Negara +62 dan Penyakit Paling Kronis: Anti Dikoreksi

 

Ada momen lucu di Indonesia yang terus berulang sampai saya curiga ini bukan masalah oknum lagi, tapi already jadi operating system nasional.

Ketika ada kesalahan, fokus utamanya bukan mencari apakah memang salah, tapi mencari cara supaya yang salah tetap terlihat paling benar. Dan anehnya, pola beginian muncul di mana-mana. Dari ruang rapat kementerian sampai lomba anak sekolah. Scale-nya beda. Mentalitasnya sama.

Kasus LCC 4 Pilar MPR RI Kalimantan Barat 2026 kemarin misalnya. Orang-orang sibuk debat soal minus lima, soal siapa benar siapa salah, soal video viral, soal keputusan juri. Namun, semakin saya lihat, semakin terasa kalau isu sebenarnya bukan itu.

Yang menarik justru reaksi setelah dikritik. Karena di Indonesia, kritik sering dianggap bukan sebagai proses koreksi, tapi sebagai ancaman harga diri.

Makanya begitu ada yang mempertanyakan keputusan, respons pertama kita hampir selalu defensif. Bukan, “coba kita cek lagi” tapi, “siapa kamu berani mempertanyakan?”

Very +62 coded.

Dan ini yang bikin momen siswi itu jadi menarik. Bukan karena dramatis. Justru karena dia tenang.

Di depan juri. Di tengah lomba. Di bawah tekanan. Dia tetap mempertahankan jawaban yang dia yakini benar. Namun, caranya tetap sopan. Tetap pakai “izin”. Tetap pakai nada hormat.

Honestly, itu lebih dewasa daripada banyak debat politik nasional.

Karena kebanyakan orang Indonesia diajarkan sopan… tapi bukan diajarkan berpikir kritis. Kita diajarkan hormat pada otoritas, tapi jarang diajarkan bahwa otoritas juga bisa salah.

Akhirnya lahirlah budaya aneh: pejabat enggak boleh dikoreksi, senior enggak boleh dibantah, keputusan enggak boleh dipertanyakan, dan kalau ada yang protes dianggap bikin suasana enggak kondusif.

Padahal mungkin suasananya memang sudah enggak kondusif dari awal.

Yang bikin makin ironis, teknologi sekarang sebenarnya sudah mempermudah evaluasi. Tinggal putar ulang rekaman. Selesai. Bahkan sepak bola yang isinya orang dorong-dorongan sambil pura-pura cedera saja punya VAR.

Ini lomba pendidikan. Harusnya lebih gampang.

Namun, yang sering terjadi di Indonesia bukan pencarian kebenaran. Yang penting consensus terlihat solid. Mau benar atau enggak itu urusan nanti. Yang penting jangan ada yang mempermalukan sistem.

Dan itu penyakit birokrasi kita banget.

Kadang sebuah institusi sudah tahu ada kemungkinan salah. Namun, karena takut kehilangan wibawa, akhirnya semua orang dipaksa ikut mempertahankan narasi yang sama. Lama-lama bukan mencari fakta lagi, tapi menjaga ego kolektif.

Makanya kita sering melihat pola yang identik di mana-mana.

Ketika rakyat mengkritik kebijakan, yang dicari malah typo tweet-nya.
Ketika mahasiswa demo, yang dibahas malah almamaternya.
Ketika ada whistleblower, yang diserang malah kepribadiannya.
Ketika ada jurnalis mengungkap kasus, yang dipermasalahkan justru “motif”-nya.

Substansi hilang. Yang penting balik menyerang. It’s honestly fascinating.

Negara lain sibuk membangun culture of accountability. Kita malah sibuk membangun culture of “pokoknya jangan bikin atasan malu.” Makanya banyak pejabat di sini terlihat alergi terhadap kata sederhana yang bernama evaluasi.

Karena bagi sebagian orang berkuasa, mengakui kesalahan terasa lebih menakutkan daripada melakukan kesalahan itu sendiri. Dan dampaknya panjang.

Kalau anak muda mulai melihat bahwa berbicara baik-baik tetap enggak didengar, lama-lama mereka akan sampai pada dua kesimpulan.

Pertama: percuma bicara.
Kedua: yang penting bukan benar, tapi siapa yang punya kuasa.

Nah, ini bahaya.

Karena kepercayaan publik runtuh bukan selalu karena korupsi besar atau skandal miliaran. Kadang dimulai dari hal-hal kecil yang terlihat sepele, tapi terus berulang tanpa pernah mau dikoreksi.

Lomba sekolah.
Rapat RT.
Kampus.
Instansi.
Birokrasi.

Pattern-nya sama semua.

Yang paling keras bukan yang paling benar.
Yang paling banyak bukan yang paling tepat.
Yang paling berkuasa bukan berarti paling masuk akal.

Namun, di Indonesia, kadang kalau satu ruangan sudah sepakat terhadap sesuatu, kebenaran objektif mendadak terasa opsional.

Selamat datang di Bikini Bottom versi birokrasi.

Tempat ketika semua orang salah bersama-sama, itu dianggap lebih aman daripada ada satu orang yang benar sendirian.