Dunia CHe

  Awalnya cuma kelihatan menjijikkan. Bangkai ayam. Telur busuk. Bau. Ribet. Hal-hal yang biasanya bikin orang langsung pengin bersih-bersih dan lupa. Tapi ternyata bukan soal bau. DJ Donny cuma bicara. Soal banjir. Soal Sumatera yang tiap tahun kebanjiran tapi selalu disebut “musibah”. Soal alam yang rusak tapi selalu dimaafkan atas nama pembangunan. Tidak ada ajakan makar. Tidak ada seruan turun ke jalan. Hanya suara yang agak berisik di tengah keheningan yang rapi. Balasannya datang dalam bentuk bangkai ayam. Sherly Annavita juga begitu. Kritik. Komentar. Opini. Lalu mobilnya dicoret. Rumahnya dilempari telur busuk. Disusul surat ancaman. Bukan di kolom komentar. Bukan di debat terbuka. Tapi langsung ke ruang pribadi. Iqbal Damanik dari Greenpeace bahkan sampai harus pindah ke safehouse. Aktivis lingkungan, bukan buronan. Mengkritik kebijakan, bukan menyembunyikan kejahatan. Tapi harus bersembunyi. Di situ rasanya ada yang janggal. Bukan karena terornya, karena itu sudah ...

Ketika Mall Diharapkan Menyelamatkan Ekonomi Dulu, kerja itu urusan kantor. Meja, kursi, jam absen, dan AC yang selalu terasa terlalu dingin untuk sebagian orang dan terlalu panas untuk yang lain. Lalu pandemi datang, dan dunia kerja dipaksa beradaptasi. Lahir Work From Home, disusul Work From Anywhere. Kerja menjadi fleksibel, katanya. Lebih manusiawi, katanya. Tak lama, fleksibilitas itu menjelma gaya hidup. Work From Bali. Work From Coffee Shop. Laptop dibuka, kopi dipesan, produktivitas dipamerkan. Kerja bukan lagi sekadar kewajiban, tapi juga konten. Dan sekarang, negara memperkenalkan istilah baru: Work From Mall. WFM?!! Gaz. Kalimatnya terdengar ringan, nyaris seperti ajakan nongkrong: “Ke mall yuk, kerja sekalian.” Apalagi ini disebut-sebut sebagai bagian dari Work From Anywhere. Secara resmi, tujuannya mulia: mentransformasi mall menjadi ruang aktivitas masyarakat dan menggerakkan ekonomi. Masalahnya, ekonomi tidak pernah bergerak karena istilah. Di 2025 ini, daya beli masih ...

  Sekali lagi, dalam situasi bencana, pemerintah memperlihatkan satu refleks lama yang tak pernah benar-benar pergi: citra harus diselamatkan, apa pun kondisinya . Bahkan ketika yang sedang diselamatkan seharusnya rakyat, bukan reputasi. Pernyataan Teddy bukan sekadar klarifikasi. Ia adalah respon defensif. Dan dalam konteks bencana, sikap defensif negara selalu menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di lapangan. Ketika korban sudah menembus angka ribuan, sebagian wilayah belum terjangkau bantuan, distribusi tidak merata, dan warga berada dalam kondisi panik, kehilangan, serta marah. Itu adalah reaksi manusiawi. Yang justru bermasalah adalah ketika negara memilih tersinggung . Kalimat “kami bekerja” sering dipakai seolah ia kalimat sakti. Padahal dalam bencana, bekerja bukan indikator keberhasilan. Yang relevan hanya satu: apakah semua orang sudah tertolong atau belum . Dan jawabannya jelas: belum. “Kami bekerja” tidak sama dengan “semua orang tertolong”. Dalam kont...

  Empat hari itu sebentar. Bahkan buat jatuh cinta pun kurang. Tapi cukup untuk memperlihatkan satu hal: betapa mudahnya alam dijadikan slogan, lalu dilepas begitu saja saat sudah tidak cocok dengan rencana. 12 Desember 2025, di Tamiang, Presiden Prabowo berkata dengan nada yang aman dan terdengar dewasa: “Kita harus jaga lingkungan kita. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan.” Kalimat yang enak didengar. Kalimat yang selalu lolos dari debat. Semua orang bisa setuju tanpa perlu berpikir terlalu jauh. Empat hari kemudian, 16 Desember 2025, di Istana Negara, kepada kepala daerah se-Papua, muncul kalimat lain: “Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit.” Tidak ada jeda refleksi. Tidak ada jembatan logika. Seolah-olah dua kalimat itu hidup di dunia yang berbeda. Yang satu bicara soal menjaga, yang satu lagi bicara soal membuka. Yang satu memeluk alam, yang satunya sudah menyiapkan alat berat. Dan...

  Sekolah sedang libur. Papan tulis kosong, seragam dilipat, dan anak-anak, setidaknya dalam imajinasi negara, sedang menikmati masa jeda. Tapi di satu titik, negara berkata: tidak . Ada satu hal yang tidak boleh ikut libur. Makan Bergizi Gratis tetap harus jalan. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program MBG tetap didistribusikan enam hari dalam seminggu selama libur semester. Alasannya terdengar mulia dan nyaris tak terbantahkan: masa libur dianggap rawan. Pola makan keluarga tidak terpantau. Risiko kekurangan gizi bisa meningkat. Negara, kata mereka, hadir untuk menutup celah itu. “Kami ingin memastikan bahwa masa liburan bukan periode berisiko bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu, tapi tetap menjadi fase yang aman karena dukungan gizi tetap berjalan,” ujar Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN. Kalimat itu indah. Terlalu indah untuk kebijakan yang menghabiskan triliunan rupiah. Karena di balik narasi perlindungan gizi , ada pertanyaan yang tidak pernah dij...

Ada kegelisahan yang tidak dijawab tuntas sejak peluncuran itu: buku ini sebenarnya mau jadi apa? Ia disebut bukan sejarah tunggal, tapi diterbitkan negara. Ia disebut terbuka dikritik, tapi dicetak massal. Ia bukan kurikulum, tapi sangat mungkin menjadi rujukan. Ia bukan kitab suci, tapi berpotensi duduk di rak yang sama dengan buku pelajaran. Di Indonesia, jarak antara “bukan buku ajar” dan “akhirnya masuk kelas” sering kali sangat pendek. Terutama jika buku itu datang dengan stempel negara. Dan di sinilah sejarah bekerja bukan sebagai disiplin ilmu, melainkan sebagai infrastruktur kekuasaan yang halus. Buku tidak perlu memerintah. Ia cukup direkomendasikan. Guru tidak perlu dipaksa. Ia cukup diarahkan. Pelajar tidak perlu diyakinkan. Mereka cukup diuji. Perlahan, narasi tertentu menjadi normal . Yang lain menjadi tambahan . Sisanya menguap sebagai catatan kaki yang tak pernah sempat dibaca. Ini Bukan Pertama Kali Negara Menulis Sejarah Sejujurnya, ini juga bukan hal baru. Ind...

  Ada satu kata yang belakangan terdengar sangat elastis: terkendali . Kata ini bisa berarti apa saja. Bisa berarti situasi aman. Bisa berarti negara sudah bekerja. Bisa juga berarti: “tolong berhenti ribut, kami sudah capek menjelaskan.” Presiden bilang, penanganan bencana di Sumatra terkendali. Tiga provinsi dari tiga puluh delapan. Angka yang terdengar kecil, hampir remeh. Seolah penderitaan bisa dipersentasekan. Seolah duka bisa diringkas dalam tabel Excel. Tapi di Aceh, warga mengibarkan bendera putih. Bukan bendera partai. Bukan simbol politik. Bukan provokasi asing seperti yang sering dicurigai negara setiap kali ada jeritan dari bawah. Bendera putih itu bahasa paling purba manusia: tanda menyerah. Tanda sudah tidak sanggup lagi. Dan di titik ini, kita perlu jujur bertanya: siapa sebenarnya yang terkendali? Matematika Kekuasaan vs Realitas Lumpur Dalam logika negara, bencana itu soal skala. Soal jumlah. Soal persentase. Tiga provinsi dianggap kecil. Masih ada tiga puluh lima...

Saat kamu jadi karyawan baru di sebuah perusahaan, satu hal harus diterima sejak hari pertama: kamu tidak punya kekuatan apa pun. Bukan karena kamu tidak kompeten, tapi karena sistem memang tidak memberi ruang untuk itu. Kamu harus siap mengerjakan apa saja yang diminta orang lama—bahkan ketika itu tidak pernah tercantum dalam deskripsi pekerjaan. Menolak bukan pilihan. Mengeluh pun dianggap dosa kecil yang akan dicatat rapi dalam ingatan atasan. Konsekuensinya sederhana tapi kejam: penilaian buruk. Label “tidak kooperatif.” Atau yang paling halus tapi mematikan, “kurang adaptif.” Kamu juga harus siap menerima janji-janji yang menguap. Aturan yang tiba-tiba muncul dari udara kosong. Dan ketika kamu bertanya sejak kapan itu berlaku, jawabannya selalu sama: “Kan sudah pernah disampaikan.” Bukan mereka yang lupa memberi tahu, tapi kamu yang dianggap lalai mengingat. Mau perusahaan nasional atau luar negeri, pada akhirnya polanya mirip. Idealismenya beda bahasa, tapi praktiknya serupa. ...

  Tahun 2026 hampir datang, tapi satu pertanyaan masih muter di tempat, seperti sirene yang dinyalakan tapi mobilnya diam: sebenarnya polisi aktif itu boleh pegang jabatan sipil atau tidak? Pertanyaan ini mestinya sederhana. Jawabannya mestinya satu. Tapi di republik yang gemar memproduksi tafsir, jawaban sederhana sering dianggap kurang kreatif. Beberapa bulan lalu, Mahkamah Konstitusi sudah bicara. Tegas. Jelas. Hampir tanpa metafora. Polisi aktif yang mau duduk di jabatan sipil harus mundur atau pensiun . Bukan dititipkan. Bukan diparkir sementara. Bukan “ditugaskan”. Mundur, atau selesai. Negara hukum, kata MK, tidak mengenal konsep setengah keluar, setengah masih di dalam . Titik. Masalahnya, titik ini tidak semua orang mau membacanya sebagai titik. Ada yang menganggapnya koma. Lalu lahirlah Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025. Di atas kertas, bahasanya halus. Bahkan terdengar patuh. Polisi aktif boleh bertugas di luar struktur Polri, katanya, asal melepaskan jabatan di intern...

  Ada sebuah adegan yang, entah mengapa, terasa seperti potongan film dokumenter. Presiden Prabowo Subianto berdiri di samping Vladimir Putin, lalu dengan tenang mengatakan bahwa Indonesia menanggulangi banjir Sumatra “dengan baik”. Kalimatnya ringan, seolah sedang melaporkan panen raya di desa, bukan bencana yang merendam tiga provinsi dan merenggut nyawa seribu orang. Di layar televisi, semuanya tampak rapi. Senyum diplomatik, ruangan megah, kamera yang menangkap gestur ramah dua kepala negara. Tapi di luar layar, di tanah tempat air bah itu menyapu rumah, jembatan, dan harapan, kenyataan mengalir ke arah yang sama sekali berbeda. Dan seperti kisah lama bangsa ini, kenyataan itu tidak ikut dibawa dalam koper perjalanan kenegaraan. Pada hari yang sama ketika kalimat itu meluncur di Moskow, Koalisi Masyarakat Sipil, sebanyak 113 organisasi, mengirimkan somasi kepada Presiden. Isinya sederhana: tetapkan banjir Sumatra sebagai bencana nasional. Terdengar seperti kalimat wajar, buk...

Hashim Djojohadikusumo bicara dengan nada pasti: Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit. Di manapun di Indonesia, tidak punya. Kalimat itu terdengar bersih. Terlalu bersih, bahkan. Seolah masalah kepemilikan lahan dan konflik kepentingan bisa diselesaikan dengan satu baris kalimat administratif: tidak tercatat atas nama presiden. Dan memang, jika kita berpegang pada dokumen formal, klaim itu benar. Prabowo Subianto saat ini tidak tercatat sebagai pemilik lahan sawit. Ia pernah terlibat dalam bisnis sawit melalui PT Tidar Kerinci Agung di Sumatra Barat, perusahaan warisan ayahnya, tapi perusahaan itu disebut sudah tidak lagi berada dalam kepemilikan keluarga. Secara hukum, narasinya selesai. Namun, persoalan kekuasaan tidak pernah sesederhana akta dan sertifikat. Karena dalam politik, yang menentukan arah kebijakan bukan hanya apa yang dimiliki , melainkan siapa yang berada di sekeliling . Kekuasaan tidak selalu bekerja lewat tangan yang memegang, tapi lewat tangan-ta...

  Seorang pendaki perempuan bernama Jennifer “Jenn” Jensen lagi trekking santai di Hooker Valley, Selandia Baru. Jalurnya sebenarnya bukan jalur teknis yang bikin orang harus pasang harness atau buka tali carabiner. Tapi tetap saja gunung ya gunung. Cuaca bisa berubah tanpa permisi. Langit yang tadi cerah bisa mendadak jadi mendung, lalu hujan turun tanpa aba-aba. Jenn pakai rain jacket The North Face. Di kepala banyak pendaki, merek itu bukan kaleng-kaleng. Sudah diasosiasikan dengan gear yang “aman”, tahan banting, dan layak dibawa naik gunung. Tapi realita lapangan sering kali tidak peduli reputasi. Hujan turun, angin dingin menusuk, dan jaket itu… tembus. Jenn basah kuyup. Inner layer-nya kena. Badannya dingin. Kalau pendaki lain yang ngalamin, biasanya cuma bisa ngomel sambil cari shelter, bikin kopi hangat, lalu move on. Jenn memilih ketawa. Dia bikin video TikTok. Bercanda. Intinya kira-kira begini: “Katanya rain jacket, tapi kok rasanya kayak windbreaker doang?” Lalu dia...

  Seratus hari. Itulah angka yang dilemparkan pemerintah ke publik, seolah-olah pemulihan Aceh, Sumbar, dan Sumut adalah tugas yang hanya menunggu tiga lembar kalender disobek. Di saat lebih dari satu juta orang masih mengungsi, negara berdiri di podium dan menyebut angka Rp51 triliun sebagai modal menuju “pemulihan awal”. Angka yang besar, tentu saja cukup besar untuk membuat headline, tetapi belum tentu cukup untuk membangunkan tiga provinsi yang separuh infrastrukturnya tenggelam. Karena di negeri ini, kita sudah terbiasa: angka besar bisa terlihat meyakinkan, tapi kenyataan di lapangan tetap harus diselesaikan dengan cangkul, tenaga relawan, dan warga yang mencoba bertahan hidup dengan logistik seadanya. Mari kita mulai dari Aceh. Ia menjadi provinsi dengan kerusakan paling luas, digelontor kira-kira Rp25,41 triliun , disusul Sumbar Rp13,52 triliun dan Sumut Rp12,88 triliun . Angka yang tampak serius, namun bila dibandingkan dengan ribuan rumah rusak berat, jembatan putus, j...