Skip to main content

Catatan Kematian Warga Sipil di Tangan Aparat: When “We’re Just Doing Our Job” Doesn’t Make Sense Anymore

 

Februari tuh biasanya identik sama hal-hal yang soft. Orang ribut soal Valentine, cokelat diskon, atau debat receh “love language lo apa sih?” Timeline harusnya pink, bukan penuh kabar duka. Namun, di Februari ini, yang lewat di feed justru berita seorang remaja di Tual, Maluku, meninggal dunia setelah dipukul helm taktis oleh oknum aparat dalam operasi pembubaran konvoi motor.

Dan yang bikin uneasy itu bukan cuma karena ada yang meninggal. Namun, karena rasanya kita pernah nonton episode ini sebelumnya. Different city. Different name. Same ending. And honestly? Itu bukan plot twist. Itu pattern.

Kasus terbaru ini soal AT. Seorang remaja yang, kata keluarga dan saksi, literally bukan bagian dari konvoi motor yang lagi dibubarin. Dia bukan peserta. Nggak ikut-ikutan. Nggak lagi revving mesin sambil cosplay Fast & Furious. He was just… there. Namun, dalam operasi pembubaran, AT kena pukul helm taktis milik oknum Brimob sampai akhirnya meninggal dunia.

Versi aparat? Konteksnya patroli. Pembubaran rombongan. Crowd control.

Versi keluarga? Anak mereka pulang jadi jenazah.

Which is… doesn’t make sense.

Oknum Brimob berinisial Bripda MS sudah dinyatakan bersalah di sidang etik internal dan di-PTDH. Katanya proses pidana juga jalan. Dan setiap kali kita dengar itu, kita tuh kayak, “Oh, okay. Jadi udah dipecat. Problem solved?”

But at the end of the day, seseorang tetap meninggal. Dan PTDH itu bukan CPR.


Ini Bukan First Time Rodeo

Kalau ini kejadian pertama, mungkin kita masih bisa bilang: isolated incident. Human error. Bad day at work. Namun, sayangnya, ini tuh udah kayak season terbaru dari series lama yang nggak pernah tamat.

Flashback dikit ke Semarang, 24 November 2024. Seorang remaja 17 tahun, Gamma, ditembak Aipda Robig dengan dalih pembubaran tawuran. Hasil temuan Komnas HAM? Pelanggaran HAM. Bahkan dikategorikan sebagai extra-judicial killing.

Extra-judicial killing itu bahasa sopannya: dibunuh tanpa proses hukum. Bahasa kasarnya: ditembak dulu, dijelasin belakangan.

Lalu Agustus 2025 di Jakarta. Gelombang aksi. Chaos, tear gas, water cannon, the usual starter pack. Tapi di tengah itu, seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah dilindas mobil rantis Brimob.

Komnas HAM lagi-lagi nemuin indikasi penangkapan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Terus di Palangka Raya, 2025 juga. Brigadir Anton menembak mati warga sipil saat berada di bawah pengaruh narkoba. Dituntut seumur hidup.

Jadi sekarang kita punya:

  • Pembubaran konvoi → remaja tewas

  • Pembubaran tawuran → remaja ditembak

  • Pengamanan aksi → warga sipil dilindas

  • Aparat high on drugs → warga ditembak

And we’re still calling these… exceptions? Dude, ini udah bukan red flag lagi. Ini spanduk merah ukuran baliho.


The Numbers Are Not Healing

Kadang kita butuh data buat ngebantu kita stop gaslighting diri sendiri.

Dalam periode Juli 2024 sampai Juni 2025, KontraS mencatat ada 602 peristiwa kekerasan oleh anggota Polri dengan 1.085 korban. Empat puluh dua di antaranya meninggal dunia. 

Forty Two, ya'll!

Polri juga disebut sebagai institusi pelaku penyiksaan terbanyak dalam catatan KontraS. Which is wild, karena harusnya mereka yang protect kita, bukan jadi reason kita takut pulang lewat jalan tertentu habis demo atau lewat razia.

Amnesty International Indonesia juga menyoroti tren penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan aksi. Dan mereka consistently bilang:

Penyelesaian etik doang itu… shortcut.

Kayak lo selingkuh terus minta maaf pakai voice note 30 detik.


Brimob: Pasukan Khusus, Tapi Kok Ngurusin Sipil?

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, sempat bilang kalau Brimob itu pasukan khusus. Which means mereka didesain buat situasi khusus. Counter-terrorism. High-risk operations. Situasi yang actually membutuhkan tactical response. Bukan buat ngatur konvoi motor anak SMA hari Minggu sore. Bukan buat crowd control demo mahasiswa yang pegang poster A4 print-an Canva.

YLBHI bahkan mendesak agar Brimob ditarik dari tugas-tugas sipil yang bersentuhan langsung dengan warga, apalagi pas pengendalian massa. Karena when you send a tactical unit to handle civilian problems, everything starts to look like a battlefield.

Dan warga sipil jadi collateral damage.


Reformasi Polri: Still in Beta Version?

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bilang tragedi AT di Tual ini nunjukin kalau wacana reformasi Polri selama ini honestly terasa kayak isapan jempol.

Karena reformasi yang nggak nyentuh:

  • budaya kekerasan

  • SOP penggunaan senjata

  • sistem pengawasan

  • dan yang paling penting: impunitas

itu bukan reformasi. Itu rebranding. Kayak toxic workplace yang ganti logo terus bilang, “We’re a family now.”

Amnesty juga udah berkali-kali mendorong evaluasi serius soal penggunaan senjata api dan kekuatan, plus penyelidikan yang transparan, bukan cuma internal. Tapi juga melibatkan unsur independen dan masyarakat sipil. Karena kalau yang ngecek temennya sendiri, ya… green flag-nya bisa jadi self-certified.


Remember Agustus 2025?

Pas gelombang demo gede itu, muncul gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral di mana-mana. Dari mahasiswa, pekerja, sampai influencer yang biasanya bahas skincare tapi tiba-tiba upload thread soal reformasi kepolisian.

Salah satu tuntutan utamanya?

  • Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian

  • Menghentikan kekerasan saat pengamanan aksi

  • Membebaskan demonstran yang ditahan

  • Mengadili anggota dan komandan yang memerintahkan tindakan brutal

Karena at the end of the day, brutalitas itu jarang solo project. Biasanya ada chain of command.


So… Now What?

Setiap kali ada warga sipil meninggal di tangan aparat, kita selalu dikasih template yang sama:

  • Oknum

  • Sidang etik

  • PTDH

  • Proses pidana menyusul

Dan kita diminta percaya kalau sistemnya jalan. Padahal yang sering kejadian itu kayak:

Damage dulu → viral → klarifikasi → etik → selesai.

No systemic change. No deep audit. No uncomfortable questions. Dan beberapa bulan kemudian, rinse and repeat.

Saya tau kedengeran cynical. I know this sounds emotionally tired. But honestly, capek juga pura-pura kaget setiap kali ada berita kayak gini.

Karena kalau setiap pembubaran bisa berujung kematian, maybe the problem isn’t the crowd. Maybe the system is the red flag. And it’s been literally waving in front of us for years.

Comments

Popular posts from this blog

Pedang yang Tak Pernah Mereka Pegang, Tapi Darahnya Menggenang

Mereka bilang Islam menyebar dengan pedang. Itu sudah lagu lama. Kaset usang yang terus diputar ulang, bahkan saat listrik mati akal sehat. Dari ruang kelas hingga siaran televisi, dari artikel ilmiah yang pura-pura netral hingga obrolan kafe yang penuh superioritas samar—semua ikut bernyanyi dalam paduan suara yang berlagak objektif, tapi sebenarnya penuh kebencian dan ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun. Konon, agama ini ekspansionis. Konon, para penganutnya doyan perang. Tapi mari kita berhenti sejenak. Tarik napas. Lihat sekeliling. Lihat reruntuhan di Irak yang bahkan belum sempat dibangun kembali. Lihat anak-anak di Gaza yang hafal suara drone lebih daripada suara tawa. Lihat reruntuhan peradaban yang ditinggal pergi oleh para pembawa “perdamaian.” Lalu tanya satu hal sederhana: siapa sebenarnya yang haus darah? Barat menyukai wajahnya sendiri di cermin. Tapi bukan cermin jujur—melainkan cermin sihir seperti di kisah ratu jahat. Di dalamnya, wajah pembantai bisa te...

Velocity: Dari Konsep Ilmiah Menjadi Joget Viral, Kemunduran atau Evolusi?

  Di era digital, istilah “velocity” mengalami perubahan yang cukup mencolok. Dulu, kata ini erat kaitannya dengan ilmu Fisika, di mana velocity merujuk pada besaran vektor yang menggambarkan kecepatan sekaligus arah gerak suatu objek. Namun kini, jika Anda menyebut kata “velocity” di depan anak-anak muda, besar kemungkinan mereka akan mengaitkannya dengan sebuah joget viral di media sosial, bukan dengan hukum Newton atau persamaan gerak. Lalu, bagaimana bisa konsep ilmiah yang serius berubah menjadi tarian yang penuh efek slow motion dan beat catchy? Apakah ini kemunduran intelektual, atau justru bentuk evolusi bahasa dan budaya pop? Dari Kelas Fisika ke TikTok: Perjalanan Istilah Velocity Velocity dalam ilmu Fisika adalah konsep fundamental yang menjelaskan gerak suatu benda. Ia memiliki arah, bukan hanya sekadar besarannya seperti speed. Tanpa memahami velocity, kita tidak bisa menjelaskan fenomena seperti bagaimana pesawat terbang, bagaimana mobil bisa melaju dengan stabil, ata...

April Mop: Satu Hari di Dunia, Seumur Hidup di Indonesia

April Mop, atau April Fools' Day , adalah hari di mana orang-orang di seluruh dunia berlomba-lomba menjahili satu sama lain dengan lelucon dan tipu daya. Biasanya, korban hanya bisa tertawa pahit dan mengakui bahwa dirinya kena prank. Tradisi ini dirayakan setiap tanggal 1 April, dengan berbagai cara unik di berbagai negara. Tapi, tunggu dulu! Jika di belahan dunia lain April Mop hanya terjadi satu hari dalam setahun, di Indonesia kita sudah terbiasa dengan April Mop sepanjang tahun ! Tak perlu menunggu bulan April, setiap hari ada saja kejutan yang bikin rakyat merasa sedang dipermainkan. Asal-Usul April Mop: Dari Kalender Hingga Ikan Tempel Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana April Mop bermula. Namun, ada beberapa teori menarik yang sering dibahas. Salah satunya berasal dari Prancis pada tahun 1582, ketika negara itu mengadopsi kalender Gregorian. Sebelumnya, tahun baru dirayakan pada akhir Maret hingga 1 April. Sayangnya, banyak orang yang tidak mengetahui perubahan ini dan ...