Kamu pasti pernah ngerasain ini tanpa perlu jadi analis transportasi. Naik JakLingko sekarang itu… a bit tense. Bukan selalu, tapi cukup sering untuk bikin kamu sadar: kok cara bawanya beda ya? Lebih ngebut, lebih maksa masuk celah, lebih “yaudah gas aja dulu”.
Dan reaksi paling gampang biasanya: “dulu lebih enak.” Fine. Tapi kalau berhenti di situ, itu bukan analisis, itu nostalgia with better branding.
Kalau mau jujur, perubahan ini bukan soal sopirnya tiba-tiba berubah karakter. Ini soal apa yang mereka kejar di jalan itu berubah bentuk.
Waktu sistem JakLingko didorong di era Anies Baswedan, narasinya clean: hapus setoran, ganti jadi bayar per kilometer. Secara konsep, ini almost textbook policy fix. Kamu hilangkan insentif buruk, kamu akan dapat perilaku yang lebih baik. And for a while, it actually worked.
Sopir nggak perlu lagi ngetem. Nggak perlu rebutan penumpang. Nggak perlu marah kalau cuma dapat satu orang. Jalan jadi terasa lebih smooth bukan karena orang-orangnya jadi lebih sabar, tapi karena mereka nggak lagi dipaksa untuk agresif.
It was never about kindness. It was about incentives.
Tapi di sini yang jarang dibahas secara terang-terangan. Sistem per kilometer itu tidak pernah benar-benar netral. Dia datang dengan syarat: kamu harus mencapai target jarak harian. Sekitar 100 km. Kedengarannya reasonable sampai kamu ingat ini Jakarta.
Macet itu bukan anomali. Itu baseline.
Jadi bayangkan posisi sopir. Dalam satu shift, dia harus tembus angka tertentu supaya pendapatannya aman. Sementara waktu yang dia punya terus dimakan oleh hal-hal yang dia tidak kontrol: lampu merah, penumpang naik turun, motor yang tiba-tiba motong, bottleneck di titik-titik tertentu.
Di titik ini, sistem yang awalnya terasa seperti pembebasan mulai terasa seperti beban yang lebih halus. Karena sekarang yang dia kejar bukan lagi penumpang, tapi angka. Dan angka itu nggak bisa diajak kompromi.
Pelan-pelan, cara berpikirnya geser. Ini nggak dramatis, tapi konsisten. Setiap keputusan kecil di jalan mulai dihitung ulang. Bukan dalam bahasa “aman atau tidak”, tapi “efisien atau tidak”.
Kalau ada celah sempit, itu bukan lagi risiko, tapi peluang untuk hemat waktu. Kalau lampu sudah kuning, itu bukan sinyal berhenti, tapi momentum yang sayang dilewatkan. Kalau ada kendaraan lambat di depan, itu hambatan, bukan situasi.
Ini bukan karena sopirnya reckless by nature. Ini karena sistem membuat waktu jadi sesuatu yang mahal, dan satu-satunya cara menghemat waktu adalah dengan mengubah cara berkendara. You optimize what you’re measured on. Sesimpel itu.
Yang bikin situasinya makin rawan, angka target itu berdiri di atas realitas yang nggak ramah. Seratus kilometer di kota dengan traffic kayak Jakarta itu bukan angka kecil. Jadi untuk banyak sopir, itu bukan sekadar target kerja. Itu borderline threshold antara “cukup” dan “kurang”.
Apalagi kalau pendapatan yang mereka dapatkan terasa pas-pasan. Ada potongan, ada biaya tambahan, ada hal-hal kecil yang pelan-pelan makan margin. Jadi target kilometer itu bukan lagi angka administratif. Itu jadi sesuatu yang harus diamankan. Dan begitu sesuatu “harus diamankan”, cara mencapainya jarang tetap ideal.
Di titik ini, kamu mulai lihat kenapa perilaku di jalan berubah tanpa ada perubahan besar di kebijakan resmi.
Secara dokumen, sistemnya masih sama. Tidak ada pengumuman “ayo ngebut”. Tidak ada aturan baru yang menyuruh agresif. Namun, tekanan itu hadir dalam bentuk yang lebih subtle. Tidak tertulis, tapi dirasakan setiap hari. Dan manusia, termasuk sopir, lebih responsif ke tekanan yang dirasakan daripada aturan yang dibaca.
Lalu masuk layer berikutnya: pengawasan yang tidak selalu konsisten.
Di awal implementasi, semua pihak punya insentif untuk menjaga sistem ini terlihat berhasil. Standar ditegakkan, perilaku diawasi, deviasi cepat dikoreksi. Sekarang sistemnya sudah jadi “normal”. Skalanya lebih besar, aktornya lebih banyak, dan kontrolnya tidak selalu setajam dulu.
Dalam kondisi seperti ini, sopir belajar cepat. Mereka tahu batas mana yang benar-benar dijaga, mana yang bisa sedikit dilonggarkan. Dan begitu ada ruang abu-abu, perilaku akan mengisi ruang itu.
Tidak langsung ekstrem, tapi cukup untuk mengubah rasa di jalan.
Tambahkan lagi soal komposisi sopir yang makin beragam. Ada yang sudah lama di sistem, ada yang baru masuk, ada yang masih membawa kebiasaan lama. Training bisa diberikan, tapi kultur tidak terbentuk dalam satu sesi pelatihan. Di jalan, yang terjadi itu negosiasi diam-diam antar kebiasaan.
Dan dalam negosiasi seperti itu, gaya yang lebih agresif seringkali lebih cepat menang. Bukan karena lebih benar, tapi karena lebih efektif dalam jangka pendek.
Kalau kamu tarik semua ini ke satu titik, gambarnya mulai jelas. Mental sopir tidak berubah secara tiba-tiba. Mental itu mengikuti tekanan. Dulu tekanannya berhasil dialihkan, sekarang muncul lagi dalam bentuk lain. Lebih halus, lebih sulit dilihat, tapi efeknya nyata.
Jadi ketika kamu merasa perjalanan di koridor seperti Cikini–Gondangdia lebih chaotic, itu bukan ilusi. Itu hasil dari sistem yang masih berdiri, tapi tidak lagi mengarahkan perilaku sekuat dulu.
Dan ini bagian yang agak ironis.
JakLingko dulu dipuji karena berhasil mengubah perilaku tanpa harus mengubah orangnya. Tapi sekarang, tanpa perubahan besar di desain, perilaku itu mulai bergeser lagi. Bukan karena kebijakannya gagal total. Namun, karena kebijakan itu tidak cukup dijaga untuk tetap bekerja seperti awal.
Reform itu bukan sesuatu yang sekali jadi lalu selesai. Dia butuh dijaga, disesuaikan, dikoreksi. Kalau tidak, dia tidak runtuh secara dramatis. Dia cuma pelan-pelan kehilangan daya.
Dan di jalanan Jakarta, kehilangan daya sedikit saja sudah cukup untuk mengubah yang tadinya terasa “kalem” jadi kembali terasa… ya, you know… chaotic again.
Comments
Post a Comment