Sekali lagi, dalam situasi bencana, pemerintah memperlihatkan satu refleks lama yang tak pernah benar-benar pergi: citra harus diselamatkan, apa pun kondisinya. Bahkan ketika yang sedang diselamatkan seharusnya rakyat, bukan reputasi.
Pernyataan Teddy bukan sekadar klarifikasi. Ia adalah respon defensif. Dan dalam konteks bencana, sikap defensif negara selalu menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di lapangan.
Ketika korban sudah menembus angka ribuan, sebagian wilayah belum terjangkau bantuan, distribusi tidak merata, dan warga berada dalam kondisi panik, kehilangan, serta marah. Itu adalah reaksi manusiawi. Yang justru bermasalah adalah ketika negara memilih tersinggung.
Kalimat “kami bekerja” sering dipakai seolah ia kalimat sakti. Padahal dalam bencana, bekerja bukan indikator keberhasilan. Yang relevan hanya satu: apakah semua orang sudah tertolong atau belum. Dan jawabannya jelas: belum.
“Kami bekerja” tidak sama dengan “semua orang tertolong”.
Dalam konteks bencana, satu wilayah saja yang belum tertangani sudah cukup untuk mengatakan bahwa respons belum memadai. Statistik, rilis resmi, dan klaim kerja tidak pernah bisa menggantikan fakta sederhana itu.
Masalahnya, negara kerap bersembunyi di balik bahasa. Kata-kata seperti “kami juga bekerja”, “kami terus berupaya”, atau “jangan menggiring opini” dipakai bukan untuk menjelaskan kondisi, tapi untuk menutup ruang kritik. Seolah-olah kritik adalah gangguan, bukan sinyal.
Padahal mereka yang mengkritik bukan musuh. Justru merekalah early warning system paling jujur. Alarm pertama sebelum laporan resmi selesai diketik. Ketika warga mengunggah bantuan yang belum sampai, tempat pengungsian yang tidak layak, atau korban yang bicara langsung di media sosial, itu bukan propaganda. Itu laporan lapangan. Data mentah. Informasi real-time, terutama dari wilayah yang belum tersentuh birokrasi.
Melabelinya sebagai “penggiringan opini” justru menunjukkan jarak negara dengan realitas. Negara lebih sibuk mengatur persepsi daripada membaca situasi.
Di titik inilah pernyataan Teddy masuk ke wilayah gaslighting. Bukan dalam bentuk kasar, tapi halus dan rapi. Pengalaman warga dikecilkan. Kemarahan publik dianggap tidak bijak. Lalu fokus persoalan digeser: dari kegagalan distribusi bantuan menjadi soal cara rakyat berbicara.
Logikanya dibalik.
Bukan “masih ada yang belum tertolong”,
melainkan “cara kalian menyampaikan kritik keliru”.
Seolah-olah problem utamanya bukan orang yang kelaparan, kehilangan rumah, dan belum mendapat bantuan, tapi nada suara mereka saat mengeluh.
Ini mirip mengatakan: masalahnya bukan negara yang lambat, tapi rakyat yang terlalu berisik. Kritik diposisikan sebagai gangguan moral, bukan sebagai koreksi kebijakan.
Padahal dalam bencana, yang dibutuhkan bukan rakyat yang diam dan sopan, tapi negara yang mau mendengar tanpa defensif. Mengakui secara terbuka bahwa respons belum sempurna bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab.
Alih-alih mengingatkan publik agar “bijak”, pemerintah seharusnya menyebutkan secara jelas: wilayah mana yang masih tertinggal, apa kendalanya, dan apa yang belum berhasil dilakukan. Mengajak media dan publik sebagai mitra pengawasan, bukan objek penertiban opini. Meletakkan empati di depan, bukan reputasi.
Bukan mengatakan, “jangan menggiring seolah pemerintah tidak bekerja.”
Melainkan, “kami bekerja keras, tapi kami tahu masih banyak yang belum tertolong.”
Dalam bencana, negara tidak diukur dari seberapa cepat ia membela diri, tapi dari seberapa jujur ia mengakui kekurangan dan seberapa cepat ia memperbaikinya.
Comments
Post a Comment