Ada satu kalimat yang belakangan makin sering terdengar di Indonesia:
“Ah, background itu enggak penting. Yang penting leadership.”
Secara teori? Ya, valid.
Memang enggak semua posisi harus diisi orang yang textbook banget. Banyak pemimpin hebat lahir dari lintas disiplin. Orang teknik bisa jago bisnis. Orang militer bisa bagus di birokrasi. Orang non-olahraga bisa sukses memimpin federasi olahraga. Itu bukan hal mustahil.
Masalahnya, publik Indonesia sekarang sudah terlalu sering disuruh percaya pada eksperimen, sementara hasil akhirnya malah makin absurd.
Dan lucunya, setiap hasilnya jelek, narasinya selalu sama:
“Jangan salahkan satu orang.”
“Masalahnya kompleks.”
“Ada faktor global.”
Yang bikin capek bukan penjelasannya, tapi polanya.
Karena aneh aja gitu. Kalau hasilnya bagus, jabatan tinggi cepat-cepat dijadikan bahan pencitraan personal. Namun, kalau hasilnya mulai berantakan, tiba-tiba semuanya berubah jadi “kesalahan sistem.”
Convenient sekali.
Kasus yang paling fresh ya soal bulutangkis Indonesia. Negara yang literally hidup bertahun-tahun dari nostalgia kejayaan badminton, sampai akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah gagal lolos fase grup Thomas Cup. Dan itu terjadi enggak lama setelah kursi Ketua Umum PBSI diisi figur yang bahkan bukan datang dari ekosistem pembinaan badminton.
Apakah itu berarti satu orang otomatis menghancurkan olahraga nasional? Ya tentu enggak sesederhana itu.
Prestasi olahraga itu hasil akumulasi panjang. Dari regenerasi atlet, kualitas pelatih, sports science, scouting, federation management, sampai politik internal. Bahkan kadang atlet bagus bisa habis cuma gara-gara federasinya chaos dan ego pejabatnya kebanyakan cameo.
Namun, publik juga enggak bodoh.
Orang tetap berhak bertanya:
Kalau akhirnya performa memburuk, lalu dasar utama pemilihannya dulu apa?
Karena kalau jawabannya cuma:
“Beliau tokoh besar.”
“Punya jaringan.”
“Punya power.”
“Dekat dengan elite.”
Ya jangan kaget kalau publik mulai melihat jabatan strategis seperti reward politik, bukan posisi profesional. Dan honestly, ini bukan cuma soal olahraga.
Indonesia punya kebiasaan unik: kita suka menempatkan orang di sektor super teknis dengan logika “yang penting bisa memimpin.”
Padahal ada perbedaan besar antara:
bisa memimpin organisasi dan paham substansi sektor yang dipimpin.
Ini bukan game Football Manager.
Ini negara dengan 280 juta orang.
Sektor moneter misalnya. Ketika muncul kontroversi soal figur tanpa pengalaman moneter kuat masuk posisi strategis di Bank Indonesia, publik langsung sensitif. Bukan karena orang lintas bidang pasti gagal. Namun, karena efek kebijakan moneter itu bukan cuma angka di layar Bloomberg yang dilihat sambil ngopi di SCBD.
Dampaknya nyentuh hidup sehari-hari.
Rupiah melemah?
Harga impor naik.
Beban utang naik.
Tekanan ekonomi naik.
Investor panik.
Pasar goyang.
Dan di negara dengan daya beli yang already ngos-ngosan sejak lama, trust itu mahal banget.
Makanya lucu ketika kritik publik sering dibalas dengan:
“Memangnya kalau ahli pasti berhasil?”
Ya enggak juga, sih, tapi itu argumen yang aneh.
Karena nobody says expertise guarantees success.
Yang dipertanyakan justru:
kenapa posisi sepenting itu malah enggak memprioritaskan expertise sejak awal?
Ini kayak naik pesawat lalu pilotnya bilang:
“Tenang aja, saya memang bukan lulusan aviasi, tapi saya punya leadership.”
Ya technically mungkin dia pintar, tapi saya juga ingin mendarat hidup-hidup.
Dan please, ini bukan elitisme akademik.
Publik Indonesia sebenarnya sangat terbuka pada figur non-tradisional. Kita bahkan sering terlalu toleran. Banyak orang rela memberi kesempatan selama melihat kompetensi, keseriusan belajar, dan hasil nyata.
Masalah muncul ketika yang terlihat justru:
kedekatan politik,
dinasti kekuasaan,
titipan jabatan,
atau culture “asal loyal.”
Karena semakin ke sini, masyarakat mulai merasa ada pergeseran berbahaya:
jabatan publik bukan lagi amanah profesional,
tapi semacam extended universe pertemanan elite.
Semua saling kenal.
Semua saling rekomendasi.
Semua saling bagi kursi.
Meanwhile rakyat disuruh percaya bahwa semuanya tetap merit-based.
Very inspiring.
Dan ini yang sering gagal dipahami elite:
krisis terbesar bukan cuma soal ekonomi atau prestasi olahraga, tapi krisis kepercayaan.
Saat publik mulai merasa proses penunjukan pejabat enggak transparan, enggak berbasis kompetensi jelas, dan terlalu dipenuhi koneksi personal, maka apapun hasil akhirnya akan selalu dicurigai.
Bahkan ketika kebijakannya benar sekalipun.
Karena trust itu bukan muncul dari pidato.
Trust muncul ketika publik melihat:
“Oh, orang ini memang qualified.”
Simple.
Makanya sekarang masyarakat makin sensitif terhadap simbol.
Siapa yang dipilih.
Apa background-nya.
Punya rekam jejak apa.
Ngerti bidangnya atau enggak.
Masuk lewat proses profesional atau lewat jalur “orang dalam.”
Karena rakyat sudah terlalu sering diminta sabar sambil melihat eksperimen elite dimainkan di atas sektor-sektor vital negara.
Dan setiap kritik muncul, responsnya hampir selalu defensif:
“Jangan pesimis.”
“Harus percaya proses.”
“Kasih waktu.”
Indonesia ini unik.
Rakyatnya mungkin satu-satunya yang diminta optimistis terus bahkan setelah berkali-kali melihat hasil yang questionable.
Padahal dalam sistem sehat, mempertanyakan keputusan publik itu normal.
Bukan pembangkangan.
Bukan kebencian.
Bukan anti pemerintah.
Justru karena dampaknya besar, maka scrutiny publik harus lebih besar.
Apalagi untuk jabatan yang mempengaruhi:
stabilitas ekonomi,
prestasi nasional,
investasi,
lapangan kerja,
hingga harga hidup sehari-hari.
Karena jabatan publik bukan konten “social experiment gone wrong” di YouTube. Kalau gagal, yang menanggung bukan circle elite, tapi jutaan orang biasa.
Dan mungkin itu poin paling penting yang sekarang mulai dirasakan banyak orang:
Indonesia sebenarnya enggak kekurangan orang pintar.
Kita punya ekonom hebat.
Punya teknokrat bagus.
Punya mantan atlet legend.
Punya akademisi hebat.
Punya profesional kelas dunia.
Yang sering terasa langka justru kemauan untuk menempatkan orang berdasarkan relevansi kompetensi, bukan sekadar kedekatan kekuasaan.
Lalu ketika hasilnya mulai goyang, publik diminta diam dan percaya proses.
Sorry yee.
Trust publik itu bukan hadiah otomatis.
Itu sesuatu yang harus earned.
Comments
Post a Comment