Skip to main content

Pendidikan Kita Enggak Ditinggalkan. Tapi Diperlakukan Setengah Hati.

 

Kita selalu diajarin satu narasi klasik: pendidikan adalah masa depan bangsa. Masalahnya, kalau kamu lihat cara negara mengelola pendidikan hari ini, it doesn’t feel like “masa depan”. It feels like… side project.

Dan ini bukan opini kosong. Datanya ada. Polanya kebaca.

Mulai dari hal paling basic: guru.

Di atas kertas, negara sebenarnya sudah “lumayan niat”. Anggaran pendidikan bahkan dikunci minimal 20% dari APBN sejak amendemen UUD. Tahun 2024, angkanya tembus lebih dari Rp600 triliun.

Sounds impressive, right?

Namun, begitu kamu breakdown, realitanya agak… awkward.

Sebagian besar anggaran itu habis untuk belanja rutin. Seperti gaji ASN, transfer ke daerah atau program yang sifatnya administratif. Sementara masalah paling kronis, yaitu guru honorer, cuma diselesaikan setengah-setengah lewat skema seperti PPPK yang sampai sekarang implementasinya masih patchy.

Di lapangan, cerita klasik itu masih terjadi. Guru honorer kerja full, tapi digaji Rp300 ribu – Rp1 juta per bulan. Yes, itu bukan exaggeration. Itu real.

Dan respons sistem ke mereka? “Harap bersabar.” Atau versi lebih halusnya, “Tunggu kebijakan berikutnya.” It’s giving… delayed justice yang enggak pernah benar-benar sampai.

Lalu kita masuk ke layer kedua: beban administratif.

Ini yang sering enggak kelihatan dari luar, tapi efeknya massive.

Secara teori, digitalisasi pendidikan itu supposed to help. Ada berbagai platform: Dapodik, e-Rapor, berbagai dashboard dari kementerian. Semua terlihat modern, very “data-driven”, very “21st century”.

Namun, praktiknya? Guru jadi operator.

Waktu yang harusnya dipakai buat mikirin strategi ngajar, adaptasi ke kebutuhan murid, atau sekadar evaluasi pembelajaran, malah kepotong buat input data, ngejar deadline sistem, benerin error aplikasi sampai pada sinkronisasi yang kadang fail tanpa alasan jelas

Dan yang paling ironis, yang dinilai itu compliance, bukan kualitas belajar.

Kalau semua checklist aman, sistem bilang “good job”. Padahal muridnya belum tentu paham apa-apa. Kelas berubah jadi formalitas. Bukan karena gurunya yang enggak niat, tapi karena sistemnya yang mendorong ke sana.

Sekarang kita masuk ke bagian yang agak uncomfortable, tapi penting, prioritas negara terhadap pendidikan dan riset.

Kalau kamu bandingin secara global, belanja riset Indonesia itu consistently rendah. Rasio terhadap PDB masih di kisaran 0,2% – 0,3%.

Bandingkan dengan negara yang serius bangun knowledge economy seperti Korea Selatan di atas 4%. atau Jepang sekitar 3%. Bahkan Cina saja udah di atas 2%.

So yeah, we’re not even playing in the same league.

Dan ini bukan cuma soal angka. Ini soal arah.

Karena ketika riset enggak jadi prioritas, yang terjadi adalah, kita akan terus jadi konsumen pengetahuan, bukan produsen. Kita reaktif, bukan inovatif. Dan pendidikan akhirnya cuma jadi pipeline tenaga kerja, bukan ruang berpikir.

Di titik ini, muncul satu pertanyaan:

Apakah ini semua sekadar incompetence?
Atau memang ada insentif untuk mempertahankan kondisi seperti ini?

Karena gini, masyarakat yang terdidik dengan baik itu cenderung kritis. Mereka bertanya. Mereka challenge kebijakan. Mereka enggak gampang diarahkan.

Dan dalam sistem politik yang masih sangat transaksional, itu bisa jadi… inconvenient.

Saya enggak bilang ini konspirasi besar. Namun, kalau kamu lihat polanya: pendidikan selalu “penting secara retorik”, tapi “biasa aja secara eksekusi”.

It’s hard to ignore the pattern.

Sementara itu, negara cukup agresif di program-program jangka pendek.

Bansos, subsidi, bantuan langsung. Memang, itu semua penting, no doubt. Namun, sering kali dipakai sebagai solusi utama, bukan pelengkap.

Padahal kalau kita ngomongin sustainability, investasi paling logis itu tetap di pendidikan dan guru. Karena output-nya bukan cuma angka kemiskinan turun sementara. Namun, kapasitas manusia yang naik secara permanen.

Jadi, sekarang balik ke pertanyaan awal, kita ini sebenarnya mau bangun apa?

Kalau pendidikan terus diperlakukan sebagai kewajiban konstitusional yang harus “dipenuhi angka 20%”-nya aja, tanpa serius beresin akar masalah, ya hasilnya akan stuck di situ-situ aja.

Guru kelelahan. Murid kehilangan kualitas belajar. Riset jalan di tempat.

Dan kita akan terus bilang “pendidikan adalah masa depan”… sambil memperlakukan masa depan itu kayak afterthought.

Kalau guru enggak dihargai, itu bukan sekadar masalah profesi. Itu sinyal. Sinyal bahwa kita belum benar-benar sepakat kalau masa depan itu penting.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Velocity: Dari Konsep Ilmiah Menjadi Joget Viral, Kemunduran atau Evolusi?

  Di era digital, istilah “velocity” mengalami perubahan yang cukup mencolok. Dulu, kata ini erat kaitannya dengan ilmu Fisika, di mana velocity merujuk pada besaran vektor yang menggambarkan kecepatan sekaligus arah gerak suatu objek. Namun kini, jika Anda menyebut kata “velocity” di depan anak-anak muda, besar kemungkinan mereka akan mengaitkannya dengan sebuah joget viral di media sosial, bukan dengan hukum Newton atau persamaan gerak. Lalu, bagaimana bisa konsep ilmiah yang serius berubah menjadi tarian yang penuh efek slow motion dan beat catchy? Apakah ini kemunduran intelektual, atau justru bentuk evolusi bahasa dan budaya pop? Dari Kelas Fisika ke TikTok: Perjalanan Istilah Velocity Velocity dalam ilmu Fisika adalah konsep fundamental yang menjelaskan gerak suatu benda. Ia memiliki arah, bukan hanya sekadar besarannya seperti speed. Tanpa memahami velocity, kita tidak bisa menjelaskan fenomena seperti bagaimana pesawat terbang, bagaimana mobil bisa melaju dengan stabil, ata...
Post a Comment
Read more

Pedang yang Tak Pernah Mereka Pegang, Tapi Darahnya Menggenang

Mereka bilang Islam menyebar dengan pedang. Itu sudah lagu lama. Kaset usang yang terus diputar ulang, bahkan saat listrik mati akal sehat. Dari ruang kelas hingga siaran televisi, dari artikel ilmiah yang pura-pura netral hingga obrolan kafe yang penuh superioritas samar—semua ikut bernyanyi dalam paduan suara yang berlagak objektif, tapi sebenarnya penuh kebencian dan ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun. Konon, agama ini ekspansionis. Konon, para penganutnya doyan perang. Tapi mari kita berhenti sejenak. Tarik napas. Lihat sekeliling. Lihat reruntuhan di Irak yang bahkan belum sempat dibangun kembali. Lihat anak-anak di Gaza yang hafal suara drone lebih daripada suara tawa. Lihat reruntuhan peradaban yang ditinggal pergi oleh para pembawa “perdamaian.” Lalu tanya satu hal sederhana: siapa sebenarnya yang haus darah? Barat menyukai wajahnya sendiri di cermin. Tapi bukan cermin jujur—melainkan cermin sihir seperti di kisah ratu jahat. Di dalamnya, wajah pembantai bisa te...
Post a Comment
Read more

Hari Buruh dan Parade Kepedulian Palsu

Selamat Hari Buruh, kata mereka. Tanggal 1 Mei, tiba-tiba semua mendadak pro-buruh. Elite politik, pejabat negara, pemilik modal, bahkan para pesohor digital yang biasanya lebih sibuk endorse skincare, kini berlomba-lomba mengucapkan “Selamat Hari Buruh” seolah-olah itu mantera pembebasan kelas pekerja. Ada yang menggelar rapat membahas nasib buruh di ruangan rapat ber-AC polar, mengenakan jas seharga lima kali upah minimum, sepatu enam kali UMP, dan jam tangan yang kalau dijual, bisa buat menggaji satu keluarga buruh selama sepuluh tahun penuh. Mereka berdiskusi penuh keprihatinan tentang upah layak sambil menyeruput kopi yang harganya setara kebutuhan dapur satu rumah kontrakan selama seminggu. Ironis? Belum cukup. Yang satu lagi tak mau kalah: update status. “Buruh adalah tulang punggung bangsa!” katanya. Diketik dari dalam mobil seharga 1.000 bulan gaji pembantunya. Sambil duduk nyaman di jok kulit sambil ditemani aroma mobil baru dan asisten pribadi di kursi sebelah. Buruh, d...
Post a Comment
Read more