Prabowo, Putin, dan Negeri yang Selalu Baik-Baik Saja

 

Ada sebuah adegan yang, entah mengapa, terasa seperti potongan film dokumenter. Presiden Prabowo Subianto berdiri di samping Vladimir Putin, lalu dengan tenang mengatakan bahwa Indonesia menanggulangi banjir Sumatra “dengan baik”. Kalimatnya ringan, seolah sedang melaporkan panen raya di desa, bukan bencana yang merendam tiga provinsi dan merenggut nyawa seribu orang.

Di layar televisi, semuanya tampak rapi. Senyum diplomatik, ruangan megah, kamera yang menangkap gestur ramah dua kepala negara. Tapi di luar layar, di tanah tempat air bah itu menyapu rumah, jembatan, dan harapan, kenyataan mengalir ke arah yang sama sekali berbeda. Dan seperti kisah lama bangsa ini, kenyataan itu tidak ikut dibawa dalam koper perjalanan kenegaraan.

Pada hari yang sama ketika kalimat itu meluncur di Moskow, Koalisi Masyarakat Sipil, sebanyak 113 organisasi, mengirimkan somasi kepada Presiden. Isinya sederhana: tetapkan banjir Sumatra sebagai bencana nasional. Terdengar seperti kalimat wajar, bukan tuntutan besar. Tapi kalau tuntutan sesederhana itu saja harus disampaikan lewat somasi, berarti ada sesuatu yang macet di pusat kekuasaan. Ada jarak antara negara yang bicara dan negara yang bekerja; jarak yang semakin lebar setiap hari air belum surut.

Kita mungkin terbiasa melihat politisi memainkan narasi. Tapi ada saat-saat ketika narasi itu terdengar terlalu ringan untuk beban yang sedang dipikul rakyatnya. Pasca-banjir, hari demi hari berlalu, dan listrik di Aceh baru menyala sekitar 60%. Sejumlah wilayah masih terisolir, bukan karena belum disapa, tetapi karena akses fisiknya benar-benar ambruk. Di tenda-tenda pengungsian, orang-orang menunggu bantuan yang bahkan belum tahu kapan sampai. Ini bukan kondisi “baik”, kecuali definisi kata itu memang sudah direvisi secara diam-diam oleh para penguasa.

Namun negara selalu punya kebutuhan aneh: terlihat kuat, bahkan ketika sedang goyah. Diplomasi adalah panggung yang tidak suka pada kerentanan. Dan karena itu, sering kali tragedi tidak disampaikan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana yang enak ditampilkan. Kita perlu kekuatan tertentu untuk mengakui bahwa keadaan sedang buruk. Tapi kita juga perlu keberanian yang lebih besar untuk berhenti berpura-pura.

Yang paling ironis adalah kenyataan bahwa beberapa negara dan lembaga internasional, UAE, Iran, Liga Muslim Dunia, PBB, Cina, Malaysia sudah menyatakan kesiapan membantu. Bukan karena mereka ingin tampil baik di depan kamera, tetapi karena mereka melihat penderitaan itu apa adanya. Sementara pemerintah pusat masih mengatakan bahwa bantuan internasional belum diperlukan, seperti seseorang yang menolak obat padahal demamnya sudah tinggi.

Di Aceh, kepala daerah bahkan mulai menerima bantuan luar negeri secara langsung. Ini menunjukkan satu hal sederhana: kadang bencana memaksa struktur negara menjadi lebih jujur daripada para pejabatnya. Air bah tidak menunggu instruksi pusat, dan rakyat tidak bisa hidup berdasarkan ego pemerintah. Ketika pusat bergerak lambat, daerah mengambil alih. Ketika negara sibuk menjaga wibawa, masyarakat sibuk menjaga nyawa. Dan apa yang lebih menyedihkan daripada negara yang merasa harus memilih antara keduanya?

Dalam tragedi seperti ini, kita melihat dua level kebenaran yang saling bertabrakan: kebenaran resmi dan kebenaran nyata. Yang resmi berkata “semua terkendali”. Yang nyata menunjuk pada desa-desa yang masih terputus, keluarga yang belum menemukan anggota keluarganya, listrik yang baru separuh pulih setelah dua minggu, serta angka kematian yang naik seiring ditemukannya jenazah-jenazah di longsoran lumpur.

Kebenaran resmi adalah cerita. Kebenaran nyata adalah luka.

Dan keduanya tidak saling kompatibel.

Ada yang bilang, seorang presiden harus menjaga citra negara di mata dunia. Tapi apa gunanya citra negara jika rakyatnya sendiri tidak merasa aman di tanahnya? Apa artinya berbicara tentang kedigdayaan, sementara warga masih menunggu bantuan sambil menggigil di tenda darurat? Kita sering lupa bahwa kerajaan yang paling stabil pun bisa runtuh bukan karena serangan luar, tapi karena ia tidak lagi mampu melihat dirinya sendiri dengan jujur.

Bencana Sumatra ini menunjukkan betapa rapuhnya struktur kita ketika diuji. Bukan karena kita kekurangan tangan, tetapi karena tangan-tangan itu tidak pernah bergerak serempak. Pemerintah daerah sudah mengibarkan bendera darurat. Masyarakat sipil sudah mendokumentasikan kerusakan, mengumpulkan logistik, dan mengirimkan peringatan. Para ahli sudah berulang kali mengatakan bahwa ini bencana besar yang butuh koordinasi nasional. Tetapi pemerintah pusat masih bergeming, seolah-olah menetapkan status “bencana nasional” adalah pengakuan kekalahan, bukan langkah penyelamatan.

Padahal, di titik tertentu, justru kemampuan untuk mengakui bahwa kita butuh bantuan adalah tanda kedewasaan negara. Negara yang kuat bukanlah negara yang menolak bantuan, tetapi negara yang tahu kapan ia tidak lagi bisa berjalan sendiri.

Namun, seperti biasa, kita lebih sibuk menjaga wajah daripada menyelamatkan tubuh.

Banjir Sumatra menunjukkan satu sisi yang paling filosofis dari tragedi: bencana alam tidak punya motif politik, tetapi penanganannya selalu politis. Alam tidak peduli siapa presidennya, siapa menterinya, siapa sekutunya. Air turun, tanah longsor, dan sungai meluap tanpa memikirkan kabinet. Tapi bagaimana negara meresponsnya selalu dipengaruhi ego, kalkulasi reputasi, dan kebutuhan mempertahankan narasi bahwa semuanya baik-baik saja.

Inilah absurditas kekuasaan. Di saat rakyat butuh negara yang hadir, negara justru sibuk tampil di panggung internasional. Di saat masyarakat sipil sudah turun ke lapangan, menambal kekosongan, negara justru menganggap semua masih dalam batas wajar. Seolah-olah bencana bukan soal luasnya kerusakan, tetapi soal seberapa besar keinginan pemerintah mengakuinya.

Tragedi ini memunculkan pertanyaan yang paling sederhana namun paling sulit dijawab: apa sebenarnya arti “baik” bagi pemerintah? Apakah “baik” berarti tidak ada kegaduhan politik? Apakah “baik” berarti tidak ada kritik keras dari publik? Apakah “baik” berarti semua terlihat terkendali dari jarak puluhan ribu kilometer?

Karena jika “baik” diukur dari kenyataan di lapangan, maka kenyataan itu sedang membantah presiden dengan cara yang paling jelas, melalui penderitaan yang belum selesai.

Rakyat tidak butuh negara sempurna. Rakyat butuh negara yang jujur. Bukan jujur dalam pidato, tetapi jujur dalam tindakan. Jujur bahwa kapasitas nasional tidak cukup. Jujur bahwa butuh bantuan. Jujur bahwa ada yang tidak beres dalam koordinasi. Jujur bahwa angka hampir seribu korban jiwa bukan angka yang bisa ditutup dengan baso-basi diplomatik.

Barangkali inilah inti persoalannya: negara kita terlalu sering hidup dalam dua dunia. Dunia pertama adalah dunia konferensi pers, bersih, rapi, penuh kata-kata manis. Dunia kedua adalah dunia lumpur, bau, kacau, penuh jeritan dan upaya bertahan hidup. Dan selama dua dunia ini tidak bertemu, negara akan terus merasa bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan ketika rakyatnya sedang tenggelam.

Jadi ketika Prabowo mengatakan kepada Putin bahwa Indonesia “menghadapinya dengan baik”, itu bukan sekadar kalimat diplomatik. Itu adalah gambaran paling jujur tentang bagaimana kekuasaan melihat bencana: sebagai sesuatu yang bisa disederhanakan menjadi ujaran singkat, selama narasi negara tetap utuh.

Sementara itu, di Sumatra, kenyataan terus berjalan tanpa skrip. Air surut meninggalkan lumpur. Lumpur meninggalkan trauma. Trauma meninggalkan pertanyaan: mengapa negara begitu lambat melihat apa yang sudah jelas di mata semua orang?

Pada akhirnya, kita hanya bisa kembali ke satu pertanyaan yang memaksa kita memilih sisi: apakah penanganan bencana Sumatra ini benar sudah baik?

Kalau ukuran “baik” adalah kemampuan negara menjaga ketenangannya di hadapan Putin, mungkin jawabannya iya. Tapi jika ukuran “baik” adalah kemampuan negara menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, bahkan satu pun nyawa tambahan, maka jawabannya tidak hanya “belum”, melainkan “jauh dari baik”.

Negara boleh terus mengulangi bahwa semuanya terkendali. Tapi bencana tidak tunduk pada retorika. Dan rakyat tidak hidup dalam konferensi pers. Mereka hidup dalam kenyataan. Dan kenyataan itu, setidaknya sejauh ini, sedang berteriak bahwa negara belum hadir sebagaimana seharusnya.