Skip to main content

Sekolah Libur, Makan Tetap Jalan: Negara yang Tak Pernah Ikut Libur

 

Sekolah sedang libur. Papan tulis kosong, seragam dilipat, dan anak-anak, setidaknya dalam imajinasi negara, sedang menikmati masa jeda. Tapi di satu titik, negara berkata: tidak. Ada satu hal yang tidak boleh ikut libur. Makan Bergizi Gratis tetap harus jalan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program MBG tetap didistribusikan enam hari dalam seminggu selama libur semester. Alasannya terdengar mulia dan nyaris tak terbantahkan: masa libur dianggap rawan. Pola makan keluarga tidak terpantau. Risiko kekurangan gizi bisa meningkat. Negara, kata mereka, hadir untuk menutup celah itu.

“Kami ingin memastikan bahwa masa liburan bukan periode berisiko bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu, tapi tetap menjadi fase yang aman karena dukungan gizi tetap berjalan,” ujar Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN.

Kalimat itu indah. Terlalu indah untuk kebijakan yang menghabiskan triliunan rupiah. Karena di balik narasi perlindungan gizi, ada pertanyaan yang tidak pernah dijawab secara tuntas: apakah libur sekolah benar-benar identik dengan krisis makan? Atau justru libur ini menjadi alasan paling nyaman untuk memastikan anggaran tetap mengalir tanpa jeda?

Di sinilah masalahnya bermula. Dalam praktik kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup. Yang diuji bukan niat, melainkan desain, dampak, dan siapa yang diuntungkan ketika kebijakan dijalankan tanpa rem.

Sejumlah pakar menilai pembagian MBG di masa libur justru berpotensi menimbulkan persoalan serius. Distorsi distribusi, pengawasan yang longgar, hingga kebocoran anggaran dalam skala besar. Ketika sekolah libur, siapa yang memastikan makanan itu benar-benar sampai pada sasaran? Siapa yang mengawasi rantai distribusi ketika ruang kelas kosong dan guru tidak hadir?

CELIOS menghitung, sekitar Rp7,9 triliun anggaran negara digunakan untuk melanjutkan program MBG selama libur sekolah. Angka ini bukan sekadar besar, ia mencurigakan. Karena dalam negara yang selalu mengeluh soal keterbatasan anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, tiba-tiba kita sangat dermawan ketika bicara soal satu program.

Maka pertanyaannya bergeser, pelan tapi tajam: siapa yang sebenarnya sedang dijaga gizinya? Anak-anak, atau sistem?

Nailul Huda dari CELIOS menyebut, jika dikalkulasikan, potensi keuntungan dari skema ini bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Uang yang tidak jatuh dari langit. Uang publik. Uang yang seharusnya transparan dari hulu ke hilir.

“Publik berhak mengetahui siapa yang menikmati keuntungan tersebut,” katanya.

Kalimat itu seharusnya tidak kontroversial. Tapi di negeri ini, pertanyaan soal siapa yang diuntungkan sering dianggap lebih berbahaya daripada kebocoran anggaran itu sendiri.

Kecurigaan publik makin berlapis ketika temuan ICW dibuka ke ruang terang. Ada 28 yayasan MBG yang terafiliasi dengan partai politik. Ada 452 SPPG dikelola TNI, dan 672 SPPG dikelola Polri. Daftar afiliasinya panjang dan merata: Gerindra, PKS, PAN, PDIP, NasDem, PSI, hingga partai-partai yang nyaris tak pernah terdengar suaranya kecuali saat pemilu.

Ini bukan soal partai A atau B. Ini soal pola. Pola di mana program sosial raksasa berkelindan dengan struktur politik dan aparat. Pola lama yang selalu berulang: bantuan publik berubah menjadi ekosistem distribusi kekuasaan.

Dalam situasi seperti ini, keputusan untuk tetap menjalankan MBG saat sekolah libur tidak lagi terlihat netral. Ia tampak seperti upaya memastikan mesin tidak pernah mati. Karena mesin yang sudah terlanjur besar akan selalu butuh bahan bakar. Dan bahan bakar itu bernama APBN.

Ironinya, para pakar justru menekankan pentingnya evaluasi sebelum program ini dilanjutkan ke 2026. Hingga Desember tahun ini saja, penyerapan anggaran baru mencapai 74,6 persen. Artinya, masih ada masalah di pelaksanaan. Masih ada lubang di sistem. Tapi alih-alih memperlambat dan membenahi, negara justru bersiap menambah gas.

Tahun depan, anggaran MBG direncanakan melonjak menjadi Rp335 triliun.

Angka itu begitu besar sampai kehilangan makna. Ia tidak lagi terasa sebagai uang, melainkan simbol. Simbol ambisi. Simbol keberanian fiskal. Atau mungkin simbol keyakinan bahwa selama narasi anak dan gizi dikibarkan, pertanyaan apa pun bisa diredam.

Dan di titik inilah satirnya terasa getir:
Sekolah boleh libur,
kelas boleh kosong,
tapi aliran uang negara tidak boleh berhenti.

Karena dalam republik ini, yang paling rajin bukanlah murid—
melainkan anggaran.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pedang yang Tak Pernah Mereka Pegang, Tapi Darahnya Menggenang

Mereka bilang Islam menyebar dengan pedang. Itu sudah lagu lama. Kaset usang yang terus diputar ulang, bahkan saat listrik mati akal sehat. Dari ruang kelas hingga siaran televisi, dari artikel ilmiah yang pura-pura netral hingga obrolan kafe yang penuh superioritas samar—semua ikut bernyanyi dalam paduan suara yang berlagak objektif, tapi sebenarnya penuh kebencian dan ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun. Konon, agama ini ekspansionis. Konon, para penganutnya doyan perang. Tapi mari kita berhenti sejenak. Tarik napas. Lihat sekeliling. Lihat reruntuhan di Irak yang bahkan belum sempat dibangun kembali. Lihat anak-anak di Gaza yang hafal suara drone lebih daripada suara tawa. Lihat reruntuhan peradaban yang ditinggal pergi oleh para pembawa “perdamaian.” Lalu tanya satu hal sederhana: siapa sebenarnya yang haus darah? Barat menyukai wajahnya sendiri di cermin. Tapi bukan cermin jujur—melainkan cermin sihir seperti di kisah ratu jahat. Di dalamnya, wajah pembantai bisa te...
Post a Comment
Read more

Velocity: Dari Konsep Ilmiah Menjadi Joget Viral, Kemunduran atau Evolusi?

  Di era digital, istilah “velocity” mengalami perubahan yang cukup mencolok. Dulu, kata ini erat kaitannya dengan ilmu Fisika, di mana velocity merujuk pada besaran vektor yang menggambarkan kecepatan sekaligus arah gerak suatu objek. Namun kini, jika Anda menyebut kata “velocity” di depan anak-anak muda, besar kemungkinan mereka akan mengaitkannya dengan sebuah joget viral di media sosial, bukan dengan hukum Newton atau persamaan gerak. Lalu, bagaimana bisa konsep ilmiah yang serius berubah menjadi tarian yang penuh efek slow motion dan beat catchy? Apakah ini kemunduran intelektual, atau justru bentuk evolusi bahasa dan budaya pop? Dari Kelas Fisika ke TikTok: Perjalanan Istilah Velocity Velocity dalam ilmu Fisika adalah konsep fundamental yang menjelaskan gerak suatu benda. Ia memiliki arah, bukan hanya sekadar besarannya seperti speed. Tanpa memahami velocity, kita tidak bisa menjelaskan fenomena seperti bagaimana pesawat terbang, bagaimana mobil bisa melaju dengan stabil, ata...
Post a Comment
Read more

April Mop: Satu Hari di Dunia, Seumur Hidup di Indonesia

April Mop, atau April Fools' Day , adalah hari di mana orang-orang di seluruh dunia berlomba-lomba menjahili satu sama lain dengan lelucon dan tipu daya. Biasanya, korban hanya bisa tertawa pahit dan mengakui bahwa dirinya kena prank. Tradisi ini dirayakan setiap tanggal 1 April, dengan berbagai cara unik di berbagai negara. Tapi, tunggu dulu! Jika di belahan dunia lain April Mop hanya terjadi satu hari dalam setahun, di Indonesia kita sudah terbiasa dengan April Mop sepanjang tahun ! Tak perlu menunggu bulan April, setiap hari ada saja kejutan yang bikin rakyat merasa sedang dipermainkan. Asal-Usul April Mop: Dari Kalender Hingga Ikan Tempel Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana April Mop bermula. Namun, ada beberapa teori menarik yang sering dibahas. Salah satunya berasal dari Prancis pada tahun 1582, ketika negara itu mengadopsi kalender Gregorian. Sebelumnya, tahun baru dirayakan pada akhir Maret hingga 1 April. Sayangnya, banyak orang yang tidak mengetahui perubahan ini dan ...
Post a Comment
Read more