Rencana Prabowo Subianto buat nambah konser K-Pop langsung terasa janggal, bukan karena konsernya, tapi karena timing-nya. Di saat PHK naik, pengangguran jutaan, kebijakan yang di-highlight justru… hiburan.
Dan itu bukan sekadar tone-deaf. Itu problem framing.
Narasinya dibungkus rapi: diplomasi budaya hasil pertemuan dengan Lee Jae-myung. Bahkan disebut sebagai sesuatu yang “dirasakan langsung oleh rakyat.” Sounds good. Clean. Marketable.
Namun, kalau kamu tarik sedikit ke bawah permukaan, klaim ini langsung goyah.
“Dirasakan langsung” implies broad impact. Mass. Inclusive. Konser K-Pop? Not even close.
Aksesnya terbatas. Tiket mahal. Lokasi di kota besar. Audience-nya spesifik. Ini bukan kebijakan publik yang menyentuh mayoritas, ini event-driven consumption untuk segmen tertentu.
Jadi, kalau ini dijual sebagai kebijakan yang “pro-rakyat,” kita harus jujur: rakyatnya itu highly segmented.
Sekarang tarik ke konteks yang lebih real.
Data menunjukkan sekitar 88 ribu pekerja kena PHK di 2025. Tahun sebelumnya sudah 77 ribu. Trend-nya naik, bukan turun. Di saat yang sama, sekitar 7,35 juta orang masih menganggur.
Ini bukan angka kecil. Ini structural issue. Dan di tengah situasi kayak gini, pemerintah memilih untuk push narasi konser K-Pop sebagai deliverable kebijakan.
Do you see the disconnect?
Pendukungnya mungkin bilang: “Ini kan ekonomi kreatif, ada multiplier effect.” Sure, ada perputaran uang. Venue jalan. Vendor hidup. UMKM mungkin kebagian. Namun, scale-nya terbatas dan sifatnya sementara.
Bandingkan dengan kebutuhan real. Penciptaan lapangan kerja yang stabil, peningkatan skill tenaga kerja, atau industrial policy yang bisa absorb jutaan orang. Konser itu event. Bukan sistem. Dan kebijakan publik yang serius enggak bisa bergantung pada event.
Masalah lain yang jarang dibahas: ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal positioning industri.
K-Pop adalah produk global dengan mesin industri yang super solid. Ketika kita terus jadi tuan rumah untuk produk luar, tanpa strategi yang jelas buat push industri lokal, yang terjadi bukan kolaborasi tapi dominasi.
Local creatives jadi penonton di rumah sendiri. Dan kalau negara enggak hati-hati, ini bisa jadi sinyal: kita lebih nyaman jadi market daripada jadi producer.
Pemerintah juga highlight bahwa dari kunjungan ke Korea Selatan ada kerja sama senilai 10 miliar dolar AS. Good. Itu konkret. Itu measurable.
Namun, justru karena ada hasil besar kayak gitu, makin aneh ketika yang diangkat ke publik adalah konser K-Pop. It feels like… misplaced emphasis.
Kayak ada kebutuhan untuk menunjukkan sesuatu yang cepat, visible, dan populer, meskipun dampaknya enggak fundamental.
Di titik ini, pertanyaannya jadi simpel:
Apakah konser K-Pop benar-benar “dirasakan langsung oleh rakyat”?
Atau cuma oleh mereka yang memang punya akses dan daya beli?
Apakah ini strategi soft power yang matang?
Atau sekadar borrowing excitement dari negara lain?
Dan yang paling penting:
di tengah krisis ketenagakerjaan, ini prioritas yang tepat atau distraction yang nyaman?
To be honest, ini lebih kelihatan seperti policy yang ingin terasa relevan, bukan yang benar-benar relevan. Karena real urgency hari ini bukan kurangnya konser, tapi kurangnya pekerjaan yang layak.
Dan itu dua dunia yang very, very far.
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
.jpeg)
Comments
Post a Comment