Ada sesuatu yang very Indonesian tentang cara negara ini memakai kata-kata besar.
“Kemandirian.”
“Hilirisasi.”
“Transformasi.”
“Digitalisasi.”
“Swasembada.”
Kata-kata yang kalau diucapkan pejabat di podium langsung terasa cinematic. Musik nasionalisme otomatis muter di kepala. Drone shot sawah hijau. Petani senyum sambil pegang padi. Semua tampak baik-baik saja.
Lalu beberapa minggu kemudian, publik baca berita:
Indonesia impor beras dari AS.
Indonesia masih impor kedelai.
Indonesia masih impor gula.
Indonesia masih impor garam.
Dan rakyat langsung bingung.
“Lho? Katanya swasembada?”
Honestly, kebingungan ini valid. Tapi masalahnya mungkin bukan sesederhana “pemerintah bohong” atau “netizen tidak paham ekonomi”. Problem sebenarnya jauh lebih interesting: semua orang memakai kata yang sama, tapi artinya beda-beda.
Dan pemerintah Indonesia dari dulu memang punya kebiasaan unik: memakai istilah yang terdengar absolut untuk realitas yang sebenarnya sangat fleksibel.
Publik Mendengar “Swasembada” Sebagai Nol Impor
Ini poin paling penting.
Kalau orang awam mendengar:
“Indonesia sudah swasembada pangan.”
Mayoritas otomatis menerjemahkan:
“Berarti kita sudah tidak perlu impor lagi.”
Fair enough. Karena secara bahasa sehari-hari, memang begitu bunyinya.
Swasembada terdengar seperti:
- mandiri penuh,
- self-sufficient total,
- tidak tergantung asing,
- survive sendiri.
Masalahnya, pemerintah sering memakai definisi yang jauh lebih longgar dari itu.
Dalam dunia teknokrasi pangan, sebuah negara masih bisa disebut “swasembada” meskipun tetap impor sedikit. Bahkan ada pendekatan yang menganggap produksi domestik 90–95% sudah cukup untuk disebut self-sufficient.
Artinya:
- kalau kebutuhan nasional 100,
- produksi lokal 95,
- impor 5,
beberapa teknokrat masih akan bilang:
“Kita sudah swasembada.”
Dan technically, mereka tidak sepenuhnya salah.
Tapi coba lihat dari perspektif rakyat biasa.
Kalau seseorang bilang:
“Saya sudah mandiri finansial.”
lalu ternyata masih pinjam uang tiap bulan walaupun sedikit, orang pasti akan bilang:
“Ya berarti belum full mandiri dong?”
Nah. Persis di situ tabrakan persepsinya.
Pemerintah Suka Memakai Kata yang Secara Politik Terdengar Heroik
Kalau dipikir-pikir, pemerintah sebenarnya bisa saja memakai istilah yang lebih akurat.
Misalnya:
- “rasio ketergantungan impor menurun”,
- “produksi domestik meningkat signifikan”,
- “surplus neraca beras nasional”,
- “tingkat self-sufficiency mencapai 95%”.
Masalahnya, tidak ada yang terdengar seksi dari kalimat itu.
Bayangkan presiden pidato:
“Saudara-saudara, berdasarkan kalkulasi neraca pangan nasional, dependency ratio impor kita mengalami koreksi positif.”
Audience langsung spiritual logout.
Sementara kata “swasembada” jauh lebih powerful secara emosional.
Singkat.
Heroik.
Nasionalistis.
Mudah dijadikan headline.
Dan politik modern memang sangat bergantung pada headline.
Masalahnya, headline biasanya tidak pernah menjelaskan footnote kecil di bawahnya.
Indonesia Memang Sedang Meningkatkan Produksi Pangan
Di titik ini penting untuk fair.
Karena kritik yang terlalu malas biasanya jatuh ke:
“Ah bohong semua.”
Padahal realitanya tidak sesederhana itu.
Produksi beras Indonesia memang naik dalam beberapa tahun terakhir.
Cadangan Bulog juga meningkat.
Impor beras ditekan.
Pemerintah sedang aggressively mengejar produksi jagung.
Jadi ketika pemerintah mengatakan:
“Indonesia menuju swasembada beras dan jagung.”
itu bukan klaim yang muncul dari ruang kosong.
Masalahnya adalah framing-nya sering terdengar terlalu absolut.
Karena publik tidak diberi konteks bahwa:
- swasembada bisa bersifat parsial,
- bisa per komoditas,
- bisa temporer,
- dan tidak selalu berarti nol impor.
Akhirnya ketika rakyat melihat impor masih ada, kepercayaan publik langsung drop.
Bukan karena datanya pasti palsu.
Tapi karena definisinya dari awal tidak pernah dijelaskan dengan jujur.
Dan Ironisnya, Negara Lain Juga Tetap Impor
Ini bagian yang sering bikin diskusi pangan di Indonesia jadi agak emotional dan weird.
Banyak orang membayangkan negara maju itu:
produksi semua sendiri.
Padahal tidak.
Jepang impor pangan besar-besaran.
China impor kedelai dalam jumlah absurd.
Bahkan Amerika Serikat pun tetap impor beberapa komoditas pangan tertentu.
Karena dalam ekonomi modern, tujuan utamanya bukan:
“tidak impor sama sekali.”
Tapi:
- apakah stok aman,
- apakah harga stabil,
- apakah rakyat bisa makan,
- apakah negara tahan terhadap krisis global,
- dan apakah supply chain tetap jalan.
Impor sendiri sebenarnya bukan dosa ekonomi.
Yang jadi masalah adalah:
apakah negara terlalu bergantung sampai tidak punya bargaining power ketika global crisis terjadi.
Dan Indonesia memang punya trauma besar soal itu.
Begitu harga global naik atau supply terganggu, langsung panik nasional.
Karena sebagian sistem pangan kita masih sangat vulnerable.
Kasus Kedelai: Dark Comedy Negara Agraris
Kalau mau melihat betapa complicated-nya isu pangan Indonesia, lihat saja kedelai.
Kita makan tempe hampir tiap hari.
Tapi bahan baku utamanya impor.
Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun.
Kenapa?
Karena kedelai impor:
- lebih murah,
- kualitasnya lebih konsisten,
- proteinnya tinggi,
- supply stabil,
- dan skala produksinya massive.
Sementara produksi lokal sering:
- kecil,
- fragmented,
- biaya tinggi,
- dan kalah efisien.
Jadi ketika pengrajin tempe memilih kedelai impor, itu belum tentu karena “anti produk lokal”. Kadang simply karena kalau pakai lokal, biaya produksi naik dan hasil fermentasinya tidak sekonsisten impor.
Di sinilah banyak diskusi nasionalisme pangan mulai berbenturan dengan realitas industri.
Karena ekonomi modern tidak berjalan berdasarkan semangat saja.
Negara Ini Kadang Terlalu Jago Membuat Kata-Kata Terdengar Lebih Besar dari Realitasnya
Dan sebenarnya ini bukan cuma soal pangan.
Indonesia punya talent khusus dalam membuat sesuatu terdengar lebih advanced daripada kondisi aslinya.
“Digitalisasi.”
Padahal formulir PDF dipindah ke website.
“AI.”
Padahal chatbot keyword template.
“Hilirisasi.”
Padahal masih semi-raw material.
“Smart city.”
Padahal CCTV ditambah WiFi.
“Swasembada.”
Padahal definisinya fleksibel depending on siapa yang sedang bicara.
Again, ini bukan berarti semua program gagal.
Yang jadi problem adalah gap antara branding politik dan realitas teknis.
Karena makin besar gap itu, makin besar juga distrust publik ketika kenyataan mulai kelihatan.
Jadi, Apakah Indonesia Sudah Swasembada Pangan?
Jawabannya tergantung siapa yang mendefinisikan.
Kalau definisinya:
“produksi pangan utama nasional sudah dominan dan impor turun drastis.”
Maka pemerintah bisa bilang: iya.
Kalau definisinya:
“Indonesia sudah sepenuhnya mandiri tanpa ketergantungan luar negeri.”
Jawabannya jelas belum.
Dan mungkin problem terbesar kita bukan sekadar impor atau produksi.
Tapi budaya komunikasi publik yang terlalu suka memakai istilah absolut untuk realitas yang penuh catatan kaki.
Karena rakyat akhirnya tidak diajak memahami kompleksitas.
Rakyat cuma diberi slogan.
Padahal slogan selalu terdengar bagus sampai realitas mulai muncul di timeline media sosial.
Comments
Post a Comment