saling mengoreksi.

Begitu sejarah dikunci atas nama stabilitas, ia berhenti menjadi alat belajar dan berubah menjadi alat penertiban.

Buku ini boleh ada. Namun, ia tidak boleh menjadi penutup. Ia harus diperlakukan sebagai satu versi yang terus digugat, bukan fondasi yang harus diamankan.

Karena dalam sejarah Indonesia, yang paling berbahaya bukan lupa. Yang paling berbahaya adalah ingat versi negara, lalu mengira itu sudah cukup.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Velocity: Dari Konsep Ilmiah Menjadi Joget Viral, Kemunduran atau Evolusi?

  Di era digital, istilah “velocity” mengalami perubahan yang cukup mencolok. Dulu, kata ini erat kaitannya dengan ilmu Fisika, di mana velocity merujuk pada besaran vektor yang menggambarkan kecepatan sekaligus arah gerak suatu objek. Namun kini, jika Anda menyebut kata “velocity” di depan anak-anak muda, besar kemungkinan mereka akan mengaitkannya dengan sebuah joget viral di media sosial, bukan dengan hukum Newton atau persamaan gerak. Lalu, bagaimana bisa konsep ilmiah yang serius berubah menjadi tarian yang penuh efek slow motion dan beat catchy? Apakah ini kemunduran intelektual, atau justru bentuk evolusi bahasa dan budaya pop? Dari Kelas Fisika ke TikTok: Perjalanan Istilah Velocity Velocity dalam ilmu Fisika adalah konsep fundamental yang menjelaskan gerak suatu benda. Ia memiliki arah, bukan hanya sekadar besarannya seperti speed. Tanpa memahami velocity, kita tidak bisa menjelaskan fenomena seperti bagaimana pesawat terbang, bagaimana mobil bisa melaju dengan stabil, ata...
Post a Comment
Read more

Pedang yang Tak Pernah Mereka Pegang, Tapi Darahnya Menggenang

Mereka bilang Islam menyebar dengan pedang. Itu sudah lagu lama. Kaset usang yang terus diputar ulang, bahkan saat listrik mati akal sehat. Dari ruang kelas hingga siaran televisi, dari artikel ilmiah yang pura-pura netral hingga obrolan kafe yang penuh superioritas samar—semua ikut bernyanyi dalam paduan suara yang berlagak objektif, tapi sebenarnya penuh kebencian dan ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun. Konon, agama ini ekspansionis. Konon, para penganutnya doyan perang. Tapi mari kita berhenti sejenak. Tarik napas. Lihat sekeliling. Lihat reruntuhan di Irak yang bahkan belum sempat dibangun kembali. Lihat anak-anak di Gaza yang hafal suara drone lebih daripada suara tawa. Lihat reruntuhan peradaban yang ditinggal pergi oleh para pembawa “perdamaian.” Lalu tanya satu hal sederhana: siapa sebenarnya yang haus darah? Barat menyukai wajahnya sendiri di cermin. Tapi bukan cermin jujur—melainkan cermin sihir seperti di kisah ratu jahat. Di dalamnya, wajah pembantai bisa te...
Post a Comment
Read more

Hari Buruh dan Parade Kepedulian Palsu

Selamat Hari Buruh, kata mereka. Tanggal 1 Mei, tiba-tiba semua mendadak pro-buruh. Elite politik, pejabat negara, pemilik modal, bahkan para pesohor digital yang biasanya lebih sibuk endorse skincare, kini berlomba-lomba mengucapkan “Selamat Hari Buruh” seolah-olah itu mantera pembebasan kelas pekerja. Ada yang menggelar rapat membahas nasib buruh di ruangan rapat ber-AC polar, mengenakan jas seharga lima kali upah minimum, sepatu enam kali UMP, dan jam tangan yang kalau dijual, bisa buat menggaji satu keluarga buruh selama sepuluh tahun penuh. Mereka berdiskusi penuh keprihatinan tentang upah layak sambil menyeruput kopi yang harganya setara kebutuhan dapur satu rumah kontrakan selama seminggu. Ironis? Belum cukup. Yang satu lagi tak mau kalah: update status. “Buruh adalah tulang punggung bangsa!” katanya. Diketik dari dalam mobil seharga 1.000 bulan gaji pembantunya. Sambil duduk nyaman di jok kulit sambil ditemani aroma mobil baru dan asisten pribadi di kursi sebelah. Buruh, d...
Post a Comment
Read more