WFM?!! Gaz

Ketika Mall Diharapkan Menyelamatkan Ekonomi

Dulu, kerja itu urusan kantor. Meja, kursi, jam absen, dan AC yang selalu terasa terlalu dingin untuk sebagian orang dan terlalu panas untuk yang lain. Lalu pandemi datang, dan dunia kerja dipaksa beradaptasi. Lahir Work From Home, disusul Work From Anywhere. Kerja menjadi fleksibel, katanya. Lebih manusiawi, katanya.

Tak lama, fleksibilitas itu menjelma gaya hidup. Work From Bali. Work From Coffee Shop. Laptop dibuka, kopi dipesan, produktivitas dipamerkan. Kerja bukan lagi sekadar kewajiban, tapi juga konten.

Dan sekarang, negara memperkenalkan istilah baru: Work From Mall.

WFM?!! Gaz.

Kalimatnya terdengar ringan, nyaris seperti ajakan nongkrong: “Ke mall yuk, kerja sekalian.” Apalagi ini disebut-sebut sebagai bagian dari Work From Anywhere. Secara resmi, tujuannya mulia: mentransformasi mall menjadi ruang aktivitas masyarakat dan menggerakkan ekonomi.

Masalahnya, ekonomi tidak pernah bergerak karena istilah.

Di 2025 ini, daya beli masih lesu. CORE mencatat konsumsi rumah tangga belum benar-benar pulih. Ketidakpastian ekonomi, ancaman PHK, dan inflasi masih menjadi bayang-bayang. Di tengah situasi seperti ini, tiba-tiba kerja diminta pindah lokasi, bukan karena produktivitas, tapi karena mall perlu diselamatkan.

Di titik ini, publik mulai membaca lebih dalam. Bukan soal teknis, tapi soal makna.

Ada asumsi yang muncul, sunyi tapi keras: apakah WFM ini sebenarnya menyasar PNS?

Pemandangan aparatur negara di mall saat jam kerja bukan cerita baru. Kafe penuh di hari biasa, jam tanggung, dengan wajah-wajah yang terlihat sangat tidak dikejar deadline. WFM lalu hadir seperti stempel resmi: apa yang sebelumnya tampak janggal, kini menjadi sah. Bukan bolos, tapi bekerja dari ruang alternatif.

Alih-alih membenahi budaya kerja, definisi kerja justru dilonggarkan. Negara tidak menegur kebiasaan, negara menyesuaikan narasi. Lebih rapi. Lebih legitim. Lebih aman dari pertanyaan.

Asumsi lain ikut menyusul: apa bedanya ini dengan WFA?

Secara substansi, nyaris tidak ada. Work From Anywhere sejak awal sudah mencakup segalanya, rumah, kafe, co-working space, bahkan mall. Tapi istilah baru tetap dilahirkan. Seolah tanpa nama baru, kebijakan lama terlihat terlalu sepi.

Di sini WFM terasa seperti rebranding birokratis. Bukan solusi baru, tapi kemasan baru. Bukan jawaban atas krisis, tapi cara agar pemerintah terlihat tetap bekerja, tetap mengkaji, tetap bergerak.

Lalu muncul pertanyaan paling krusial, yang jawabannya justru paling kabur: WFM ini kebijakan jangka panjang, atau hanya musiman?

Apakah ini dirancang untuk mengubah cara kerja secara struktural? Atau hanya strategi akhir tahun, menghidupkan mall menjelang tutup buku, musim diskon, dan laporan ekonomi?

Kalau sifatnya sementara, maka sulit menyangkal bahwa WFM bukan kebijakan ketenagakerjaan, melainkan stimulus konsumsi yang dibungkus narasi produktivitas. Kerja dijadikan alasan, belanja dijadikan tujuan.

Padahal kelas pekerja yang bisa WFH atau WFA di Indonesia itu terbatas. Buruh pabrik tidak bisa WFM. Driver ojek tidak bisa WFM. Petani, nelayan, pekerja lapangan, bahkan tidak punya pilihan lokasi kerja. Jadi wacana ini sejak awal berbicara pada segmen yang kecil, relatif mapan, dan sudah punya privilese.

Kerja di mall justru terasa lebih boros. Lebih distraktif. Lebih jauh dari esensi kerja itu sendiri. Dan yang paling penting: tidak menambah uang di dompet.

Pakar ekonomi dari Celios atau LPEM UI sepakat pada satu hal: persoalan daya beli bukan soal kurangnya ruang belanja, tapi kurangnya penghasilan yang layak dan kepastian kerja. Mall sepi bukan karena orang malas datang, tapi karena orang menghitung. Harga beras, cicilan, dan kemungkinan di-PHK.

Dalam pembacaan paling jujurnya, Work From Mall lahir dari kecemasan pasar, bukan kegelisahan rakyat. Ia mencoba menyelamatkan ruang konsumsi dengan meminjam tubuh pekerja sebagai penggeraknya.

Mall dijadikan simbol harapan ekonomi.
Padahal ekonomi tidak pernah runtuh karena kurangnya gedung.
Ia runtuh karena distribusi yang timpang dan upah yang makin tak masuk akal.

Dan selama kebijakan masih lebih sibuk mengatur di mana orang bekerja, ketimbang bagaimana orang bisa hidup layak dari pekerjaannya, maka WFM akan terus terdengar seperti ini:

ramai di istilah,
sunyi di dampak.