Catatan Kematian Warga Sipil di Tangan Aparat: When “We’re Just Doing Our Job” Doesn’t Make Sense Anymore
Februari tuh biasanya identik sama hal-hal yang soft. Orang ribut soal Valentine, cokelat diskon, atau debat receh “love language lo apa sih?” Timeline harusnya pink, bukan penuh kabar duka. Namun, di Februari ini, yang lewat di feed justru berita seorang remaja di Tual, Maluku, meninggal dunia setelah dipukul helm taktis oleh oknum aparat dalam operasi pembubaran konvoi motor.
Dan yang bikin uneasy itu bukan cuma karena ada yang meninggal. Namun, karena rasanya kita pernah nonton episode ini sebelumnya. Different city. Different name. Same ending. And honestly? Itu bukan plot twist. Itu pattern.
Kasus terbaru ini soal AT. Seorang remaja yang, kata keluarga dan saksi, literally bukan bagian dari konvoi motor yang lagi dibubarin. Dia bukan peserta. Nggak ikut-ikutan. Nggak lagi revving mesin sambil cosplay Fast & Furious. He was just… there. Namun, dalam operasi pembubaran, AT kena pukul helm taktis milik oknum Brimob sampai akhirnya meninggal dunia.
Versi aparat? Konteksnya patroli. Pembubaran rombongan. Crowd control.
Versi keluarga? Anak mereka pulang jadi jenazah.
Which is… doesn’t make sense.
Oknum Brimob berinisial Bripda MS sudah dinyatakan bersalah di sidang etik internal dan di-PTDH. Katanya proses pidana juga jalan. Dan setiap kali kita dengar itu, kita tuh kayak, “Oh, okay. Jadi udah dipecat. Problem solved?”
But at the end of the day, seseorang tetap meninggal. Dan PTDH itu bukan CPR.
Ini Bukan First Time Rodeo
Kalau ini kejadian pertama, mungkin kita masih bisa bilang: isolated incident. Human error. Bad day at work. Namun, sayangnya, ini tuh udah kayak season terbaru dari series lama yang nggak pernah tamat.
Flashback dikit ke Semarang, 24 November 2024. Seorang remaja 17 tahun, Gamma, ditembak Aipda Robig dengan dalih pembubaran tawuran. Hasil temuan Komnas HAM? Pelanggaran HAM. Bahkan dikategorikan sebagai extra-judicial killing.
Extra-judicial killing itu bahasa sopannya: dibunuh tanpa proses hukum. Bahasa kasarnya: ditembak dulu, dijelasin belakangan.
Lalu Agustus 2025 di Jakarta. Gelombang aksi. Chaos, tear gas, water cannon, the usual starter pack. Tapi di tengah itu, seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah dilindas mobil rantis Brimob.
Komnas HAM lagi-lagi nemuin indikasi penangkapan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan berekspresi.
Terus di Palangka Raya, 2025 juga. Brigadir Anton menembak mati warga sipil saat berada di bawah pengaruh narkoba. Dituntut seumur hidup.
Jadi sekarang kita punya:
-
Pembubaran konvoi → remaja tewas
-
Pembubaran tawuran → remaja ditembak
-
Pengamanan aksi → warga sipil dilindas
-
Aparat high on drugs → warga ditembak
And we’re still calling these… exceptions? Dude, ini udah bukan red flag lagi. Ini spanduk merah ukuran baliho.
The Numbers Are Not Healing
Kadang kita butuh data buat ngebantu kita stop gaslighting diri sendiri.
Dalam periode Juli 2024 sampai Juni 2025, KontraS mencatat ada 602 peristiwa kekerasan oleh anggota Polri dengan 1.085 korban. Empat puluh dua di antaranya meninggal dunia.
Forty Two, ya'll!
Polri juga disebut sebagai institusi pelaku penyiksaan terbanyak dalam catatan KontraS. Which is wild, karena harusnya mereka yang protect kita, bukan jadi reason kita takut pulang lewat jalan tertentu habis demo atau lewat razia.
Amnesty International Indonesia juga menyoroti tren penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan aksi. Dan mereka consistently bilang:
Penyelesaian etik doang itu… shortcut.
Kayak lo selingkuh terus minta maaf pakai voice note 30 detik.
Brimob: Pasukan Khusus, Tapi Kok Ngurusin Sipil?
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, sempat bilang kalau Brimob itu pasukan khusus. Which means mereka didesain buat situasi khusus. Counter-terrorism. High-risk operations. Situasi yang actually membutuhkan tactical response. Bukan buat ngatur konvoi motor anak SMA hari Minggu sore. Bukan buat crowd control demo mahasiswa yang pegang poster A4 print-an Canva.
YLBHI bahkan mendesak agar Brimob ditarik dari tugas-tugas sipil yang bersentuhan langsung dengan warga, apalagi pas pengendalian massa. Karena when you send a tactical unit to handle civilian problems, everything starts to look like a battlefield.
Dan warga sipil jadi collateral damage.
Reformasi Polri: Still in Beta Version?
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bilang tragedi AT di Tual ini nunjukin kalau wacana reformasi Polri selama ini honestly terasa kayak isapan jempol.
Karena reformasi yang nggak nyentuh:
-
budaya kekerasan
-
SOP penggunaan senjata
-
sistem pengawasan
-
dan yang paling penting: impunitas
itu bukan reformasi. Itu rebranding. Kayak toxic workplace yang ganti logo terus bilang, “We’re a family now.”
Amnesty juga udah berkali-kali mendorong evaluasi serius soal penggunaan senjata api dan kekuatan, plus penyelidikan yang transparan, bukan cuma internal. Tapi juga melibatkan unsur independen dan masyarakat sipil. Karena kalau yang ngecek temennya sendiri, ya… green flag-nya bisa jadi self-certified.
Remember Agustus 2025?
Pas gelombang demo gede itu, muncul gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral di mana-mana. Dari mahasiswa, pekerja, sampai influencer yang biasanya bahas skincare tapi tiba-tiba upload thread soal reformasi kepolisian.
Salah satu tuntutan utamanya?
-
Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian
-
Menghentikan kekerasan saat pengamanan aksi
-
Membebaskan demonstran yang ditahan
-
Mengadili anggota dan komandan yang memerintahkan tindakan brutal
Karena at the end of the day, brutalitas itu jarang solo project. Biasanya ada chain of command.
So… Now What?
Setiap kali ada warga sipil meninggal di tangan aparat, kita selalu dikasih template yang sama:
-
Oknum
-
Sidang etik
-
PTDH
-
Proses pidana menyusul
Dan kita diminta percaya kalau sistemnya jalan. Padahal yang sering kejadian itu kayak:
Damage dulu → viral → klarifikasi → etik → selesai.
No systemic change. No deep audit. No uncomfortable questions. Dan beberapa bulan kemudian, rinse and repeat.
Saya tau kedengeran cynical. I know this sounds emotionally tired. But honestly, capek juga pura-pura kaget setiap kali ada berita kayak gini.
Karena kalau setiap pembubaran bisa berujung kematian, maybe the problem isn’t the crowd. Maybe the system is the red flag. And it’s been literally waving in front of us for years.
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment