Prabowo Tidak Punya Sawit, Tapi Lingkaran Kekuasaan Jarang Kosong

Hashim Djojohadikusumo bicara dengan nada pasti: Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit. Di manapun di Indonesia, tidak punya.
Kalimat itu terdengar bersih. Terlalu bersih, bahkan. Seolah masalah kepemilikan lahan dan konflik kepentingan bisa diselesaikan dengan satu baris kalimat administratif: tidak tercatat atas nama presiden.

Dan memang, jika kita berpegang pada dokumen formal, klaim itu benar. Prabowo Subianto saat ini tidak tercatat sebagai pemilik lahan sawit. Ia pernah terlibat dalam bisnis sawit melalui PT Tidar Kerinci Agung di Sumatra Barat, perusahaan warisan ayahnya, tapi perusahaan itu disebut sudah tidak lagi berada dalam kepemilikan keluarga. Secara hukum, narasinya selesai.

Namun, persoalan kekuasaan tidak pernah sesederhana akta dan sertifikat.

Karena dalam politik, yang menentukan arah kebijakan bukan hanya apa yang dimiliki, melainkan siapa yang berada di sekeliling. Kekuasaan tidak selalu bekerja lewat tangan yang memegang, tapi lewat tangan-tangan yang dekat. Dan di titik inilah cerita menjadi jauh lebih menarik dan jauh lebih problematik.

Hashim sendiri, adik kandung Prabowo, adalah pengusaha besar di sektor sumber daya alam. Lewat Arsari Group, ia terlibat dalam bisnis sawit dan sektor ekstraktif lain. Forbes mencatat namanya bukan sebagai figur pinggiran, tapi sebagai pemain serius. Ini bukan gosip, bukan fitnah, bukan bisik-bisik oposisi. Ini data terbuka.

Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Prabowo punya sawit, melainkan: apakah seorang presiden bisa sepenuhnya steril dari kepentingan ekonomi orang-orang terdekatnya?

Di sinilah banyak orang keliru memahami konflik kepentingan. Konflik kepentingan bukan selalu soal transfer saham atau kepemilikan langsung. Ia bekerja lebih halus, lebih rapi, lebih sopan. Ia hadir dalam bentuk keberpihakan yang tidak pernah diucapkan, dalam kebijakan yang terasa “rasional” tapi selalu jatuh ke arah yang sama.

Seorang presiden mungkin tidak menandatangani kontrak bisnis saudaranya. Tapi ia menandatangani regulasi. Ia menentukan prioritas. Ia memutuskan mana yang dipermudah, mana yang diperlambat, mana yang disebut “strategis nasional”, dan mana yang dianggap “menghambat pembangunan”.

Dan dalam negara yang sumber dayanya diperas habis-habisan, keputusan seperti itu bukan hal kecil.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melalui Melky Nahar berkali-kali mengingatkan bahwa persoalan lingkungan di Indonesia bukan sekadar soal individu, tapi soal ekosistem kekuasaan. Ekosistem di mana bisnis ekstraktif, tambang, sawit, energi, berkelindan dengan politik, keluarga, dan lingkaran elite. Dalam ekosistem seperti ini, tidak penting siapa yang namanya tertulis di sertifikat. Yang penting adalah siapa yang punya akses.

Ironisnya, ketika kritik semacam ini muncul, respons yang datang bukan klarifikasi kebijakan, melainkan tuduhan politik. Hashim menduga ada gerakan masif yang bertujuan menjelekkan pemerintahan Prabowo. Ia menyebut mafia minyak dan sawit, kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, sebagai dalang di balik kritik-kritik tersebut.

Narasi ini menarik, karena secara tidak langsung mengakui satu hal: industri sawit dan minyak memang sarat mafia dan kepentingan gelap. Namun, alih-alih menjelaskan bagaimana pemerintah akan memutus mata rantai itu, kritik justru dipantulkan balik sebagai fitnah terorganisir.

Di titik ini, kritik lingkungan diperlakukan seperti hoaks politik. Aktivisme disamakan dengan sabotase. Pertanyaan publik dianggap sebagai serangan. Negara menjadi defensif, bukan reflektif.

Padahal, jika pemerintahan ini benar-benar yakin tidak ada konflik kepentingan, seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan kebijakan yang transparan dan tegas: perlindungan hutan, audit lingkungan, penegakan hukum terhadap korporasi nakal, termasuk jika mereka dekat dengan kekuasaan. Bukan dengan membangun narasi bahwa setiap kritik pasti dibiayai oleh “pihak tertentu”.

Di sinilah satirnya terasa pahit:
Presiden tidak punya sawit, tapi kebijakan tetap ramah pada sawit.
Presiden tidak punya tambang, tapi lubang tetap menganga.
Presiden tidak punya konflik kepentingan, tapi kepentingan selalu menemukan jalan.

Maka pertanyaan terakhir sebenarnya bukan soal benar atau tidaknya “gerakan masif” untuk menjelekkan pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya lebih mendasar: mengapa pemerintahan yang merasa bersih begitu alergi terhadap pertanyaan?

Karena kekuasaan yang yakin pada dirinya tidak butuh membungkam kritik. Ia justru mengundangnya, lalu membuktikan lewat kebijakan. Sebaliknya, kekuasaan yang sibuk menuding lawan biasanya sedang berusaha menghindari cermin.

Dan di republik ini, sejarah sudah terlalu sering menunjukkan:
yang paling keras berteriak “fitnah” justru sering lupa menjawab substansi.